INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Kementerian Perindustrian mempercepat penerapan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk industri hilir kelapa sawit sebagai langkah strategis menjaga daya saing ekspor sekaligus menjawab tekanan pasar global terhadap isu keberlanjutan dan transparansi rantai pasok.

Langkah ini menjadi krusial di tengah semakin ketatnya standar keberlanjutan dari negara tujuan ekspor, yang berpotensi memengaruhi akses pasar produk sawit nasional. Pemerintah menilai percepatan implementasi ISPO di sektor hilir menjadi kunci untuk mempertahankan dominasi Indonesia dalam perdagangan minyak sawit dunia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa industri agro masih menjadi tulang punggung transformasi ekonomi nasional. Kontribusinya mencapai 52,09 persen terhadap PDB nonmigas atau sekitar 9 persen dari total PDB nasional.

“Kinerja positif juga ditunjukkan oleh sektor industri agro melalui Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2026 yang masih berada pada fase ekspansi di level 51,86,” ujar Agus dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Di dalam sektor agro, industri kelapa sawit menjadi salah satu penopang utama. Agus menyebut, luas lahan sawit Indonesia kini telah melampaui 16 juta hektare dengan produksi crude palm oil (CPO) mencapai 51,66 juta ton sepanjang 2025.

“Dengan luas lahan lebih dari 16 juta hektar dan produksi CPO mencapai 51,66 juta ton pada tahun 2025, sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia,” katanya.

Besarnya peran strategis tersebut tercermin dari kinerja ekspor. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika mengungkapkan, nilai ekspor kelapa sawit dan produk turunannya sepanjang 2025 mencapai US$ 44,65 miliar, dengan surplus perdagangan menyentuh US$ 43,23 miliar. Menariknya, sebanyak 93 persen ekspor berasal dari produk turunan, menandakan akselerasi hilirisasi mulai membuahkan hasil nyata.

“Capaian ini menjadi bukti konkret atas keberhasilan kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah sekaligus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional,” ujar Putu.

Ia menambahkan, industri sawit juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang sangat besar dengan menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akselerasi hilirisasi terlihat dari lonjakan jumlah produk turunan sawit nasional yang meningkat tajam dari hanya 48 jenis pada 2011 menjadi 208 jenis pada 2025. Kenaikan ini memperlihatkan pergeseran struktur industri dari dominasi komoditas mentah menuju produk bernilai tambah tinggi.

Untuk memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan penerimaan pasar internasional, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 terkait sertifikasi untuk industri hilir sawit.

Regulasi tersebut akan mulai berlaku efektif pada 12 Mei 2026, sementara kewajiban penerapan penuh bagi industri hilir dimulai pada 19 Maret 2027.

Dengan tenggat waktu yang relatif singkat, pemerintah kini berpacu menyiapkan seluruh perangkat pendukung implementasi.

“Artinya, masa transisi yang kita miliki kurang dari satu tahun untuk menyiapkan seluruh infrastruktur dan instrumen pendukung agar implementasi sertifikasi ISPO sektor hilir dapat berjalan optimal,” kata Putu.

Menurutnya, kesiapan skema sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Tanpa kesiapan ekosistem, risiko hambatan implementasi dapat berdampak langsung pada kinerja ekspor.

“Kami siap mendukung penuh penerapan regulasi ini serta percepatan sertifikasi ISPO di sektor hilir kelapa sawit. Sinergi ini diharapkan menjadi modal utama untuk memastikan kebijakan ISPO sektor hilir berjalan efektif di lapangan, sekaligus mewujudkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan traceable, serta meningkatkan keberterimaan produk kelapa sawit Indonesia di pasar global,” terang Putu.

Di tengah tekanan regulasi lingkungan dari pasar global, percepatan ISPO ini bukan hanya agenda kepatuhan, tetapi juga strategi ekonomi untuk menjaga surplus perdagangan, memperluas pasar ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama industri sawit dunia.