Pengamat Ketenagakerjaan: PMI Ilegal Marak Karena Aparat Ambil Untung

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 29 November 2022 - 19:34 WIB

Siprianus Edi Hardum (Foto Dok Industry.co.id)
Siprianus Edi Hardum (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Sampai saat ini keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara illegal ke berbagai negara masih marak terjadi. Hal ini karena disebabkan banyak hal, dimana salah satunya masih banyak oknum aparat keamanan dan pejabat pemerintah mengambil untung dalam pengiriman PMI secara illegal.

Hal ini dikatakan pengamat ketenagakerjaan, Dr. Siprianus Edi Hardum, S.IP, SH, MH kepada media, Selasa (29/11/2022).

Pada 17 Oktober 2022, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan penempatan 38 PMI secara illegal ke Timur Tengah.

Pada 15 November 2022, Kapal Speedboat yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) yang  diduga Calon PMI yang akan berangkat ke Malaysia secara illegal tenggelam di Batam.

Sampai dengan November 2022 ini, NTT menerima 96 jenazah PMI illegal yang mati di luar negeri. Tahun 2021 ada 121 orang PMI illegal yang mati di luar negeri. “Berdasarkan catatan media lokasi di NTT tiap tahun NTT menerima minimal 100 mayat PMI illegal yang mati di luar negeri,” kata dia.

Menurut Edi, beberapa berita tersebut merupakan sebagian kecil dari begitu banyak baik di media massa maupun di media social mengenai calon PMI illegal yang akan berangkat ke luar negeri. “Kemnaker sering mengeluarkan siaran pers soal operasi penangkapan menggalkan pemberangkatan PMI illegal namun tidak pernah ada siaran pers siapa yang mengirimkannya serta apa  sanksi yang diberikan kepada para pelaku. Saya menduga ada oknum di Kemnaker yang ambil untung akan hal ini,” kata penulis buku “Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI ini.

Alumnus S3 Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti ini mengatakan, masih maraknya pengiriman PMI illegal ini ada su factor utama yakni, pertama, factor pendorong.

Menurut Alumnus S2 Ilmu Hukum UGM Yogyakarta ini,  yang mendorong begitu banyak orang bekerja di luar negeri walaupun modal nekad dan tanpa melalu prosedur adalah kemiskinan.

Orang-orang yang rela menjadi PMI di luar negeri walaupun penuh risiko pasti berasal dari daerah di Indonesia yang angka kemiskinannya tinggi, seperti dari Jawa Barat khususnya Kabupaten Inderamayu, Cianjur, Tasik Malaya; dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Faktor kedua, kata Edi, adalah factor penarik, yakni banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja di sejumlah negara. Seperti di negara-negara Timur Tengah dan Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Taiwan membutuhkan banyak pekerja rumah tangga atau domestic worker; Malaysia membutuhkan tenaga kerja untuk kebun kelapa sawit, dll.

Faktor lain menurut Edi adalah begitu banyaknya oknum aparat keamanan dan pejabat pemerintah yang diduga mengambil untung atas pengiriman PMI secara illegal. Seperti di Pelabuhan Penyeberangan di Batam dan Riau, patut diduga ada banyak oknum aparat keamanan yang bermain. Entah itu oknum dari TNI AL maupun oknum dari Polri (Polisi Air).

Sedangkan dari pejabat, kata Edi, patut diduga pejabat pemerintah daerah dan oknum dari Kemnaker. “Untuk itu saya minta Menaker dan semua kepala daerah harus awasi kinerja anak buah terutama terkait pengiriman PMI ke luar negeri.

Solusi

Menurut Edi untuk mencegah pengiriman PMI illegal ke luar negeri, pertama, evaluasi dan perbaiki tata kelola perizinan dan pengawasan pengiriman PMI. 

Terkait hal ini, Edi mendesak Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang sampai saat menjangkau sekitar 250 desa di Indonesia. “Program Desmigratif ini sepertinya tidak jalan, terbukti masih maraknya PMI illegal. Sepertinya program Desmigratif hanya untuk habiskan anggaran dan untuk kepentingan Parpol tertentu saja,” kata advokat dari Edi Hardum and Partners Law Firm ini.

Menurut Edi, program Desmigratif dicanangkan untuk mencegah PMI illegal, tetapi ternyata PMI illegal tetap marak. “Kalau marak seperti ini, harus saja program Desmigratif,” kata Edi.

Kedua, semua lembaga negara dan pemerintah mulai dari pemerintah daerah, Kemnaker, Badan Penempatan dan Pelindungan PMI (BP2MI), pihak Imigrasi, otoritas pelabuhan, TNI dan Polri harus mempunyai tekad yang sama cegah pengiriman PMI illegal. “Percuma juga kalau Kemnaker dan BP2MInya saja yang berkomitmen memberantas dan mencegah PMI illegal, tetapi lembaga lain ambil untung,” kata Edi.

Ketiga, pemerintah terutama pemerintah daerah harus menciptakan lapangan pekerjaan di daerah, agar masyarakat tidak nekad keluar daerah apalagi keluar negeri untuk mencari pekerjaan. “Semua Kabupaten seharusnya bangun Balai Latihan Kerja untuk cetak tenaga kerja terampil dan wirausahawan/I,” kata dia.

Keempat, aparat penegak hukum seperti Polri dan PPNS dari Kemnaker harus tegas menindak pelaku pengiriman PMI illegal.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pupuk Bersubsidi Ilustrasi (ist)

Selasa, 31 Januari 2023 - 17:15 WIB

Pupuk Indonesia Siapkan Pupuk Subsidi Capai 16.770 Ton untuk Banten

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsisidi sebesar 16.770 ton untuk Provinsi Banten per tanggal 25 Januari 2022. Angka tersebut cukup memenuhi kebutuhan petani dalam beberapa…

SKIN+

Selasa, 31 Januari 2023 - 16:36 WIB

Perawatan Kulit Tetap Sehat dan Glowing

Tahun baru selalu diiringi dengan resolusi baru, mencapai kulit yang sehat dan glowing adalah salah satunya. Tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kulit sehat dan bercahaya.…

Menko Airlangga Hartarto bersama Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita saat peresmian Pabrik Lead Rubber Bearing (LRB), Bearing, Expansion Joint dan Fasilitas Uji Seismik Isolator PT Magdatama Multi Industri (MMI) di Karawang, Jawa Barat

Selasa, 31 Januari 2023 - 16:30 WIB

Kemenperin Pacu Substitusi Impor Industri Pengolahan Karet

Pemerintah bertekad untuk terus mewujudkan kemandirian industri dalam negeri dengan upaya aktif meningkatkan investasi dan mendorong program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menko Polhukam Mahfud MD

Selasa, 31 Januari 2023 - 15:43 WIB

Ketua MPR RI dan Menko Polhukam Sepakat Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Papua

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR RI/DPR RI dan DPD RI…

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Selasa, 31 Januari 2023 - 15:33 WIB

Picu Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pemerintah Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Sektor Pariwisata

Kondisi perekonomian global tengah menunjukkan sejumlah perbaikan ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, kenaikan harga energi yang tidak setinggi perkiraan semula, hingga adanya perubahan…