Kadin Himbau Pemerintah Pertimbangkan Kepentingan Produsen dalam Intervensi Pasar

Oleh : Ridwan | Rabu, 11 Juli 2018 - 08:52 WIB

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani menilai kebijakan yang berorientasi pada konsumen sudah menjadi perwujudan peran pemerintah. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan intervensi pasar.

Namun, langkah intervensi tersebut jangan sampai mengabaikan kepentingan produsen dan pelaku usaha.

"Secara umum, dunia usaha menilai pemerintah berada di jalur yang belum mengganggu iklim usaha. Walaupun begitu, diharapkan upaya intervensi pasar perlu dirundingkan dengan seluruh pihak, termasuk para pengusaha," ujar Shinta di Jakarta (10/7/2018).

Shinta menyebutkan ada tiga contoh terkait langkah intervensi pemerintah, yakni kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah komoditas pangan strategis, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), kebijakan domestic market obligation (DMO).

Dijelaskan Shinta, langkah pemerintah mengintervensi pasar selalu memiliki dua dimensi. Dari sisi konsumen, langkah tersebut bisa dipandang sebagai upaya untuk melindungi kepentingan konsumen. Di sisi lain, ada kepentingan produsen yang perlu dipertimbangkan. Dalam konteks HET misalnya, ada kepentingan petani dan pengusaha yang tidak bisa diabaikan.

"Hal ini dilakukan agar jangan sampai HET justri berimplikasi negatif terhadap kelangsungan bisnis dan produksi bahan pangan tersebut," ulas Shinta.

Terkait HET, pemerintah sebenarnya perlu menelusuri lebih dalam efeknya. Terlalu fokus pada dampak terakhir, yakni harga yang tinggi akan menyebabkan pengambilan kebijakan yang keliru. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada perbaikan tata niaga komoditas. Dengan demikian level harga yang lebih wajar akan tercapai.

Terkait harga BBM, intervensi yang dilakukan pemerintah berupa penyesuaian (kenaikan) harga BBM dinilai tepat. Tanpa intervensi pemerintah, dikhawatirkan dunia usaha akan melakukan penyesuaian harga produk yang akan berdampak pada konsumen secara umum.

Hal lain adalah terkait DMO batubara. Intervensi terhadap DMO batubara di satu sisi bisa membantu risiko kenaikan biaya logistik dan listrik. Namun, perlu pula dicermati hal ini dapat memberikan risiko terhadap defisit neraca perdagangan karena Mei lalu impor migas merupakan komponen impor terbesar.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (Foto Ist)

Minggu, 18 November 2018 - 12:18 WIB

Selaras Pemikiran Rizal Ramli, Pemerintah dan Bank Indonesia Wajibkan Eksportir Bawa Pulang Devisa

Rencana Bank Indonesia (BI) dalam menerbitkan aturan baru yang mewajibkan eksportir membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri pada 1 Januari 2019 selaras dengan ide dan gagasan ekonom…

Peneliti berprestasi ke Taiwan

Minggu, 18 November 2018 - 11:15 WIB

Kementerian Pertanian Berangkatkan Peneliti Berprestasi ke Taiwan

INDUSTRY.co.id -

Taiwan Kementerian Pertanian memberangkatkan Peneliti Berprestasi untuk mempelajari inovasi teknologi pertanian modern khususnya bidang Hortikultura…

Petani Padi (Ilustrasi)

Minggu, 18 November 2018 - 10:46 WIB

Agroekologi Bisa Jadi Solusi Pertanian Masa Depan

Agroekologi sesungguhnya memiliki kemampuan menghasilkan produksi pertanian lebih tinggi dibanding pola pertanian konvensional. Sayangnya, agroekologi masih belum mendapatkan perhatian dan dukungan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:34 WIB

KTT APEC akan Bahas Konektivitas Untuk Pertumbuhan Inklusif

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2018 hari kedua, Minggu (18/11/2018) di Port Moresby, Papua Nugini, antara lain akan membahas konektivitas untuk pertumbuhan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:29 WIB

Presiden Jokowi Hadiri Pertemuan Dewan Bisnis APEC

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Dewan Bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC Business Advisory Council (ABAC) di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (17/11/2018).