Ini Potensi Masalah Baru dari Rencana Pelabelan BPA pada Air Kemasan

Oleh : Hariyanto | Kamis, 15 September 2022 - 12:33 WIB

Ilustrasi Galon
Ilustrasi Galon

INDUSTRY.co.id - Jakarta –  Rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk merevisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, khususnya pelabelan Biosphenol-A (BPA) pada Air Kemasan Galon, hanya akan menibulkan kegaduhan dan salah paham yang semakin mendalam di masyarakat.

Dr. Nugraha Edhi Suyatma, Dosen dan Peneliti di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan Seafast Center Institut Pertanian Bogor (IPB) mengemukakan, bahwa rencana pelabelan BPA ini akan menimbulkan mispersepsi pada konsumen, seolah kemasan plastik lain di luar polikarbonat terkesan aman.

“Padahal  BPA ada dimana-mana tidak hanya di polikarbonat, ada di kemasan kaleng, bahkan di botol bayi, itu juga harus dilabeli semua,” kata Dr. Nugraha yang dikutip INDUSTRY.co.id, Kamis (15/9/2022).

Berdasarkan sebuah penelitian, kata Dr. Nugraha, kandungan BPA justru terbanyak ada pada kemasan  makanan kaleng, dengan hampir 90% bahan enamel pada kaleng merupakan hasil polesan  epoksi yang bahan bakunya adalah BPA. Upaya menetapkan aturan label BPA menurutnya seperti membuat persepsi bahwa kemasan dengan label BPA free sudah aman.

“Padahal belum tentu. Karena dari  PET juga memiliki risiko dari kandungan yang lain, seperti dari kandungan acetaldehyde lalu etilen glikol, dan dietilen glikol,” paparnya. Acetaldehyde sendiri telah diakui mengandung unsur karsinogenik (pemicu kanker).

Dr. Nugraha International Agency for Research on Cancer (IARC) yang merupakan Lembaga bagian dari WHO belum mengklasifikasikan Bisfenol A (BPA) dalam kategori karsinogenik pada manusia. Sementara, acetaldehyde yang ada dalam kemasan PET justru sudah dimasukkan ke kelompok yang kemungkinan besar karsinogenik untuk manusia. Jadi menarasikan BPA sebagai karsinogenik itu tidak sesuai dengan pernyataan IARC dan WHO.

Karenanya, Nugraha mempertanyakan apakah wacana pelabelan BPA pada kemasan Polikarbonat memang benar-benar memberikan efek yang positif atau justru akan semakin membuat bingung masyarakat.  Karena, dia melihat ada pasal-pasal dari revisi peraturan terkait pelabelan BPA ini yang sudah menjadikan wacana tersebut menjadi sangat heboh di masyarakat.  

Ia pun menyampaikan kekhawatirannya jika rencana pelabelan ini tetap dilanjutkan, akan muncul praduga dari masyarakat bahwa BPOM mendukung salah satu pihak atau salah satu brand. “Mau tidak mau akan muncul situasi demikian,” imbuhnya.  

Senada dengan peneliti dari IPB ini, Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (ASPADIN) berpendapat bahwa rencana pelabelan BPOM hanya akan membuka kotak pandora yang bisa menimbulkan efek yang sulit dikendalikan.

“Jika rencana peraturan ini diterapkan, BPOM akan membuka kotak pandora. Nanti akan ada pelabelan bebas kandungan logam berat, pelabelan cemaran kimia, cemaran mikroba, itu kotak pandora. Ribuan pelabelan untuk ribuan makanan kemasan di Indonesia,” kata Rachmat Hidayat, selaku Ketua Umum ASPADIN.

Rachmat juga menegaskan, sejatinya pemerintah dan lembaga terkait termasuk BPOM telah memberikan keputusan yang menyebut bahwa air minum dalam kemasan dengan bahan polikarbonat telah aman dikonsumsi masyarakat. Pada tahun 2020, lanjut Rachmat, BPOM juga menggelar penelitian selama lima tahun terkait batas migrasi pada galon PET maupun polikarbonat, yang dinyatakan masih di bawah batas aman.

