INDUSTRY.co.id-Diharapkan praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha kerakyatan, jangan terjadi karena memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial.
Apalagi berutang dan mempermanis istilah hutang luar negeri dengan bantuan luar negeri.
“Tingkat kebocoran ini cukup signifikan bahkan memakan porsi yang cukup besar dari total anggaran pembangunan,” ujar Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (9/9).
Dia menjelaskan pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia jangan sampai bocor di birokrasi Indonesia.
“Saya kira, persoalan utang luar negeri ini bila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional,” tegasnya.
“Kan utang sudah jadi pilihan bahkan hobi dari pemerintah yang 10 tahun memerintah nambah utang Rp 5,125 triliun sehingga total utang kita sekarang Rp 7,787 triliun. Kan ini seperti seneng utang tapi giliran bayar ngeluh, minta perlakuan adil,” kata Hardjuno.
Semestinya, pemerintah menyusun rencana guna memastikan setiap rupiah utang yang diambil pemerintah benar-benar produktif sehingga bisa membayar utang dengan happy tanpa mengeluh. Di mana-mana bahkan di level keluarga saja, utang harus selalu produktif.
“Utang 1 harus dapat 2 lebih, buat bayar utang beserta bunga dan sisanya laba usaha dari duit utang tadi. Jangan mau utang tapi giliran ditagih susah. Ini namanya apa? Kita jadi mempertanyakan efektifitas dan produktifitas utang yang diambil kalau caranya begini,” kata Hardjuno.
