INDUSTRY.co.id, Pada akhirnya, persoalan kolonialisme dan kapitalisme di Indonesia bukan hanya tentang bagaimana kekayaan diproduksi, melainkan tentang siapa yang menguasainya dan untuk siapa kekayaan itu digunakan.
Sebuah negara tidak dapat mengukur keberhasilannya hanya melalui pertumbuhan ekonomi, angka investasi, pembangunan gedung, atau besarnya cadangan kekayaan nasional. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat memiliki kehidupan yang layak, apakah sumber daya alam dikelola secara adil, apakah hukum berlaku bagi semua orang, dan apakah kelompok yang paling rentan memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya.
Kemerdekaan seharusnya bukan sekadar pergantian penguasa. Ia harus menjadi pembebasan dari sistem yang memungkinkan segelintir orang terus menikmati kekayaan dengan mengorbankan kehidupan banyak orang.
Pemerintah tidak seharusnya menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan keistimewaan mereka yang sudah memiliki segalanya. Justru, akses dan kewenangan yang dimiliki negara semestinya digunakan untuk mengakomodasi mereka yang selama ini tidak memiliki pilihan: masyarakat miskin, kelompok marginal, pekerja, petani, masyarakat adat, dan mereka yang ruang hidupnya terancam.
Namun, ada ironi yang jauh lebih menyedihkan ketika ruang-ruang kekuasaan kini dipenuhi oleh orang-orang yang dahulu lantang meneriakkan perlawanan di jalanan, tetapi hari ini justru berdiri paling kokoh membentengi tembok ketidakadilan. Mereka yang pernah berbicara atas nama rakyat, mengkritik kesewenang-wenangan, dan menjanjikan perubahan, kini berada dalam posisi yang memungkinkan mereka melakukan perubahan itu. Sayangnya, tidak sedikit yang justru tampak lebih sibuk menjaga kenyamanan kursi kekuasaan daripada memperjuangkan kepentingan mereka yang dahulu mereka bela.
Padahal, esensi pemerintahan yang sehat bukan terletak pada seberapa kuat seseorang mempertahankan kekuasaannya, melainkan pada kesediaannya menggunakan keistimewaan yang dimiliki untuk mengakomodasi mereka yang terpinggirkan. Kekuasaan semestinya menjadi jalan untuk membuka akses bagi mereka yang tidak memiliki pilihan hidup, bukan menjadi benteng baru bagi mereka yang sudah memiliki segalanya.
Jika para mantan aktivis yang kini duduk di lingkar kekuasaan memilih menutup mata terhadap ketidakadilan, persoalannya bukan semata-mata mereka telah meninggalkan massa aksi yang dahulu berjalan bersama mereka. Pengkhianatan yang jauh lebih mendasar justru terjadi terhadap diri mereka sendiri di masa lalu: terhadap idealisme anak-anak muda berjaket almamater yang pernah percaya bahwa kekuasaan harus dikoreksi, ketidakadilan harus dilawan, dan negara harus berpihak kepada rakyat. Barangkali, jika anak-anak muda itu hari ini berdiri di hadapan cermin dan melihat siapa diri mereka kelak, mereka akan sulit mengenali sosok yang sedang menatap balik dari sana.
Sebab, pemerintah yang benar bukanlah pemerintah yang paling pandai meminta rakyat berkorban, melainkan pemerintah yang bersedia menggunakan kekuasaannya untuk melindungi mereka yang paling sedikit memiliki kuasa.
Jika kolonialisme dahulu bekerja dengan merampas tanah dan tenaga manusia demi keuntungan segelintir pihak, kita perlu memastikan bahwa kemerdekaan tidak sekadar mengganti siapa yang menikmati hasil rampasan tersebut.
Jangan sampai kita hanya berhasil mengusir kolonialisme dari wilayah politik, tetapi membiarkan logika ekonominya tetap hidup dalam tubuh republik.
Sebab, apa arti kemerdekaan jika kekayaan negeri hanya berpindah dari satu tangan penguasa ke tangan penguasa lainnya, sementara sebagian besar rakyat tetap hidup sebagai penonton di tanahnya sendiri?
Penulis adalah: Maria Silvia
