INDUSTRY.co.id - Jakarta- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong optimalisasi potensi sektor kemaritiman sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (29/8/2017) kepada awak media mengatakan, sektor kebaharian atau kemaritiman memiliki cakupan potensi yang luas, termasuk transportasi laut, sumber daya hayati laut, sumber daya ikan, bioteknologi laut, sumber daya mineral dan energi, wisata bahari, dan jasa lingkungan.
"Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat berlimpah dengan luas wilayah, masyarakat, dan potensi perekonomian laut yang besar. Namun, kontribusi sektor maritim terhadap pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah, hanya sekitar empat persen," ujar Bambang dalam Seminar Nasional Demografi bertema "Pemanfaatan Demografi Indonesia di Sektor Kepariwisataan, Kebaharian, dan Ekonomi Kreatif".
Rendahnya kontribusi tersebut, lanjut Bambang, salah satunya disebabkan oleh infrastruktur kemaritiman di Indonesia yang belum terbangun dengan baik dan merata sehingga menyebabkan biaya yang tinggi.
Infrastruktur kemaritiman yang baik diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang mencapai 25 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah sedang mengupayakan untuk membangun enam rute subsidi angkutan barang tol laut pada pelabuhan non komersial pada 2016.
Mengingat sektor kemaritiman sangat penting dan strategis, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya revitalisasi pendidikan vokasi kemaritiman untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang bekerja di sektor tersebut.
Upaya tersebut di antaranya kolaborasi Kemdikbud, Kemristekdikti, dan Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan Maritime Education Training, serta pengembangan pendidikan tinggi vokasi maritim melalui sepuluh politeknik (Bengkalis, Polimarin Semarang, Tual, Pangkep, Samarinda, Surabaya, Lhokseumawe, Lampung, Banyuwangi dan Indramayu) yang dilaksanakan Kemristekdikti.
Di sektor kebaharian, dari 125,4 juta angkatan kerja pada Agustus 2016, hanya 0,2 persen atau sekitar 272 ribu orang yang mempunyai latar belakang pendidikan bidang studi kebaharian dan hanya sekitar 44 persen angkatan kerja yang memperoleh pelatihan.
Sebagian besar memiliki gelar SMK dan Diploma IV/S1, terdiri atas pekerja sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 27,22 persen dan lembaga keuangansebanyak 14,45 persen.
Padahal, seharusnya lulusan tersebut banyak diserap di sektor pertanian, transportasi dan industri.
