RPP Kesehatan Terkait Pengamanan Zat Adiktif Didesak Dibuat Terpisah

Oleh : Wiyanto | Rabu, 27 September 2023 - 15:18 WIB

Industri Hasil Tembakau (IHT)
Industri Hasil Tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id-Jakarta – Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang salah satu substansinya terkait dengan zat adiktif berupa Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terpisah.

Amanah tersebut harus ditaati dalam dalam proses perumusan peraturan turunan dan sebagaimana sewajarnya proses penyusunan PP, setiap aturan di dalamnya harus disepakati oleh lintas kementerian, tidak hanya dimonopoli oleh Kementerian Kesehatan sendiri.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan dalam bentuk Omnibus yang juga akan mengatur mengenai Pengamanan Zat Adiktif di dalamnya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UU.

Lebih jauh Garindra menilai pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif, yakni pasal 435 hingga pasal 460, di RPP Kesehatan bukan lagi bersifat mengatur, melainkan berupa pelarangan yang sangat restriktif terhadap berbagai aktivitas industri dari hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan.

"Perlu dipahami bahwa industri hasil tembakau merupakan industri yang legal, dan ini telah dibuktikan berkali-kali melalui keputusan MK. Industri ini telah memberi banyak manfaat dari sisi penerimaan negara, lapangan pekerjaan, pertanian, investasi dan banyak hal lainnya," ungkapnya.

"Membuat aturan yang restriktif kepada sebuah industri yang legal dan bermanfaat hanya akan menimbulkan banyak kerugian," imbuhnya.

Garindra menyebut, ketentuan pengamanan zat adiktif dalam RPP Kesehatan akan merugikan industri rokok elektronik. Dari mulai aturan kemasan, bahan tambahan, , pelarangan iklan, pelarangan penjualan melalui e-commerce dan website, pelarangan pemajangan produk dan aturan-aturan lainnya akan merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya rokok elektronik.

Sebagai jalan tengah agar tidak berdampak negatif terhadap ekosistem industri rokok elektrik, Garindra mengusulkan RPP pengamanan zat adiktif dibuat terpisah dengan RPP Kesehatan.

"Kami mengusulkan ekosistem IHT, khususnya rokok elektronik, sebagai zat adiktif harus diatur terpisah dengan RPP untuk kesehatan. Hal ini agar tidak berdampak negatif terhadap ekosistem industri rokok elektronik," katanya.

Lanjut dia, industri hasil tembakau merupakan industri yang sangat luas, dan memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara, sehingga perlu diatur dengan lebih fokus dan komprehensif.

"Sikap kami (APVI) menolak diaturnya zat adiktif di dalam RPP Kesehatan tersebut. Kami mendukung PP khusus untuk hasil tembakau dan rokok elektronik," ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menegaskan, tak semestinya Kementerian Kesehatan diberikan kewenangan penuh terkait pengaturan zat adiktif. Seperti dalam RPP Kesehatan yang tengah digodok saat ini.

"Harusnya terkait ini (zat adiktif) tidak dimonopoli Kementerian Kesehatan sendiri, tapi juga melibatkan kementerian yang lain. Kan ada Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian," kata Trubus Rahadiansyah dalam keterangannya pada Senin (25/9/2023).

Ia menilai, peraturan terkait zat adiktif sangat berdampak besar pada sektor hulu seperti pertembakauan. Sehingga, sangat merugikan masyarakat khususnya para petani tembakau.

"Di UU Kesehatan pemerintah sudah bersikap adil, masyarakat atau petani tembakau harus dibina. Bukan malah dibinasakan," katanya.

Di sisi lain, langkah Kementerian Kesehatan untuk melarang produk tembakau di Indonesia akan berdampak kepada produk legal dan seakan memberikan insentif kepada produk ilegal.

"Misi Kementerian Kesehatan kan melarang rokok, dampaknya rokok ilegal marak dan ini sangat merugikan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan," imbuhnya.

Menurut Trubus, IHT harus diatur secara terpisah dalam RPP lainnya sebagaimana dimandatkan di dalam UU. Pemerintah tidak seharusnya membuat peraturan yang melangkahi peraturan di atasnya.

"Sebenarnya sejak pembahasan UU Kesehatan, tembakau dan vape ini sudah dikeluarkan dari UU, tapi DPR RI tetap saja memasukkan dalam UU Kesehatan," katanya.

"Harusnya dibuatkan peraturan tersendiri. Karena jumlah petani tembakau kita sangat besar dan terdampak itu," imbuhnya.

Ia mengaku sepakat atas usulan pemerintah untuk mengurangi produksi rokok. Namun bukan meniadakan produksi rokok. "Harus tetap diberikan ruang bagi petani tembakau. Kan kebijakan publik petani ada," tegasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sinergitas KKP-Polri Gagalkan Penyelundupan 158.800 Benih Lobster

Rabu, 19 Juni 2024 - 19:05 WIB

Kerugian Negara Imbas Penyelundupan Lobster Capai Triliunan Rupiah, KKP Tugaskan PSDKP Tangkap Gembong Penyelundupan

Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan perang dengan para pelaku penyelundupan bening bening lobster (BBL). Operasi pengawasan akan ditingkatkan untuk membidik gembong…

BSI Internasional Expo 2024

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:45 WIB

Libatkan Potential Buyer dari 18 Negara Sahabat, BSI Siap Fasilitasi UMKM Akses Pasar Global

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri untuk mengakses pasar global melalui business matching dengan potential buyer…

Pemeriksaan fisik hewan kurban yang akan dibagikan SIG oleh tim Dinas Kesehatan Tuban di Dusun Koro, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:45 WIB

Iduladha 2024, SIG Bagikan 331 Hewan Kurban di 23 Provinsi

Jakarta– PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pada Iduladha 1445 H ini membagikan hewan kurban sebanyak 331 ekor yang tersebar…

Kawasan Kemayoran

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:38 WIB

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Gelar Turnamen Golf

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) dengan bangga merayakan ulang tahunnya yang ke-39.

Menegaskan Visi Menjadi The Most Responsible Fintech, KoinWorks Luncurkan Impact Report 2023: Leveling Up The MSME Ecosystem

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:16 WIB

Menegaskan Visi Menjadi The Most Responsible Fintech, KoinWorks Luncurkan Impact Report 2023: Leveling Up The MSME Ecosystem

Jakarta- KoinWorks dengan bangga mengumumkan peluncuran edisi kedua dari Impact Report yang berjudul "_Leveling Up The MSME Ecosystem_," yang menampilkan hasil dampak sosial perusahaan sepanjang…