INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid menilai, masyarakat miskin dan rentan memerlukan bantuan yang lebih tepat. Terlebih dalam menghadapi dampak kenaikan BBM yang telah diumumkan oleh pemerintah baru baru ini.
Tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp1.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
“Saat ini subsidi kita menghabiskan sekitar 25% APBN 2022. Ini angka yang sangat besar. Persoalannya, sekitar 70% subsidi BBM ini dinikmati oleh kelompok yang mampu. Hal ini memperlihatkan subsidi BBM tidak tepat sasaran. Padahal tujuan utama dari alokasi subsidi adalah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat pada golongan pra-sejahtera,” jelas Arsjad yang dikutip INDUSTRY.co.id, Senin (12/9/2022).
Langkah pemerintah untuk mengalokasi 25% dana APBN ini dengan bansos atau BLT sudah tepat agar Indonesia bisa keluar dari jeratan subsidi bahan bakar minyak yang buruk untuk lingkungan. Selain itu, dana subsidi BBM yang sebesar itu akan berdampak besar bagi masa depan jika dialokasikan untuk membangun 200 ribu SD, 40 ribu Puskesmas dan 3 ribu RS di daerah 3T.
“Saat ini, untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, kelompok rentan seperti nelayan dan petani dan masyarakat miskin serta BSU bagi karyawan untuk menjaga daya beli serta mobilitas mereka. Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” jelas Arsjad.
