Menperin: Insentif PPh Dorong Ekspansi Industri Padat Karya

Oleh : Ridwan | Kamis, 23 Februari 2017 - 09:08 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto Menerima Plakat Dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Perindustrian saat ini tengah memacu produk industri dalam negeri agar lebih berdaya saing sehingga mampu menjadi pemenang perdagangan di kancah global.

Oleh karena itu, Kemenperin tengah mengusulkan insentif berupa pemotongan pajak penghasilan (PPh) untuk industri padat karya yang berorientasi ekspor.

"Kami usulkan potongannya lima persen. Namun syaratnya adalah potongan tersebut digunakan untuk investasi, bukan untuk deviden, sehingga dapat mendorong ekspansi. Minggu depan kami akan bahas dengan Kementerian Keuangan. Bentuknya bisa tax allowance," ungkap Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta Selasa (22/2/2017).

Menurut catatan Kemenperin, pedagangan luar negeri Indonesia secara global didominasi ke Asia sebesar 60,93 persen. Selanjutnya, ke Amerika sekitar 12,49 persen, Eropa 11,45 persen, Australia 11,07 persen, dan Afrika 3,51 persen.

"Kami akan mendorong peningkatan ekspor produk industri Indonesia ke negara-negara Eropa dan memanfaatkan peluang ke Australia," tambah Menperin.

Saat ini industri padat karya berorientasi ekspor sedang didongkrak kinerjanya, antara lain sektor industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, industri pengolahan ikan dan rumput laut, industri aneka (mainan anak, alat pendidikan dan olah raga, optik, alat musik), industri farmasi, kosmetik dan obat tradisional, serta industri kreatif (kerajinan, fashion, perhiasan).

Selanjutnya, industri barang jadi karet (ban kendaraan bermotor dan rethreading ban pesawat terbang), industri elektronik dan telematika (multimedia, software), industri furniture kayu dan rotan, serta industri makanan dan minuman (turunan CPO, olahan kopi, kakao).

Beberapa negara yang industrinya cukup maju sangat protektif untuk melindungi pasar dalam negerinya dengan menerapkan banyak instrumen Non Tariff Measures (NTMs).

"Indonesia masih terbilang terbuka, karena secara total NTMs tahun 2016, Indonesia hanya menerapkan 272 pos tarif. Sedangkan, Uni Eropa sebanyak 6.805, Amerika Serikat 4.780, Tiongkok 2.194, dan Jepang 1.294 pos tariff," terangnya.

Kemenperin bersama kementerian terkait lainnya akan lebih memperhatikan pemanfaatan NTMs sebagai proteksi perdagangan produk domestik, agar tetap kompetitif baik di pasar dalam dan luar negeri.

“Salah satunya melalui anti dumping. Indonesia saat ini baru menerapkan anti dumping sekitar 48 pos tarif, sedangkan Uni Eropa sebanyak 287, Amerika Serikat 229, Tiongkok 101, dan India 280 pos tariff,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada kementerian terkait untuk menurunkan rata-rata tarif bea masuk impor, khususnya bahan baku yang akan digunakan pada produk ekspor.

Minimal tarifnya setara dengan Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, dengan rata-rata tarif 6-2 persen. Saat ini, bea masuk Indonesia berkisar delapan persen, tergolong setara dengan Tiongkok yang rata-rata 10 persen dan India 12 persen.

"Hal ini diharapkan pula semakin menguatkan produktivitas industri dalam negeri. Selain itu, produk bisa lebih berdaya saing dengan negara tujuan ekspor," tutup Airlangga.