INDUSTRY.co.id-Jakarta-Panitia Khusus (Pansus) Haji digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diarahkan ke Kementerian Agama. Pansus dianggap tidak relevan.
Ini terungkap pada diskusi bertajuk Haji antara Transformasi dan Politisasi yang digagas Forjukafi, di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Hadir sebagai pembicara tokoh muda Muhammadiyah Sunanto dan Tokoh muda NU Lukman Edy.
Lukman Edy, meminta pelayanan haji jangan dipolitisasi karena itu murni ibadah.
"Saya kira agak jahat banget kalau persoalan haji ini kemudian dipolitisasi," ujar dia.
Ia menepis bahwa Ibadah haji yang difasilitasi pemerintah punya peran bisnis. Menurut dia, tidak mungkinlah pemerintah tega melakukan hal itu.
"Tidak ada dimensi-dimensi bisnis di dalamnya," ungkap mantap Sekjen PKB ini.
Senada dengan NU, Tokoh Muda Muhammadiyah Sunanto mengamini apa yang diungkapkan pembicara lainnya. Bahwa pansus Haji dianggap mencari kesalahan di tengah Pemerintah berusaha memperbaiki pelayanan haji.
Lalu, ia menambahkan jika menyasar lokasi Mina dan Wukuf, itu bukan kesalahan Pemerintah RI karena itu merupakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
"Secara teknis pelaksanaan haji tahun ini mengalami kemajuan luar biasa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya," katanya.
