INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperluas instrumen surat berharga yang dapat digunakan sebagai underlying dalam operasi moneter dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi BI memperkuat transmisi kebijakan moneter sekaligus memperdalam aktivitas di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).
Perluasan tersebut diresmikan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Rabu (1/10/2026). Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan operasi moneter pro-market yang terintegrasi dengan pengembangan PUVA.
Destry mengatakan transmisi kebijakan moneter perlu berjalan melalui pasar keuangan agar sinyal kebijakan BI dapat memengaruhi transaksi dan pembiayaan dunia usaha maupun rumah tangga.
“Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada transmisi melalui pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien," ujar Destry.
Menurut dia, operasi moneter pro-market tidak hanya berfungsi mengelola likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan aktivitas transaksi di pasar keuangan. Dengan demikian, kebijakan moneter diharapkan memiliki jalur transmisi yang lebih kuat ke sektor riil.
Perluasan jenis underlying tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan transaksi pasar sekunder, memperkuat pembentukan harga, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor riil, termasuk perumahan dan infrastruktur.
Dari sisi implementasi, kebijakan perluasan underlying operasi moneter telah berjalan secara bertahap. Sejak diluncurkan pada 10 November 2025 hingga 30 September 2026, total transaksi repo operasi moneter dengan underlying obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF telah mencapai Rp1,25 triliun.
BI kemudian memperluas cakupan underlying dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Lelang repo perdana dengan underlying surat berharga PT SMI telah dilaksanakan pada 28 September 2026 dengan nilai Rp60 miliar.
Perluasan instrumen tersebut mulai menunjukkan dampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Volume transaksi surat berharga PT SMF tercatat meningkat signifikan dari rata-rata Rp31,9 miliar per hari pada Oktober 2025 menjadi Rp179,9 miliar per hari pada akhir Agustus 2026.
Pada periode yang sama, kepemilikan perbankan atas obligasi PT SMF juga meningkat 18% dari Rp8,69 triliun menjadi Rp10,22 triliun. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas dan minat pasar terhadap surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter.
Dari perspektif pengelolaan likuiditas, perluasan underlying memberikan ruang lebih besar bagi perbankan untuk mengoptimalkan portofolio surat berharga sekaligus memperoleh fleksibilitas dalam mengelola kebutuhan likuiditas. Di sisi lain, bertambahnya aktivitas transaksi di pasar sekunder dapat membantu membentuk harga yang lebih efisien dan meningkatkan kedalaman pasar obligasi korporasi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan penguatan pasar keuangan perlu berjalan seiring dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian dan kredibilitas kebijakan di mata investor.
“Kami di Kementerian Keuangan, bersama LPS dan Danantara selaku sovereign wealth fund, akan terus menjaga perekonomian Indonesia dan membangun kredibilitas kebijakan bagi seluruh investor, dimanapun mereka berada," tegas Suahasil.
Kebijakan ini sekaligus memperkuat sinergi antara BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pelaku pasar dalam membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih terintegrasi.
Ke depan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan lembaga terkait untuk memastikan operasi moneter pro-market dapat berkembang. Perluasan underlying diharapkan tidak berhenti pada peningkatan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, tetapi juga mendorong likuiditas surat berharga korporasi di pasar sekunder dan memperkuat jalur pembiayaan menuju sektor riil.
Dengan semakin luasnya instrumen yang dapat digunakan dalam operasi moneter, BI pada akhirnya tengah membangun kanal transmisi kebijakan yang lebih terintegrasi antara pasar keuangan dan perekonomian. Tantangannya adalah memastikan peningkatan transaksi tersebut berlanjut menjadi pendalaman pasar yang berkelanjutan dan memberikan dukungan lebih besar terhadap pembiayaan sektor produktif.
