Waduh Gawat! Pasal-pasal Tembakau di RPP Kesehatan Bakal 'Rampas' Mata Pencaharian 6 Juta Masyarakat

Oleh : Ridwan | Jumat, 08 Desember 2023 - 20:00 WIB

Industri hasil tembakau (IHT)
Industri hasil tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah saat ini tengah menyusun draf atau Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan (RPP Kesehatan). 

Rencananya, RPP itu akan memuat sejumlah pengendalian produksi, penjualan, dan sponsorship produk tembakau. Mirisnya, RPP itu justru bakal mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Ketua Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan, pemberlakuan pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan akan menghilangkan mata pencaharian lebih dari 6 juta masyarakat mulai dari buruh, petani tembakau, petani cengkeh, pedagang/peritel, serta pelaku industri kreatif. 

Dia juga meminta kepada Pemerintah untuk berhati-hati terhadap rancangan PP tersebut dan memperhatikan banyaknya sektor yang terlibat di dalamnya. 

“Kami meminta agar tidak tergesa memutuskan aturan tersebut dengan mempertimbangkan dampak sosial yang akan timbul dari pengaturan tersebut. Jika pasal-pasal tembakau di RPP tersebut diberlakukan, ancaman terhadap keberlangsungan IHT sangat nyata dan signfikan,” ucap Henry di Jakarta (8/12).

GAPPRI yang menjadi wadah konfederasi bagi IHT jenis produk khas kretek, yang beranggotakan pabrikan dari berbagai golongan menilai bahwa sebaiknya aturan bagi produk tembakau dikeluarkan dari RPP Kesehatan dan diatur dalam peraturan sendiri.

Bagi GAPPRI, pengaturan yang saat ini pun dirasa sudah berat. Selain karena kenaikan tarif cukai berdampak terutama susutnya produksi di golongan I juga banyaknya pabrik yang tutup dari 4.669 unit usaha di tahun 2007 menjadi 1.100 di tahun 2022.

Henry juga mengatakan, banyak pihak terdampak yang tidak diajak dalam merumuskan kebijakan tersebut. Padahal mereka yang akan menanggung beban kebijakan tersebut. 

Disampaikan Henry, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden dan meminta agar pemerintah melibatkan pemangku kepentingan. 

GAPPRI juga meminta agar pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kearifan lokal, besaran ekonomi, penerimaan negara, serta serapan tenaga kerja dari industri tembakau nasional beserta industri terkait lainnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Dewan Periklanan Indonesia, Janoe Arijanto. Dirinya menyebut bahwa industri kreatif dan penyiaran serta para tenaga kerjanya sangat terancam keberlangsungannya bila larangan total iklan produk tembakau diberlakukan.

Menurutnya, rencana pelarangan total iklan pada pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan akan secara langsung mengurangi pendapatan industri kreatif, hiburan, dan periklanan. Hal ini juga akan berdampak terhadap keberlangsungan usahanya dan nasib tenaga kerja yang menggantungkan pekerjaannya kepada mata sektor tersebut. 

“Penerimaan yang diperoleh industri kreatif akan menurun 9-10% yang akan berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan industri kreatif,” ucap Janoe.

Melansir data TV Audience Measurement Nielsen, iklan produk tembakau bernilai lebih Rp 9 triliun, sementara kontribusi tembakau terhadap media digital mencapai sekitar 20% dari total pendapatan media digital di Indonesia yaitu sekitar ratusan miliar per tahun. 

Terlebih lagi, berdasarkan Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di 2021, industri kreatif memiliki lebih dari 725 ribu tenaga kerja dan secara umum, multi-sektor di industri kreatif juga mempekerjakan 19,1 juta tenaga kerja. 

Janoe menegaskan, selama ini industri kreatif nasional patuh pada aturan iklan produk tembakau yang telah ditetapkan. Industri juga turut mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi perokok anak. 

