Pemerintah Ajukan Keberatan WTO atas Keberatan Saksi Rp 5Triliun

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 16 Agustus 2018 - 14:07 WIB

WTO (Foto Dok Industry.co.id)
WTO (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana mengajukan keberatan ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss, atas desakan sanksi Rp5 triliun yang diajukan Amerika Serikat (AS) ke organisasi tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Swiss Hasan Kleib mengatakan selain mengajukan keberatan. Pemerintah juga akan berupaya meyakinkan organisasi tersebut bahwa Indonesia sudah sepenuhnya melaksanakan putusan sengketa dagang yang dipermasalahkan AS.

"Tentu akan kami sampaikan keberatan atas permintaan otorisasi AS di WTO, langkah berupa revisi aturan yang sudah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan putusan juga akan kami paparkan ke mereka," katanya seperti dikutip, Kamis (16/8).

AS menggugat kebijakan pembatasan impor yang dilakukan Indonesia terhadap produk makanan, tanaman dan produk hewan, termasuk apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah kering, sapi, ayam dan daging sapi ke WTO.

Gugatan tersebut dikabulkan. Indonesia sempat mengajukan upaya banding atas putusan tersebut tapi tak membuahkan hasil.

Pekan lalu masalah tersebut kembali mengemuka di WTO. AS meminta WTO untuk segera memberi sanksi kepada Indonesia karena tidak melaksanakan putusan perselisihan dagang yang memenangkan Negeri Paman Sam tersebut.

Dalam dokumen yang dipublikasikan WTO pekan lalu, AS minta WTO menjatuhkan sanksi sebesar US$350 juta atau Rp5 triliun kepada Indonesia.

Hasan membantah tuduhan AS tersebut. Menurutnya, Indonesia sudah melaksanakan putusan WTO dengan merevisi aturan yang dipermasalahkan AS.

Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan baru untuk menggantikan aturan yang dipermasalahkan AS.

Peraturan baru tersebut; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018, Permentan Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2018, dan Permendag Nomor 65 Tahun 2018

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (Foto Ist)

Minggu, 18 November 2018 - 12:18 WIB

Selaras Pemikiran Rizal Ramli, Pemerintah dan Bank Indonesia Wajibkan Eksportir Bawa Pulang Devisa

Rencana Bank Indonesia (BI) dalam menerbitkan aturan baru yang mewajibkan eksportir membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri pada 1 Januari 2019 selaras dengan ide dan gagasan ekonom…

Peneliti berprestasi ke Taiwan

Minggu, 18 November 2018 - 11:15 WIB

Kementerian Pertanian Berangkatkan Peneliti Berprestasi ke Taiwan

INDUSTRY.co.id -

Taiwan Kementerian Pertanian memberangkatkan Peneliti Berprestasi untuk mempelajari inovasi teknologi pertanian modern khususnya bidang Hortikultura…

Petani Padi (Ilustrasi)

Minggu, 18 November 2018 - 10:46 WIB

Agroekologi Bisa Jadi Solusi Pertanian Masa Depan

Agroekologi sesungguhnya memiliki kemampuan menghasilkan produksi pertanian lebih tinggi dibanding pola pertanian konvensional. Sayangnya, agroekologi masih belum mendapatkan perhatian dan dukungan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:34 WIB

KTT APEC akan Bahas Konektivitas Untuk Pertumbuhan Inklusif

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2018 hari kedua, Minggu (18/11/2018) di Port Moresby, Papua Nugini, antara lain akan membahas konektivitas untuk pertumbuhan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:29 WIB

Presiden Jokowi Hadiri Pertemuan Dewan Bisnis APEC

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Dewan Bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC Business Advisory Council (ABAC) di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (17/11/2018).