KPPU Diperlukan Sebagai Lembaga Independen

Oleh : Anisa Triyuli | Rabu, 11 Juli 2018 - 16:40 WIB

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa kehadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen diperlukan dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha sehat di dalam negeri.

Enggartiasto menyatakan hal tersebut di Jakarta, Selasa (10/7/2018) , setelah melakukan pertemuan dengan pihak KPPU dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Persaingan Usaha, yang nantinya akan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Kami memerlukan KPPU sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Dalam berbagai langkah, kami selalu meminta pendapat dan rekomendasi KPPU, apakah itu nantinya bisa melanggar ketentuan atau tidak," kata Enggartiasto.

Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diperlukan untuk memperkuat peranan KPPU. Dalam pembahasan RUU tersebut, KPPU tidak masuk dalam tim perancangan, namun masukan dari lembaga tersebut diperlukan pemerintah.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam dalam perubahan tersebut antara lain adalah definisi pelaku usaha, merger perusahaan, masalah status kelembagaan KPPU dan kewenangan KPPU.

"Kami memerlukan masukan dari KPPU, sebab, nanti setelah diundangkan, yang akan melaksanakan amanat UU tersebut adalah KPPU. DPR mengundang KPPU untuk menjadi nara sumber tetap dalam berbagai pembahasan," kata Enggartiasto.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat di dalam negeri, KPPU membutuhkan landasan hukum yang kuat dan mampu memberikan persaingan usaha sehat di Indonesia.

Dalam aturan yang lama, beberapa poin menjadi hambatan KPPU dalam upaya menjalankan persaingan usaha yang sehat.

Salah satu poin yang sering mencuat adalah terkait besaran sanksi denda yagn bisa dijatuhkan oleh lembaga independen tersebut terhadap pelaku persaingan usaha tidak sehat. Besaran denda tersebut berkisar dari Rp1 miliar hingga Rp25 miliar.

"Kita ingin menyusun undang-undang yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang baik pula. Oleh karena itu, kami akan melakukan pembahasan secara internal, tentunya dengan melibatkan KPPU," kata Enggartiasto seperti dilansir Antara.

Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas RUU Persaingan Usaha tersebut bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Hukum dan Ham.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sederet agensi terkenal Korea Selatan menjalin kerjasama untuk mendirikan perusahaan platform konten baru pada Kamis (19/7). (Foto: Soompi)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 19:30 WIB

Tujuh Agensi Korsel Jalin Kerjasama Dirikan Perusahaan Konten Baru

Sederet agensi terkenal Korea Selatan, mulai dari SM Entertainment, YG Entertainment, BigHit Entertainment, JYP Entertainment, FNC Entertainment, Star Empire, dan Mystic Entertainment menjalin…

Girls Group 'TWICE' (Foto: soompi/stardailynews)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 17:00 WIB

Pelaku Ancaman Pembunuhan Girlband TWICE Ditangkap Polisi

Seorang pengguna forum Ilbe membuat sebuah postingan yang berisi ancaman pembunugan terhadap personel TWICE Mina pada Juni 2017 lalu. Ia bahkan mengunggahnya dengan foto sebuah pisau.

Pesawat AirAsia Tampilkan Logo Wonderful Indonesia (Foto Dije)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:30 WIB

AirAsia X Pastikan Tambah 34 Airbus A330neo

Afiliasi AirAsia, AirAsia X memastikan telah memesan tambahan 34 pesawat Airbus A330neo berbadan lebar.

Ilustrasi Exit Tol

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:26 WIB

Perbankan Danai Rp3,3 Triliun Tol Kunciran-Serpong

Pihak perbankan yang terdiri atas sindikasi empat bank memberikan dana pinjaman Rp3,3 triliun untuk pembangunan ruas jalan tol Kunciran-Serpong oleh PT Marga Trans Nusantara (MTN), yang merupakan…

Terminal LCC di Bandara Soetta (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:22 WIB

Terminal 4 Soetta Bukan untuk LCC

PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan Terminal 4 Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak didesain untuk penerbangan berbiaya murah (low cost carrier/LCC).