Selama ini, terang Janoe, industri kreatif nasional senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan iklan rokok telah diatur melalui sejumlah regulasi produk tembakau, diantaranya PP 109/2012 serta ketentuan yang telah diatur secara detil dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI). 

“Dalam hal ini, penyempitan jam tayang iklan rokok di TV dalam RPP Kesehatan dinilai diskriminatif bagi industri kreatif nasional yang telah mematuhi segala aturan periklanan produk tembakau,” kata dia. 

Janoe menerangkan, industri kreatif nasional tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan dan partisipasi publik RPP Kesehatan. Asosiasi Periklanan tidak pernah diinformasikan dan dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang akan berdampak terhadap keberlangsungan usaha. 

“Selain itu, kementerian pembina sektor asosiasi bernaung juga tidak diajak berpartisipasi dalam mengkonsultasikan baik buruknya rancangan yang akan dijalankan kepada publik dan pihak terkait,” papar Janoe.

Janoe menyayangkan hal tersebut, karena pemahaman industri kreatif menjadi sangat terbatas terkait rencana penerapan peraturan tersebut. 

Menurutnya, kebijakan ini seharusnya didiskusikan bersama pihak yang akan bersinggungan dengan regulasi, mengingat RPP Kesehatan mencakup banyak bidang usaha yang banyak dan beririsan dengan produk tembakau.

Dikatakan Janoe, pelibatan terhadap para pelaku industri dari pemerintah dalam membahas regulasi ini memang belum pernah terealisasi. 

Pihaknya terbuka dalam diskusi proses penyusunan kebijakan agar dalam perubahannya tidak merugikan para pelaku industri kreatif serta tepat sasaran dalam mendukung upaya pemerintah. 

“Kami juga berharap agar dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang akan berdampak terhadap industri kreatif,” pungkas Janoe.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Diskusi Mengenai Obesitas dan Pemahaman Ilmiahnya pada Hari Obesitas Sedunia

Jumat, 01 Maret 2024 - 18:09 WIB

Cegah miskonsepsi, Novo Nordisk Indonesia Dorong Diskusi Mengenai Obesitas dan Pemahaman Ilmiahnya pada Hari Obesitas Sedunia

Obesitas dan obesitas sentral merupakan salah satu masalah kesehatan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2018, prevalensi obesitas di kalangan…

Ilustrasi FMCG E-commerce

Jumat, 01 Maret 2024 - 16:46 WIB

Jelang Ramadhan, Jumlah Produk Terjual F&B di E-commerce Meningkat Hingga 75 Persen

Beberapa hari jelang menyambut Ramadhan, Compas.co.id selaku E-commerce Market Insight for FMCG Brands secara seksama memonitoring keadaan e-commerce di Indonesia, khususnya untuk sektor Fast…

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Kunjungan Kerja Ke IKN

Jumat, 01 Maret 2024 - 16:24 WIB

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Kunjungan Kerja Ke IKN

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melaksanakan peresmian Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, peletakan batu pertama/groundbreaking kantor Bank…

Irfan Setiaputra Dirut Garuda Indonesia

Jumat, 01 Maret 2024 - 15:04 WIB

Optimalkan Momentum Kebangkitan Pariwisara, Maskapai Penerbangan Pemerintah Tingkatkan Frekuensi Penerbangan

Selain meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui penambahan frekuensi penerbangan rute internasional mulai akhir Maret 2024, Garuda Indonesia juga secara bertahap menambah frekuensi…

HR Talks: Memperkenalkan Revolusi Bisnis Melalui HR-Tech Bersama Jobseeker Company

Jumat, 01 Maret 2024 - 14:29 WIB

HR Talks: Memperkenalkan Revolusi Bisnis Melalui HR-Tech Bersama Jobseeker Company

Jakarta, DKI Jakarta - 24 Februari 2024 - Jobseeker Company dengan bangga mengadakan "HR Talk: Leveraging HR-Tech to Scale-Up Your Business," acara komunitas yang akan berlangsung pada 29 Februari…