INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar rapat dengan jajaran dewan pengurus Kadin untuk membahas kondisi perekonomian nasional terkini.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, MS Hidayat bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani berhasil menghasilkan kesimpulan rekomendasi untuk memajukan perekonomian. Antara lain sebagai berikut:

1. Dengan pertumbuhan sebesar 5,01% pada semester 1 2017, perekonomian Indonesia pada tahun 2017 ini dapat dikatakan cukup baik, dan diharapkan bisa mencapai 5,4%.  

"Meski demikian tetap harus diwaspadai tren perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga) yang terus berlangsung sejak tahun 2012," ungkap Rosan melalui keterangan resminya di Jakarta (30/8/2017).

2. Terjadinya penurunan pertumbuhan konsumsi masyarakat tersebut bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Antara lain adalah:
a) Terjadinya penurunan daya beli masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat berpendapatan rendah, dan juga menengah ke bawah (sekitar 60% ke bawah). Hal ini antara lain terlihat dari penurunan penjualan retail, produk makanan, alat-alat rumah tangga, motor, semen, dll.

b) Terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat dari off-line menjadi on-line, tetapi tidak terlalu signifikan. 

c) Dan juga menjadi lebih tertariknya masyarakat untuk meningkatkan tabungannya untuk berjaga-jaga. Kenaikan tabungan masyarakat diperkirakan sekitar 10%, tapi tidak terealisasi dalam bentuk investasi yang mendorong pertumbuhan sektor riil. Hal ini nampaknya terkait dengan “convidence problem”, karena kenaikan saving terutama terjadi dalam bentuk USD dan juga untuk jangka panjang.

3. Meskipun kondisi perekonomian saat ini cukup baik, namun untuk tiga (3) tahun ke depan perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat disebabkan kondisi fiskal (APBN) yang semakin terbatas. 

"Kebijakan perpajakan yang diberlakukan saat ini menunjukkan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan oleh target pertumbuhan pajak sebesar 9% pada RAPBN 2017, sementara pertumbuhan belanja negara hanya sebesar 5 persen," kata Rosan.

Target pertumbuhan pajak sendiri nampaknya akan sulit dicapai dalam kondisi seperti saat ini, di saat sektor industri pengolahan terus mengalami perlambatan pertumbuhan dan sektor bisnis juga mengalami kelesuan. Untuk tahun 2017 diperkirakan akan terjadi penurunan perolehan pajak sekitar Rp 50 triliun – Rp 70 triliun.

4. Dengan kondisi fiskal saat ini sangat sulit menjadikan kebijakan fiskal sebagai andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kecuali jika ada relokasi pengeluaran dari pos-pos pengeluaran yang tidak produktif ke komponen pengeluaran yang lebih produktif. Seperti subsidi dan “dana desa”. Namun penurunan subsidi saat ini juga akan membawa dampak yang perlu diwaspadai karena berpotensi akan semakin mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. 

Berdasarkan data empiris penurunan daya beli masyarakat nampaknya mulai berlangsung sejak pemerintah mengurangi subsidi BBM pada akhir Oktober 2014. "Penurunan daya beli masyarakat ini, yang berdampak pada rendahnya pertumbuhan konsumsi masyarakat, pada gilirannya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan," imbuhnya.

5. Sementara itu kebijakan moneter nampaknya juga tidak akan efektif diberlakukan saat ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun terjadi kenaikan tabungan masyarakat (saving), dan likuiditas perbankan juga dalam keadaan baik, namun permintaan kredit tidak meningkat secara berarti. 

Sehingga penurunan suku bunga kredit juga tidak akan efektif. Penurunan suku bunga KUR hingga saat ini juga belum terlihat dampak positifnya, karena penambahan volume KUR juga tidak terlalu berarti. 

6. Selain rendahnya permintaan terhadap kredit perbankan, ruangan tambahan pembiayaan dari perbankan juga sudah semakin terbatas, karena LDR (Loan to Deposit Ratio) sudah mencapai 90% lebih. 

Oleh karena sumber pembiayaan yang bisa diandalkan adalah Pasar Modal, terutama untuk pembiayaan jangka panjang seperti untuk infrastruktur. Namun sayangnya, sebagai salah satu alternatif pembiayaan, akses ke pasar modal tidak mudah, karena terkesan rumit, mahal, ribet, dan juga banyak yang belum terbiasa. 

"Meskipun kapitalisasi pasar modal sudah besar, namun investor yang terlibat masih sangat terbatas, yaitu sekitar 20 persen dari total investor di Indonesia," sebut Rosan.

7. Karena itu perlu ada edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha mengenai pasar modal secara keseluruhan. Apalagi dengan naiknya peringkat Indonesia ke “investment grade”, investor akan semakin berkembang. 

