INDUSTRY.co.id - Jakarta — Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan ekonomi bagi ratusan ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total lebih dari 498 ribu UMKM di tiga provinsi tersebut akan mendapat dukungan pemulihan secara bertahap hingga 2028.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan program tersebut tidak berhenti pada bantuan pascabencana, tetapi diarahkan untuk mengembalikan aktivitas usaha sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
 
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah pusat berkomitmen mengawal proses pemulihan ekonomi hingga aktivitas usaha masyarakat kembali berjalan secara berkelanjutan.
 
"Presiden menyampaikan pesan khusus kepada saya agar bantuan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di tiga provinsi ini jangan hanya selesai di awal saja. Kita harus fokus hingga tataran pemulihan ekonomi yang kontinuitasnya terjaga sampai tahun 2028," kata Maman dalam Kick Off Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera, Rabu (26/8/2026).
 
Menurut Maman, pemerintah pusat juga tidak akan membiarkan pemerintah daerah menghadapi proses pemulihan seorang diri.
 
"Pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berjalan sendiri," tegasnya.
 
Berdasarkan data Kementerian UMKM, sebanyak lebih dari 498 ribu UMKM tersebar di 50 kabupaten/kota dan 4.310 desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat terdampak bencana.
 
Rinciannya, sekitar 285 ribu UMKM berada di Aceh, kemudian 117 ribu UMKM di Sumatera Utara, serta sekitar 95 ribu UMKM di Sumatera Barat.
 
Untuk memulihkan usaha para pelaku UMKM tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran secara bertahap selama tiga tahun.
 
Pada 2026, anggaran pemulihan mencapai lebih dari Rp618 miliar dengan sasaran lebih dari 212 ribu UMKM.
 
Kemudian pada 2027, pemerintah menyiapkan lebih dari Rp622 miliar untuk menjangkau lebih dari 215 ribu UMKM. Sementara pada 2028, dialokasikan lebih dari Rp21 miliar dengan sasaran lebih dari 11 ribu UMKM.
 
Jika dijumlahkan, alokasi tersebut mencapai lebih dari Rp1,26 triliun hingga 2028.
 
Maman menekankan, akurasi data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan pemulihan ekonomi benar-benar diterima pelaku UMKM yang membutuhkan.
 
Data calon penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah nantinya diintegrasikan melalui platform SAPA UMKM. Data tersebut akan menjadi basis pelaksanaan program sekaligus dapat dikaitkan dengan berbagai program pemberdayaan lainnya.
 
"Apa yang sudah di-OK-kan melalui bupati, wali kota, dan gubernur, maka itulah yang akan kita terima dan masukkan ke dalam SAPA UMKM," jelas Maman.
 
Ia menambahkan, SAPA UMKM tidak berfungsi untuk menolak data yang diajukan pemerintah daerah. Platform tersebut digunakan untuk melakukan peninjauan guna memastikan data yang masuk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 
Integrasi data juga diharapkan menciptakan basis data UMKM yang dinamis. Dengan begitu, kondisi dan kebutuhan pelaku usaha terdampak bencana dapat terus diperbarui dan menjadi dasar pemberian pembinaan maupun pemberdayaan.
 
Kementerian UMKM mengakui waktu pelaksanaan program untuk tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Pemerintah daerah pun diminta mempercepat pengusulan dan verifikasi calon penerima bantuan.
 
Pengusulan data oleh pemerintah daerah melalui portal SAPA UMKM ditargetkan selesai paling lambat 14 September 2026.
 
Maman juga meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bergerak cepat agar program pemulihan dapat segera direalisasikan.
 
"Waktu kita sangat terbatas hingga Desember. Saya mohon kerja sama dan dukungan penuh dari para gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita selesaikan verifikasi data tepat waktu agar bantuan masyarakat segera cair dan ekonomi daerah kembali bergairah," ujarnya.
 
Selain menyiapkan anggaran pemulihan, Kementerian UMKM memastikan Klinik UMKM Bangkit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap beroperasi.
 
Fasilitas tersebut menjadi pusat konsultasi dan pendampingan bagi UMKM terdampak bencana, termasuk membantu menangani berbagai persoalan usaha yang muncul setelah bencana.
 
Klinik UMKM Bangkit juga mendukung pengumpulan serta pemutakhiran Data Tunggal UMKM. Data ini nantinya digunakan sebagai salah satu basis dalam menyusun program pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
 
Dengan dukungan anggaran, integrasi data, percepatan verifikasi, dan pendampingan hingga 2028, pemerintah berharap pemulihan UMKM di tiga provinsi terdampak tidak sekadar mengembalikan kondisi usaha seperti sebelum bencana.
 
Lebih jauh, program tersebut ditargetkan mampu memperkuat ketahanan UMKM sehingga tetap menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana.