Kemendag-KPPU Bahas Revisi UU Persaingan Usaha

Oleh : Anisa Triyuli | Rabu, 11 Juli 2018 - 16:35 WIB

Ketua KPPU Kurnia Toha (Foto Tribunnews)
Ketua KPPU Kurnia Toha (Foto Tribunnews)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pembicaraan terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat guna meningkatkan peranan lembaga independen tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa pembahasan poin-poin yang akan masuk dalam RUU Persaingan Usaha tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di dalam negeri. Peranan KPPU akan diperkuat dengan adanya undang-undang baru tersebut.

"Saat ini sedang dibahas RUU mengenai KPPU antara DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Hukum dan Ham," kata Enggartiasto, di Jakarta, Selasa (11/7/2018)

Enggartiasto menjelaskan, meskipun KPPU tidak masuk dalam tim yang membahas RUU Persaingan Usaha tersebut, namun pemerintah memerlukan banyak masukan dari lembaga yang nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada presiden itu.

"Kami memerlukan masukan dari KPPU, karena saat nanti UU tersebut selesai, yang akan melaksanakan adalah KPPU. Untuk itu kami membahas secara internal dan meminta masukan dari KPPU," ujar Enggartiasto.

Masukan dari KPPU diperlukan karena nantinya UU tersebut akan menjadi landasan hukum bagi lembaga itu termasuk apakah pasal yang akan ditetapkan tersebut bisa diterapkan atau tidak. DPR sendiri telah memutuskan bahwa KPPU akan menjadi nara sumber tetap selama pembahasan RUU.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan kelemahan-kelemahan yang ada pada UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, agar nantinya bisa memperkuat peranan KPPU untuk ke depannya.

"Perlu adanya masukan dari KPPU, sehingga kelemahan yang ada dulu bisa kita tutupi dan kami bisa menjalankan tugas dengan lebih baik dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat dan lebih cepat dalam bekerja," kata Kurnia.

Permintaan KPPU untuk adanya amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut sesungguhnya sudah diinginkan sejak beberapa waktu lalu.

Hal yang menjadi catatan dalam perubahan tersebut antara lain adalah definisi pelaku usaha, merger perusahaan, masalah status kelembagaan KPPU, dan kewenangan KPPU.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sederet agensi terkenal Korea Selatan menjalin kerjasama untuk mendirikan perusahaan platform konten baru pada Kamis (19/7). (Foto: Soompi)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 19:30 WIB

Tujuh Agensi Korsel Jalin Kerjasama Dirikan Perusahaan Konten Baru

Sederet agensi terkenal Korea Selatan, mulai dari SM Entertainment, YG Entertainment, BigHit Entertainment, JYP Entertainment, FNC Entertainment, Star Empire, dan Mystic Entertainment menjalin…

Girls Group 'TWICE' (Foto: soompi/stardailynews)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 17:00 WIB

Pelaku Ancaman Pembunuhan Girlband TWICE Ditangkap Polisi

Seorang pengguna forum Ilbe membuat sebuah postingan yang berisi ancaman pembunugan terhadap personel TWICE Mina pada Juni 2017 lalu. Ia bahkan mengunggahnya dengan foto sebuah pisau.

Pesawat AirAsia Tampilkan Logo Wonderful Indonesia (Foto Dije)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:30 WIB

AirAsia X Pastikan Tambah 34 Airbus A330neo

Afiliasi AirAsia, AirAsia X memastikan telah memesan tambahan 34 pesawat Airbus A330neo berbadan lebar.

Ilustrasi Exit Tol

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:26 WIB

Perbankan Danai Rp3,3 Triliun Tol Kunciran-Serpong

Pihak perbankan yang terdiri atas sindikasi empat bank memberikan dana pinjaman Rp3,3 triliun untuk pembangunan ruas jalan tol Kunciran-Serpong oleh PT Marga Trans Nusantara (MTN), yang merupakan…

Terminal LCC di Bandara Soetta (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:22 WIB

Terminal 4 Soetta Bukan untuk LCC

PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan Terminal 4 Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak didesain untuk penerbangan berbiaya murah (low cost carrier/LCC).