Pemerintah Ajukan Keberatan WTO atas Keberatan Saksi Rp 5Triliun

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 16 Agustus 2018 - 14:07 WIB

WTO (Foto Dok Industry.co.id)
WTO (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana mengajukan keberatan ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss, atas desakan sanksi Rp5 triliun yang diajukan Amerika Serikat (AS) ke organisasi tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Swiss Hasan Kleib mengatakan selain mengajukan keberatan. Pemerintah juga akan berupaya meyakinkan organisasi tersebut bahwa Indonesia sudah sepenuhnya melaksanakan putusan sengketa dagang yang dipermasalahkan AS.

"Tentu akan kami sampaikan keberatan atas permintaan otorisasi AS di WTO, langkah berupa revisi aturan yang sudah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan putusan juga akan kami paparkan ke mereka," katanya seperti dikutip, Kamis (16/8).

AS menggugat kebijakan pembatasan impor yang dilakukan Indonesia terhadap produk makanan, tanaman dan produk hewan, termasuk apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah kering, sapi, ayam dan daging sapi ke WTO.

Gugatan tersebut dikabulkan. Indonesia sempat mengajukan upaya banding atas putusan tersebut tapi tak membuahkan hasil.

Pekan lalu masalah tersebut kembali mengemuka di WTO. AS meminta WTO untuk segera memberi sanksi kepada Indonesia karena tidak melaksanakan putusan perselisihan dagang yang memenangkan Negeri Paman Sam tersebut.

Dalam dokumen yang dipublikasikan WTO pekan lalu, AS minta WTO menjatuhkan sanksi sebesar US$350 juta atau Rp5 triliun kepada Indonesia.

Hasan membantah tuduhan AS tersebut. Menurutnya, Indonesia sudah melaksanakan putusan WTO dengan merevisi aturan yang dipermasalahkan AS.

Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan baru untuk menggantikan aturan yang dipermasalahkan AS.

Peraturan baru tersebut; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018, Permentan Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2018, dan Permendag Nomor 65 Tahun 2018

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kementerian PUPR terapkan teknologi RISHA

Rabu, 26 September 2018 - 20:24 WIB

Rumah Tahan Gempa Risha Dibanderol Mulai 27 Juta Untuk Tahap Pembuatan Awal

Risha merupakan teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun secara instan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya dan telah teruji tahan gempa hingga 8 Skala Richter…

Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata dan Sekretaris Menteri Pariwisata Ukus Kuswara serta Deputi Bidang Pemasaran I Kementerian Pariwisata Ni Wayan Giri Andyani seusai penandatanganan MoU Grab d

Rabu, 26 September 2018 - 19:15 WIB

Dukung Program Wonderful Indonesia, Grab Teken MoU Dengan Kemenpar

Sejalan dengan visinya sebagai everyday superapp,Grab, platform O2O terkemuka di Asia Tenggara, hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menghadirkan…

Bekasi Industrial Tourism Saring Bibit Pelari Muda Masa Depan

Rabu, 26 September 2018 - 18:41 WIB

Gelar Fun Run, Bekasi Industrial Tourism Saring Bibit Pelari Muda Masa Depan

Dalam rangka memeriahkan hari olahraga nasional, disbudpora, Kabupaten Bekasi didukung oleh PT. Graha Buana Cikarang, PT Jababeka, Tbk, danĀ Bekasi Industrial TourismĀ (BIT), Kodim Kab. Bekasi,…

PLN (Foto/Rizki Meirino)

Rabu, 26 September 2018 - 18:00 WIB

PLN Babel Targetkan Pelanggan Industri Tumbuh 12 Persen

PLN Area Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menargetkan pertumbuhan pelanggan industri pada 2018 sebesar 12 persen dari tahun sebelumnya.

PT Prudential Life Assurance (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 26 September 2018 - 17:45 WIB

Asuransi Prudential Sasar Pangsa Pasar Milenial

Perusahaan asuransi Prudential Indonesia mulai menyasar pangsa pasar millenial, melihat potensi peminat asuransi bagi anak muda mulai terbuka.