Sebabkan Under Treatment, Skema INA BCGs Harus Diganti

Oleh : Wiyanto | Kamis, 08 November 2018 - 19:43 WIB

Infografis BPJS Kesehatan
Infografis BPJS Kesehatan

INDUSTRY.co.id -

Jakarta- Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), Dr. James Allan Rarung, Sp.OG, M.M mengatakan skema Indonesian Case Base Groups (INA CBGs) yang selama ini diterapkan BPJS Kesehatan gagal dan harus diganti.

INA CBGs harus diganti, penerapannya tidak cocok di Indonesia. Di Malaysia dan Thailand juga gagal dan tidak digunakan lagi. Komisi IX pada dengar pendapat yang terakhir sudah merekomendasikan agar INA CBGs diganti, katanya Kamis (8/11/2018).

Dalam skema INA CBGs, jasa kesehatan dibayar berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit. Kalau dulu kan fee for service, jadi kalau satu penyakit dibayar berdasarkan sakit. Nah di INA CBGs dibentuk pengelompokan, ternyata lebih murah kalau begitu, jelasnya dokter spesialis kebidanan dan kandungan itu.

Pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah lewat skema ini memang jadi lebih murah. Tapi ternyata sistem ini merugikan jasa medis karena rumah sakit berusaha memenuhi apa yang mereka keluarkan terlebih dahulu. Persoalan itu menurutnya baru titik pertama, di titik kedua fasilitas kesehatan juga ikut menderita. Karena yang dibayarkan bukan saja kecil tetapi juga mandek. Sedangkan rumah sakit uangnya harus berputar. Sistem penerapan INA CBGs menurut Rarung banyak menyebabkan kebocoran. Jadi mengapa ini dipertahankan kalau yang saya pelajari, supaya BPJS Kesehatan dapat menunda pembayaran klaim, kata dia.

Senada dengan Rarung, menurut Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar persoalan muncul karena diduga kuat paket pembiayaan INA CBGs yang diterapkan BPJS Kesehatan kepada sekitar 2400an rumah sakit di seluruh Indonesia menyebabkan peserta mendapatkan pelayanan pengobatan 'under-treatment'. Penanganan ini disebabkan karena paket yang diberikan pemerintah kepada rumah sakit, masih belum masuk nilai keekonomian yang mereka terapkan, jelasnya.

Karena itu pihaknya berharap ada komunikasi antara pemerintah dan pihak rumah sakit untuk membicarakan kembali skema INA CBGS yang selama ini diterapkan. Agar bisa diterima nilai keekonomiannya, kata dia. Hal itu harus dilakukan supaya tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari rumah sakit, dokter dan perawat, perusahaan alat kesehatan dan obat-obatan, sampai peserta JKN yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Ketua terpilih Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng M Faqih, SH, MH mengatakan, berdasarkan undang-undang ada tiga jalan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Pertama menaikkan iuran setiap peserta baik untuk Kelas I, Kelas II, dan Kelas III termasuk mereka yang terdaftar sebagai peserta PBI, kata Daeng.

Cara yang kedua, lanjutnya, dengan mengurangi benefit pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN. Atau penggabungan antara cara yang pertama dan kedua yakni menambah iuran kepada peserta namun beban manfaat yang harus diberikan rumah sakit dikurangi, kata Daeng.

Menurutnya, cara yang paling bijak yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menggunakan cara penggabungan pertama dan kedua yaitu dengan menambah kecukupan dana iuran peserta sekaligus menyesuaikan manfaat pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Country DirectorSCG, Anusorn Potchanabanpot (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 17 Januari 2019 - 10:30 WIB

Tahun 2019, SCG Fokus Perkuat Bisnis Ritel dan Kembangkan Lini Digital

Produsen semen asal Thailand, Siam Cement Group (SCG) terus memperkuat bisnisnya dibidang ritel setelah mengakuisisi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP). Saat ini, SCG telah memiliki sebesar…

Konferensi pers acara Busworld South East Asia 2019 yang bakal digelar di JIExpo pada 20-22 Maret 2019

Kamis, 17 Januari 2019 - 10:23 WIB

Busworld South East Asia 2019 Siap Menyapa Pecinta Otomotif Indonesia

Bagi Anda pecinta dunia otomotif khususnya pebisnis transportasi karoseri segera hadir pameran otomotif bus, yaitu Busworld South East Asia 2019 yang bakal digelar di JIExpo pada 20-22 Maret…

Menko Luhut Binsar Pandjaitan (doK KemenkoMaritim)

Kamis, 17 Januari 2019 - 10:00 WIB

Menko Luhut Pandjaitan Dukung Pembangunan Sektor Pariwisata Batam

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendukung rencana percepatan pembangunan sektor pariwisata dan industri di Bintan, Kepulauan Riau dan menilai pulau tersebut bisa…

Dok Kementerian PUPR

Kamis, 17 Januari 2019 - 09:58 WIB

17.500 Rumah MBR di Kota Padang Rasakan Manfaat Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di Indonesia.

 Sutopo Purwo Nugroho, Humas BNPB

Kamis, 17 Januari 2019 - 09:00 WIB

Industri Pariwisata Rentan Terganggu Bencana

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan industri pariwisata sangat rentan terganggu oleh bencana apabila…