Sebabkan Under Treatment, Skema INA BCGs Harus Diganti

Oleh : Wiyanto | Kamis, 08 November 2018 - 19:43 WIB

Infografis BPJS Kesehatan
Infografis BPJS Kesehatan

INDUSTRY.co.id -

Jakarta- Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), Dr. James Allan Rarung, Sp.OG, M.M mengatakan skema Indonesian Case Base Groups (INA CBGs) yang selama ini diterapkan BPJS Kesehatan gagal dan harus diganti.

INA CBGs harus diganti, penerapannya tidak cocok di Indonesia. Di Malaysia dan Thailand juga gagal dan tidak digunakan lagi. Komisi IX pada dengar pendapat yang terakhir sudah merekomendasikan agar INA CBGs diganti, katanya Kamis (8/11/2018).

Dalam skema INA CBGs, jasa kesehatan dibayar berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit. Kalau dulu kan fee for service, jadi kalau satu penyakit dibayar berdasarkan sakit. Nah di INA CBGs dibentuk pengelompokan, ternyata lebih murah kalau begitu, jelasnya dokter spesialis kebidanan dan kandungan itu.

Pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah lewat skema ini memang jadi lebih murah. Tapi ternyata sistem ini merugikan jasa medis karena rumah sakit berusaha memenuhi apa yang mereka keluarkan terlebih dahulu. Persoalan itu menurutnya baru titik pertama, di titik kedua fasilitas kesehatan juga ikut menderita. Karena yang dibayarkan bukan saja kecil tetapi juga mandek. Sedangkan rumah sakit uangnya harus berputar. Sistem penerapan INA CBGs menurut Rarung banyak menyebabkan kebocoran. Jadi mengapa ini dipertahankan kalau yang saya pelajari, supaya BPJS Kesehatan dapat menunda pembayaran klaim, kata dia.

Senada dengan Rarung, menurut Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar persoalan muncul karena diduga kuat paket pembiayaan INA CBGs yang diterapkan BPJS Kesehatan kepada sekitar 2400an rumah sakit di seluruh Indonesia menyebabkan peserta mendapatkan pelayanan pengobatan 'under-treatment'. Penanganan ini disebabkan karena paket yang diberikan pemerintah kepada rumah sakit, masih belum masuk nilai keekonomian yang mereka terapkan, jelasnya.

Karena itu pihaknya berharap ada komunikasi antara pemerintah dan pihak rumah sakit untuk membicarakan kembali skema INA CBGS yang selama ini diterapkan. Agar bisa diterima nilai keekonomiannya, kata dia. Hal itu harus dilakukan supaya tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari rumah sakit, dokter dan perawat, perusahaan alat kesehatan dan obat-obatan, sampai peserta JKN yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Ketua terpilih Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng M Faqih, SH, MH mengatakan, berdasarkan undang-undang ada tiga jalan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Pertama menaikkan iuran setiap peserta baik untuk Kelas I, Kelas II, dan Kelas III termasuk mereka yang terdaftar sebagai peserta PBI, kata Daeng.

Cara yang kedua, lanjutnya, dengan mengurangi benefit pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN. Atau penggabungan antara cara yang pertama dan kedua yakni menambah iuran kepada peserta namun beban manfaat yang harus diberikan rumah sakit dikurangi, kata Daeng.

Menurutnya, cara yang paling bijak yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menggunakan cara penggabungan pertama dan kedua yaitu dengan menambah kecukupan dana iuran peserta sekaligus menyesuaikan manfaat pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (Foto Ist)

Minggu, 18 November 2018 - 12:18 WIB

Selaras Pemikiran Rizal Ramli, Pemerintah dan Bank Indonesia Wajibkan Eksportir Bawa Pulang Devisa

Rencana Bank Indonesia (BI) dalam menerbitkan aturan baru yang mewajibkan eksportir membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri pada 1 Januari 2019 selaras dengan ide dan gagasan ekonom…

Peneliti berprestasi ke Taiwan

Minggu, 18 November 2018 - 11:15 WIB

Kementerian Pertanian Berangkatkan Peneliti Berprestasi ke Taiwan

INDUSTRY.co.id -

Taiwan Kementerian Pertanian memberangkatkan Peneliti Berprestasi untuk mempelajari inovasi teknologi pertanian modern khususnya bidang Hortikultura…

Petani Padi (Ilustrasi)

Minggu, 18 November 2018 - 10:46 WIB

Agroekologi Bisa Jadi Solusi Pertanian Masa Depan

Agroekologi sesungguhnya memiliki kemampuan menghasilkan produksi pertanian lebih tinggi dibanding pola pertanian konvensional. Sayangnya, agroekologi masih belum mendapatkan perhatian dan dukungan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:34 WIB

KTT APEC akan Bahas Konektivitas Untuk Pertumbuhan Inklusif

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2018 hari kedua, Minggu (18/11/2018) di Port Moresby, Papua Nugini, antara lain akan membahas konektivitas untuk pertumbuhan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:29 WIB

Presiden Jokowi Hadiri Pertemuan Dewan Bisnis APEC

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Dewan Bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC Business Advisory Council (ABAC) di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (17/11/2018).