INDUSTRY.co.id - Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pemerintah terus mencari solusi untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan gas industri yang menjadi perhatian pelaku manufaktur.

Menperin Agus mengatakan, pemerintah terus berkomunikasi dengan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang berkaitan dengan penyediaan gas industri. Namun, penyelesaian persoalan tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi keuangan BUMN.

“Gas industri kan kita terus bicara dengan BUMN yang berkaitan. Sekali lagi, kita juga harus lihat neraca mereka,” ujar Menperin Agus seusai gelaran acara Antara Business Forum (ABF) di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurut Menperin, pemerintah tengah membahas opsi solusi yang tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi neraca BUMN maupun kemampuan keuangan negara.

“Tapi kita punya solusi yang sebenarnya tidak tergantung dengan neraca yang dimiliki oleh negara. Tapi itu sedang dibahas secara internal,” katanya.

Seperti diketahui, persoalan harga dan pasokan gas industri menjadi perhatian karena gas merupakan salah satu komponen penting dalam biaya produksi sejumlah sektor manufaktur. Kepastian harga dan pasokan gas diperlukan agar industri dapat menjaga kelangsungan produksi serta daya saing.

Meski demikian, Menperin Agus belum memerinci bentuk solusi yang tengah dibahas pemerintah. Namun, ia memastikan pembahasan terkait penyelesaian persoalan gas industri masih terus dilakukan secara internal.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Edy Suyanto mengatakan, industri keramik nasional mulai tertekan akibat keterbatasan pasokan gas bumi yang berdampak langsung terhadap kapasitas produksi.

Menurut Edy, gas merupakan komponen vital dalam proses produksi keramik, terutama untuk spray dryer dan tungku pembakaran (kiln).

“Bagi industri keramik, gas itu adalah urat nadi. Mati hidup atau keberlangsungan industri keramik sangat tergantung pada ketersediaan dan kelancaran suplai gas,” ujar Edy.

Dia mengungkapkan bahwa dampak keterbatasan pasokan gas mulai terasa pada operasional pabrik. ASAKI menerima laporan sekitar lima hingga enam perusahaan telah menurunkan kapasitas produksi karena kesulitan menyesuaikan penggunaan gas dengan kuota harian.

“Kalau kapasitas turun sebanyak 40-50 persen, otomatis karyawan akan di-lay-off atau dirumahkan,” kata Edy.

Ia memperingatkan, jika pembatasan berlanjut hingga bulan depan tanpa solusi, ancaman PHK dapat semakin besar dan tidak dapat terelakan.

"PKH besar-besaran tidak bisa terhindarkan akibat pasokan gas dan penghentian pasokan," tutup Edy.