“BPOM meneliti ratusan jenis kandungan kimia dalam ratusan jenis kemasan. BPA hanya salah satu kandungan dari ratusan kemasan itu. BPOM menemukan bahwa semua berada di bawah ambang batas 0,01 bagian per juta. Artinya 1/60 dari batas aman (0,6 bpj),” tegas Rachmat.

Untuk itu ia kembali mempertanyakan keputusan BPOM untuk menerbitkan revisi atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yang akan mewajibkan label BPA pada kemasan galon guna ulang berbahan polikarbonat.

Potensi Tambahan Timbunan Sampah Plastik

Sementara itu bicara potensi timbunan sampah plastik akibat penerapan pelabelan BPA Free, Ketua Komisi Penegakan Regulasi Satgas Sampah Nawacita Indonesia, Asrul Hoesein menyebut ada hal krusial yang saat ini diabaikan, yakni penerapan Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini seharusnya diperkuat dengan peraturan pemerintah yang bisa mendorong penerapan Extended Producer Responsibility, sebuah aksi yang merupakan bagian dari tanggung jawab produsen.

Dikatakan Asrul, tak heran  terjadi lompatan regulasi, yang langsung mengatur ke produk hukum turunannya, seperti rencana pelabelan yang akan dilakukan oleh BPOM. Ia sendiri menegaskan bahwa penggunaan galon sekali pakai hanya akan menambah timbunan sampah plastik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Faktanya galon sekali pakai juga jatuhnya di TPA. Malah merugikan masyarakat karena yang seharusnya di rumah tangga diisi ulang, malah sekali pakai. Jadi perdebatan ini sebetulnya tidak perlu, kalau terus dibahas jadi semakin jelas siapa yang ada di belakang polemik ini,” tegas Asrul.

Terkait potensi timbunan sampah akibat penggunaan galon sekali pakai, Rachmat Hidayat menganalogikan dari tingkat konsumsi AMDK galon yang diperkirakan sebesar 20 miliar liter per tahun.

“Jika satu galon berisi 20 liter, kata Rachmat, maka akan ada 1 miliar galon sekali pakai yang terbuang dan jika dikalikan berat kemasan kosong AMDK galon seberat 799 gram, maka akan ada tambahan 70 ribu ton sampah plastik per tahun dari galon sekali pakai,” ujar Rachmat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dankormar Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto

Sabtu, 10 Desember 2022 - 06:00 WIB

Dankormar Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto Hadiri Pelepasan Sailing Camp Perti Saka Bahari 2022

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, menghadiri Upacara pelepasan Sailling Camp Perti saka Bahari dalam rangka peringatan Hari Armada RI…

Kolaborasi TNI AL-Laskar Indonesia Pusaka Suguhkan Lakon 'Pandowo Boyong'

Sabtu, 10 Desember 2022 - 05:59 WIB

Lestarikan Seni Budaya, Kolaborasi TNI AL-Laskar Indonesia Pusaka Suguhkan Lakon 'Pandowo Boyong'

Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera sekaligus pelestarian wayang orang, TNI AL bersama Laskar Indonesia Pusaka (LIP), didukung Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, akan mempergelarkan…

Kemenperin Selenggarakan Program D1

Sabtu, 10 Desember 2022 - 05:47 WIB

Kemenperin Selenggarakan Program D1, Lulusan Bisa Langsung Kerja

SDM angkatan tenaga kerja secara keseluruhan di Indonesia pada Era Industri 4.0 berjumlah 144,01 juta jiwa atau 69,06% dari total penduduk usia kerja berjumlah total 208,54 juta, dengan komposisi…

Prajurit dan PNS Denma Mako Kormar Laksanakan Olahraga

Sabtu, 10 Desember 2022 - 05:30 WIB

Prajurit dan PNS Denma Mako Kormar Laksanakan Olahraga

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh serta Stamina, Prajurit dan PNS Denma Mako Kormar selesai apel laksanakan olahraga di Markas Komando Korps Marinir Jl. Prajurit KKO Usman…

KASAL Laksamana TNI Yudo Margono

Sabtu, 10 Desember 2022 - 05:00 WIB

KASAL Laksamana TNI Yudo Margono: Program Kerja TNI AL Harus Sesuai Prioritas Nasional

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Anggaran Keuangan (Renaku) II UO TNI Angkatan Laut (TNI AL) tahun anggaran 2023…