Simak! Ini Manfaat Program HGBT USD 6 per MMBTU yang Diperjuangkan Menperin Agus

Oleh : Candra Mata | Minggu, 24 Maret 2024 - 19:18 WIB

Ilustrasi Harga Gas Bumi untuk Industri

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Perindusterian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terus memperjuangkan agar program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat terus ada bahkan dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Menperin Agus beralasan, program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu memiliki dampak tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.

"Saya minta masing-masing K/L itu jangan lihat 'cost and benefit' secara sempit, yang hanya di kementerian atau lembaga masing-masing, itu sempit sekali. 'Cost and benefit' itu harus dilihat dari kepentingan yang utuh, manfaat bagi bangsa dan negara," tegas Menperin beberapa waktu lalu di Jakarta.

Program HGBT ini sendiri sejatinya telah mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Berikut adalah data manfaat program HGBT dalam periode pelaksanaan tahun 2021-2023, antara lain:

1. Pemerintah mengeluarkan Rp51,04 triliun, sedangkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dari sektor industri Rp157,20 T

2. Memberikan nilai tambah hingga 3x lipat bagi perekonomian

3. Peningkatan ekspor Rp84,98 triliun

4. Pendapatan pajak Rp27,81 triliun

5. Investasi baru Rp31,06 triliun

6. Penurunan subsidi pupuk Rp13,33 triliun.

Dan hingga saat ini, program HGBT yang merupakan program resmi pemerintah untuk memberikan harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU baru mencakup tujuh kelompok industri.

Ketujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Namun diyakini apabila program HGBT ditiadakan, maka terdapat opportunity lost bagi industri nasional yang berujung perekonomian akan merosot dan menurun tiga kali lipat.

Hal ini juga menyebabkan produk industri nasional menjadi tidak kompetitif, yang dapat berakibat pada penutupan pabrik serta PHK.

Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas murah tersebut telah membuat penerimaan negara berkurang.

Dimana, implementasi harga gas bumi tertentu sebesar enam dolar AS per MMBTU berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp 29,39 triliun dalam periode 2021-2022.