Indonesia Menang Atas Gugatan Arbitrase Perusahan Tambang Inggris

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 09 Desember 2016 - 21:17 WIB

Indonesia menang gugatan atas perusahaan pertambangan Churchill Mining yang selama ini berusaha di Kutai. foto : Proactive Investors UK
Indonesia menang gugatan atas perusahaan pertambangan Churchill Mining yang selama ini berusaha di Kutai. foto : Proactive Investors UK

INDUSTRY.co.id - Baru-baru ini Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan perkara arbitrase internasional di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atas gugatan senilai USD 1,31 miliar dari Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd perusahan tambang asal Inggris.

Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Effendy B Peranginangin menyatakan, pada Selasa (6/12/2016) lalu, Majelis Tribunal ICSID telah menerbitkan putusan yang secara tegas menolak semua gugatan yang disampaikan oleh Churchill dan Planet. ’’Putusan itu didasarkan pada izin pertambangan dan beberapa perizinan milik perusahaan asing itu yang diduga palsu atau dipalsukan,’’ jelas dia

Perusahaan itu juga tidak pernah memperoleh otorisasi dari Kantor Pemerintah Daerah Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, terang Effendy, Majelis Tribunal ICSID juga meminta kepada Churchill dan Planet untuk membayar biaya berperkara yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia sebesar USD 8,646,528 dan membayar biaya untuk administrasi sebesar USD 800,000.

Selama ini, cukup banyak biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk membiayai perkara tersebut.

Effendy menyatakan, dalam proses arbitrase itu, Menteri Hukum dan HAM mewakili Pemerintah Indonesia. ’’Dan juga sebagai koordinator penerima kuasa khusus Presiden Indonesia,’’ papar dia.

Kemenkum HAM berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Buktinya, gugatan yang diajukan perusahaan tambang itu ditolak Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat itu.

Menurut dia, pemerintah berhasil mempertahankan argumen bahwa izin pertambangan yang dimiliki Churchill dan Planet adalah palsu dan dipalsukan. Hal itu juga membenarkan tindakan Pemerintah Kutai Timur yang telah memutuskan pembatalan atas izin pertambangan kedua perusahaan tersebut pada 2010 lalu. ’’Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara juga menguatkan langkah yang ditempuh pemerintah,’’ paparnya.

Sengketa tambang itu sudah berjalan cukup panjang. objek yang disengketakan ialah lahan konsesi seluas 35 ribu hektar di Kecamatan Busang, Muara Wahau, Telen dan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Awalnya, lahan itu dikuasai Grup Nusantara. Namun, penguasaan itu berakhir pada 2006-2007. Kemudian lahan dikuasai PT Ridlatama yang selanjutnya diakuisisi Churchill .

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat meresmikan pabrik farmasi PT Ethica

Kamis, 23 November 2017 - 18:12 WIB

Kemenperin Perdalam Struktur Industri Farmasi Nasional

Kementerian Perindustrian tengah memprioritaskan pendalaman struktur industri farmasi nasional terutama di sektor hulu atau produsen penyedia bahan baku farmasi. Upaya strategis ini untuk mengurangi…

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip, Apling, MA., PhD. bersama Lansia

Kamis, 23 November 2017 - 18:00 WIB

Selain Jawa Tengah, NTT Rawan Perdagangan Manusia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana S Yembise mengatakan Nusa Tenggara Timur masuk dalam zona merah "human trafficking" atau perdagangan manusia.

Menperin Airlangga resmikan Pabrik Farmasi di Cikarang Bekasi

Kamis, 23 November 2017 - 17:01 WIB

Menteri Airlangga Resmikan Pabrik Farmasi Senilai Rp1 Triliun

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto hari ini, Kamis (23/11/2017) meresmikan pabrik farmasi milik PT Ethica di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara

Kamis, 23 November 2017 - 16:54 WIB

Kemenperin Bentuk Balai Litbang di Pekanbaru Guna Tingkatkan Nilai Tambah CPO

Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik, dengan didorong oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit.

Menhub Budi Karya S (humas kemenhub)

Kamis, 23 November 2017 - 16:30 WIB

Menhub Budi Karya Tnjau Pengoperasian Kereta Bandara Soetta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pengoperasian Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Stasiun Sudirman Baru Jakarta, menggunakan kereta inspeksi, Kamis (23/11/2017)