INDUSTRY.co.id - Bali - Pada pembukaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri: Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas di Denpasar, Bali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan penyelenggaraan business matching yang di inisiasi oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2022 telah menjadi kegiatan rutin setiap tahun hingga saat ini.
“Kami melihat, dari tahun ke tahun, komitmen nilai kontrak yang ditandatangani terus naik. Pada tahun 2022 di Bali, nilai kontraknya mencapai di atas Rp100 triliun, kemudian tahun 2023 di Jakarta sekitar Rp180 triliun,” ujar Menperin Agus di Bali, Selasa (5/3/2024).
Pada business matching 2024 di Bali, Kementerian Perindustrian menargetkan nilai komitmen yang akan terealisasi menembus di atas Rp200 triliun. “Maka realisasi belanja produk dalam negeri diharapkan mencapai angka minimal sebesar Rp250 triliun hingga akhir triwulan I tahun 2024,” ungkap Menperin Agus.
Menperin Agus optimistis, target tersebut bisa terealisasi karena terdapat potensi belanja barang dan modal di APBN dan APBD sebesar Rp1.223,37 triliun pada tahun 2024. Total nilai itu di luar anggaran dari BUMN dan juga BUMD.
“Komitmen yang telah dibangun sejak awal ini, perlu terus dikawal agar pelaksanaannya di lapangan dapat menunjukkan hasil yang maksimal,” tegasnya.
Menperin Agus menegaskan, agar penyerapan PDN dapat lebih tinggi, terdapat lima langkah yang diambil oleh Kemenperin. Pertama, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian No. 46/2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri untuk Industri Kecil.
“Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh kepala daerah agar industri kecil di wilayah kerjanya dapat memanfaatkan fasilitas Permen tersebut agar mendapatkan sertifikasi,” jelasnya.
Kedua, menambah jumlah surveyor agar dapat semakin banyak menerbitkan sertifikat TKDN. Selanjutnya, akan melakukan penyesuaian cara menghitung TKDN yang merupakan arahan terakhir dari Bapak Presiden.
Evaluasi perlu dilakukan mengingat karakter industri yang berbeda, sehingga harus jeli dan tidak bisa menggeneralisasi cara menghitung maupun threshold TKDN yang sudah ditetapkan. Misalnya dari cost base diubah jadi process base atau sebaliknya.
“Penyesuaian caran menghitung TKDN merupakan ongoing process yang sekarang sedang dilakukan Kemenperin,” jelas Menperin Agus.
Terakhir, Kemenperin terus melakukan pengawalan terhadap realisasi belanja PDN serta pemenuhan kebutuhan produk-produk dalam pengadaan barang dan jasa.
Pada Business Matching tahun ini terdapat lima sektor yang menjadi perhatian khusus, karena dapat menjadi pembelian produk dalam negeri terbesar. Sektor tersebut berasal dari konstruksi, alat pertahanan dan keamanan, transportasi, pertanian dan perkebunan, serta farmasi dan alat kesehatan.
Pelaksanaan Business Matching merupakan one stop event yang terdiri lima rangkaian kegiatan. Pertama, gelaran desk business matching untuk memfasilitasi para perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta dunia usaha dapat saling melakukan temu bisnis untuk menginisasi maupun memperkuat kerja sama dalam hal pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
Kedua, pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024, yang dijadwalkan akan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pada tahun ini, akan ada delapan kategori penerima penghargaan yang berasal dari sisi pengguna dan produsen produk dalam negeri.
Ketiga, pameran produk dalam negeri. Produk-produk yang ditampilkan pada pameran ini merupakan produk yang telah memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi untuk setiap bidang. Keempat, seminar talkshow Akselerasi Sertifikasi TKDN yang telah dilaksanakan pada hari pertama.
Kelima, coaching clinic (pojok konsultasi) yang menghadirkan para perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, LKPP, BKPM, BPKP, Ditjen IKMA Kemenperin, Pusat Data dan Informasi Kemenperin, Unit Layanan Publik Kemenperin, dan Lembaga Verifikasi Independen.
