INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pergantian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninggalkan catatan dan apresiasi dari sejumlah asosiasi industri nasional.
Di balik kebijakan hilirisasi, perlindungan industri dalam negeri, hingga keberlanjutan pasokan gas bumi, para pelaku industri menilai Agus Gumiwang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap keberlangsungan sektor manufaktur Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian, dukungan, serta komitmen Agus dalam membela kepentingan industri dalam negeri.
"Kami ASAKI menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas atensi, dukungan dan komitmen beliau di dalam membela kepentingan industri dalam negeri serta konsistensi di dalam kebijakan-kebijakan yang pro industri nasional," ujar Edy di Jakarta (2/10/2026).
"Beliau adalah Menperin terbaik yang pernah republik ini miliki," sambungnya.
Apresiasi serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Yustinus Gunawan. Menurutnya, salah satu kontribusi penting Agus Gumiwang adalah memperjuangkan keberlanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri pengguna gas.
Yustinus mengingatkan, tidak lama setelah dilantik sebagai Menteri Perindustrian pada Oktober 2019, Agus langsung mendorong pemerintah menjalankan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Dorongan tersebut kemudian diikuti penetapan Keputusan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2020 yang berlaku surut sejak 1 Januari 2020.
"Pak Agus menyelamatkan industri pengguna gas bumi dengan mendesak pemerintah melaksanakan Perpres 40 Tahun 2016 tentang HGBT," kata Yustinus.
Perjuangan tersebut, lanjutnya, kembali terlihat ketika Agus menjalani periode kedua sebagai Menteri Perindustrian pada 2024.
Agus dinilai cepat mendorong keberlanjutan kebijakan HGBT hingga pemerintah menetapkan Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2025 hingga 2029.
Bagi industri pengguna gas, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga struktur biaya produksi dan keberlangsungan operasional pabrik.
Selain kebijakan gas industri, Yustinus juga menyoroti langkah Agus Gumiwang ketika menghadapi pandemi COVID-19.
Saat aktivitas ekonomi dibatasi dan berbagai sektor menghadapi tekanan, Kementerian Perindustrian menerapkan kebijakan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
Kebijakan tersebut memungkinkan kegiatan industri tetap berjalan dengan penerapan protokol kesehatan.
Menurut Yustinus, langkah itu menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri manufaktur di tengah situasi pandemi.
Apresiasi juga datang dari Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur.
Ia mengenang Agus Gumiwang sebagai sosok yang baik, ramah, terbuka, dan bersahabat dengan pelaku industri.
Selama menjabat Menteri Perindustrian, Agus dinilai memiliki pemahaman kuat dalam menangani berbagai persoalan industri, termasuk sektor mebel dan kerajinan yang dikenal sebagai industri padat karya dan berorientasi ekspor.
Kedekatan Agus dengan HIMKI, menurut Sobur, tidak sebatas hubungan formal antara pemerintah dan asosiasi.
Agus disebut kerap hadir dalam pameran industri mebel dan kerajinan, membuka Indonesia International Furniture Expo (IFEX), menghadiri Musyawarah Nasional HIMKI, serta berbagai agenda strategis lainnya.
"Kedekatan beliau dengan HIMKI bukan hanya bersifat formal. Beliau sering kali hadir dalam pameran kami dan membuka IFEX, pada Munas HIMKI, serta berbagai agenda penting lainnya," ujar Sobur.
Ia juga mengungkapkan HIMKI beberapa kali dilibatkan dalam pembahasan regulasi industri dan agenda strategis pemerintah.
Salah satunya ketika HIMKI diundang menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang dalam jamuan Presiden di Istana Bogor.
Saat itu, menurut Sobur, hanya KADIN dan sejumlah asosiasi yang diundang, dengan HIMKI menjadi salah satunya.
Bagi Sobur, keterlibatan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap peran asosiasi dalam pembangunan industri nasional.
Meski menyampaikan apresiasi terhadap Agus, Sobur menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden yang harus dihormati.
Ia menilai, dalam sebuah reshuffle, pertimbangan politik dapat menjadi faktor yang dominan dibandingkan penilaian atas kapasitas maupun kedekatan seorang menteri dengan sektor yang dipimpinnya.
Dari perspektif ekonomi dan industri, Sobur melihat susunan baru pemerintahan belum dengan sendirinya menunjukkan arah transformatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kinerja industri secara signifikan.
Menurutnya, dunia usaha membutuhkan lebih dari sekadar pergantian figur.
Kepastian arah kebijakan, keberlanjutan program, koordinasi lintas kementerian, serta keberanian melakukan pembenahan struktural menjadi sejumlah kebutuhan utama pelaku industri.
"Pada akhirnya, yang dibutuhkan dunia usaha bukan sekadar pergantian figur, tetapi kepastian arah kebijakan, keberlanjutan program, koordinasi lintas kementerian, serta keberanian melakukan pembenahan struktural," ujarnya.
Ia berharap kepemimpinan Menteri Perindustrian yang baru dapat melanjutkan berbagai program yang telah dibangun sekaligus menghadirkan terobosan nyata bagi penguatan industri nasional.