"Kondisi ini meningkatkan optimisme, namun juga disadari bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi daya tarik pasar modal," ujarnya.

8. Dalam kondisi kebijakan moneter yang tidak akan efektif, selayaknya Kebijakan Fiskal yang menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu komponen pengeluaran yang perlu dievaluasi karena dipertanyakan efektivitasnya adalah “dana desa”, yang dianggarkan sekitar Rp 127 triliun untuk 3 tahun terakhir ini.

Implementasi program Dana Desa ini belum terlihat dampak positifnya hingga saat ini. Hal ini bisa dibandingkan dengan program BLT (bantuan langsung tunai) di era Presiden SBY, yang dengan hanya sebesar Rp 13 triliun saja sangat efektif mendorong konsumsi masyarakat pada waktu terjadi krisis ekonomi tahun 2013.

9. Hal ini nampaknya terkait dengan persoalan Institutional, yang antara lain terkait dengan birokrasi dari pusat hingga daerah. Kebijakan investasi di daerah yang hingga saat ini juga belum efektif dampaknya, nampaknya juga bisa dikaitkan dengan masalah “desentralisasi”.   

10. Sementara itu terkait dengan kebijakan perpajakan, juga diperlukan evaluasi agar dunia usaha dapat berkembang. Pemberlakuan pajak dianggap kurang adil. Sebagai contoh, untuk PPnBM rumah di Menteng dikenakan pajak lebih murah dibandingkan dengan PPnBM bangunan yang digunakan untuk usaha (create job).

Dalam kondisi seperti saat ini, termasuk dengan turunnya hasrat konsumsi masyarakat, diharapkan ada insentif pajak dari pemerintah. "Penurunan atau penghapusan PPN misalnya bisa menjadi alternatif, dan diharapkan akan menurunkan harga jual barang, yang pada gilirannya akan menaikkan lagi konsumsi masyarakat," tambah Rosan.

11. Sektor property saat ini juga dalam keadaan terpuruk. Pertumbuhan Sektor Real Estate pada Produk Domestik Bruto (PDB) melambat dari pertumbuhan sebesar 4,81% (yoy) pada semester I 2016 menjadi hanya sebesar 3,76% (yoy) pada semester I 2017. Begitu juga dengan Industri Makanan yang terkena dengan berbagai permasalahan di sekitar impor gula, garam, dan berbagai regulasi lainnya.

Sementara itu penjualan mobil dan motor yang 80% dibiayai kredit, sebagian sudah menghadapi kredit macet akibat turunnya daya beli masyarakat. Industri Tekstil juga mengalami perlambatan yang cukup berarti, dimana perdagangan tekstil tidak mengalami kenaikan, termasuk di saat lebaran tahun ini.   

12. Terkait dengan Sembako, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, harganya terus berfluktuasi (naik turun). Namun yang menjadi persoalan adalah adanya Satuan Tugas Pangan yang ditempatkan secara berlebihan. Satgas Pangan yang diperbantukan untuk mengawasi jalur distribusi (dimana rawan terjadi penimbunan dan permainan harga), telah menurunkan gairah bisnis sembako di dalam negeri.

Karena pengawasan tidak saja terhadap komoditas beras, tetapi juga telah merembet ke komoditi lain seperti terigu, gula, kedelai, jagung, dan juga pupuk. Akibatnya para pedagang menjadi takut menambah stoknya. "Selayaknya Satgas ditempatkan pada posisi tertentu saja yang memang rawan penyelewengan, tetapi tidak di semua lini perdagangan," ucapnya.  

13. Usaha Kecil Menengah (UKM) juga masih mengalami berbagai hambatan. Pusat Logistik Berikat (PLB) belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Belum lagi terkait dengan masalah bea cukai, pajak, dan juga SDM.

Diusulkan pembangunan SDM untuk berbagai hal yang terkait dengan industri. Anggaran Vokasi yang masih sangat terbatas hendaknya ditambah secara signifikan. Karena pembangunan SDM sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur yang mencapai investasi sekitar 20 triliun.

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:
1) Perekonomian Indonesia masih baik, namun ada ambivalensi untuk masa depan ekonomi.

2) Perlu ada kepekaan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, antara lain masalah daya beli masyarakat, masalah pembiayaan bisnis, masalah sektor riil, masalah perpajakan, dan masalah Satgas Pangan.  
3) Perlu ada penelitian mengapa masyarakat dewasa ini mengurangi konsumsinya, dan apakah regulasi pemerintah juga mempunyai dampak negatif terhadap konsumsi masyarakat? Dan bagaimana dampak dari regulasi bisa masuknya perpajakan ke wilayah perbankan.