Heboh Soal Anggaran Rp9,5 Miliar, Ini Klarifikasi Lengkap Perpusnas

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) rutin menggelar Bincang Literasi Perpusnas. Gelaran perdana (28/4/2023), Perpusnas mengangkat tema program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

“TPBIS merupakan rencana aksi perpustakaan nasional untuk menjawab tingkat kemiskinan ekstrim dan stunting. TPBIS sudah dilakukan di 3935 desa dan menyasar 2.133.000 orang. Sekitar 90 persen keluar dari kemiskinan yang ekstrim,” kata Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan, Adin
Bondar.

Selain membeberkan keberhasilan program TPBIS yang digelar sejak 2018, Perpusnas juga menanggapi pemberitaan nasional yang menyoroti cuitan akun Twitter @adionooo terkait anggaran Perpusnas.

Adin Bondar menyambut baik masukan dari setiap elemen masyarakat. Ia menegaskan pagu anggaran Perpusnas dibahas oleh tim ahli dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI.

Perpustakaan memiliki tujuh peran dari 17 agenda SDGs dalam pembangunan global, yakni menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta energi bersih dan terjangkau.

“Tujuh aspek yang sangat luar biasa dari tujuh belas agenda SGDs yang bisa dilakukan percepatannya oleh perpustakaan, menjadikan kegemaran membaca dan literasi menjadi satu gerakan nasional sekaligus gerakan sosial," kata Adin Bondar.

"Sehingga, kegemaran membaca dan literasi adalah tanggung jawab bersama,” terangnya Deputi Perpusnas itu lagi.

Deputi menjelaskan anggaran Rp9,5 miliar yang menjadi sorotan di media saat ini, bukan untuk anggaran rutin rapat kantor, Perpusnas tidak pernah menggunakan anggaran sebesar itu hanya untuk rapat rutin saja. 

Anggaran dimaksud untuk penyelenggaraan kegiatan Stakeholder Meeting Nasional (SMN) yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan program TPBIS.

TPBIS merupakan kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024 untuk membantu UMKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid. 

“Anggaran tersebut diperuntukkan mendatangkan peserta sejumlah 695 orang dari 38 provinsi, 136 Kabupaten/Kota dan 450 desa di mana seluruh pembiayaan selama tiga hari ditanggung oleh Perpustakaan Nasional yang terdiri dari komponen-komponen seperti akomodasi, transportasi, materi, fasilitator daerah dan narasumber,” tambahnya.

SMN bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi para stakeholder untuk pelaksanaan TPBIS sebagai program prioritas nasional yang berkelanjutan, mendorong kegiatan TPBIS menjadi Gerakan Nasional Pembangunan Literasi di Indonesia, dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan strategi program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Melalui kegiatan SMN, seluruh peserta diharapkan dapat menciptakan produk barang dan jasa yang dapat dipasarkan secara luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai tindaklanjut pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sedangkan anggaran sebesar Rp2 miliar digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Gemilang Perpustakaan Nasional. Yaitu puncak kegiatan dalam pemberian penghargaan tertinggi yang diberikan Perpusnas terhadap masyarakat yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan perpustakaan dan literasi serta pembudayaan gemar membaca di Indonesia.

“Di ajang Gemilang Perpustakaan Nasional ini, juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada seorang tokoh yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di Indonesia,” jelasnya.

“Kami berharap klarifikasi dari Perpusnas ini memberikan penjelasan bahwa pemanfaatan anggaran Perpusnas digunakan untuk pengembangan perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat sehingga mampu untuk menciptakan barang/jasa yang berkualitas dan dapat digunakan dalam kompetisi global,” tuturnya.

Mengenai anggaran kendaraan dinas jabatan eselon I dengan pagu Rp880 juta, Deputi mengatakan hal ini sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.