INDUSTRY co.id - Jakarta - Penerapan kebijakan antikorupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.
Hal tersebut tercermin dari sejumlah indikator, dantaranya adalah hasil ndeks integritas Satuan Pengawasan Internal (SPI) Kemenperin yang mampu mencapai 85,1 atau dengan kata lain di atas capaian rata-rata penyelenggara negara secara nasional.
Kemudian capaian lainnya ialah Reformasi Birokrasi dengan nilai 79,2 dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang mencapai 78,7 pada tahun 2021.
Selain itu yang paling teranyar ialah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kemenperin pada pekan lalu dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Keberhasilan Kemenperin mempertahankan opini WTP ditahun ini pun sekaligus menambah panjang rekor laporan keuangan sejak tahun 2008 silam menjadi 14 kali secara berturut.
Tak berhenti disitu, Kemenperin juga memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi 28 satuan kerja dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk sembilan satuan kerja dengan terus mendorong implementasi Zona Integritas pada satker-satker lainnya.
Kemudian, pelayanan publik di lingkungan Kemenperin juga menunjukkan berbagai capaian yang membanggakan, di antaranya masuk dalam TOP 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dan memperoleh predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman RI Tahun 2021 dengan nilai 88,07.
“Kami menyadari bahwa capaian yang telah kami peroleh sampai dengan saat ini belum sempurna, sehingga kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara internal,” tegas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Pembekalan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (14/7/2022).
Menurut Menperin, pihaknya juga sepenuhnya menyadari bahwa birokrasi masih memiliki banyak celah atau titik rawan bagi terjadinya tindak pidana korupsi.
"Sehingga value dan saran perbaikan yang didapat dari pembekalan antikorupsi tersebut akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik dan bersih," tandas Menperin.
Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Firli Bahurli juga memberikan sebuah Jaket "Paku Integritas" kepada Menperin Agus sebagai simbol komitmen antikorupsi penyelenggara negara di lingkungan Kemenperin.
