INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Pemerintah memasang target ambisius untuk perekonomian Indonesia pada 2027. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan ekonomi tumbuh 6% tahun depan, namun target tersebut menuntut akselerasi investasi hingga 7% sekaligus disiplin menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan fiskal.

Purbaya mengatakan investasi akan menjadi salah satu kunci utama untuk mengerek pertumbuhan ekonomi ke level 6%. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan belanja negara, sehingga peran sektor swasta dan Danantara akan menjadi semakin penting dalam menopang ekspansi investasi.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Asumsi Dasar RUU APBN TA 2027 di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Pemerintah akan menempatkan investasi negara sebagai katalis, sementara sektor swasta diharapkan menjadi motor utama investasi. Adapun Danantara diarahkan untuk memperbesar kontribusinya pada proyek strategis dan agenda hilirisasi.

Tantangannya, target tersebut harus dicapai ketika ketidakpastian global masih tinggi. Meski demikian, pemerintah menilai fondasi ekonomi domestik masih cukup kuat. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%, sementara inflasi tetap terkendali.

Dari sisi fiskal, kinerja hingga Juli 2026 juga disebut masih solid. Pendapatan negara tumbuh 21,3%, sedangkan defisit APBN tercatat 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Ketahanan ekonomi dan solidnya kinerja fiskal yang terus terjaga sepanjang 2026 menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027,” kata Purbaya.

Namun, akselerasi pertumbuhan tidak akan dibiarkan mengorbankan stabilitas makro. Pemerintah akan menjaga inflasi, mendukung tingkat suku bunga yang kompetitif, serta mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas tersebut dipandang penting untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.

“Stabilitas ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan kepastian, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan mendorong investasi secara berkelanjutan,” ujar Purbaya.

Selain investasi, pemerintah melihat sektor minyak dan gas bumi sebagai salah satu sektor strategis yang perlu dioptimalkan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan lifting, percepatan pengembangan cadangan, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan iklim investasi hulu migas.

Pemerintah juga menyiapkan kepastian berusaha, insentif fiskal dan penyederhanaan regulasi untuk menarik investasi ke sektor hulu migas. Langkah ini menjadi penting karena peningkatan produksi migas tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga ketahanan energi dan neraca perdagangan.

Di sisi lain, pemerintah tetap memasang pagar fiskal agar ambisi pertumbuhan tidak membuat APBN kehilangan kredibilitas. Reformasi fiskal akan dilanjutkan melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan pengelolaan pembiayaan defisit secara hati-hati.

“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi tersebut harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Purbaya.

Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara dipatok Rp4.097,2 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran dijaga sebesar 2,40% terhadap PDB.

“Postur RAPBN ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung akselerasi pembangunan dan komitmen menjaga kesinambungan fiskal,” terang Purbaya.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro untuk menopang target pertumbuhan 2027. Pertumbuhan ekonomi dipatok 6%, inflasi 2,5%, tingkat imbal hasil SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9%, serta nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS.

Sementara itu, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan US$75 per barel. Pemerintah menargetkan lifting minyak bumi mencapai 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Target pertumbuhan 6% pada akhirnya tidak sekadar mengejar angka produk domestik bruto. Pemerintah mengaitkannya langsung dengan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6%-6,5%, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,3%-4,87%, sedangkan rasio gini ditargetkan berada pada rentang 0,362-0,367.

“Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong tercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Purbaya.

Dengan demikian, pekerjaan rumah pemerintah pada 2027 cukup besar. Ekonomi harus tumbuh lebih cepat dari capaian semester I 2026, investasi harus dipacu hingga 7%, sementara defisit tetap harus dikendalikan. Ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah membutuhkan suntikan investasi swasta dan modal untuk proyek strategis agar target pertumbuhan 6% tidak berhenti sebagai asumsi dalam RAPBN.