Tetaplah Setia pada Asas Hukum, Catatan Kritis atas Plt Gubernur Jabar

Oleh : Hinca Pandjaitan | Rabu, 20 Juni 2018 - 19:00 WIB

Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (Foto Dok Industry.co.id)
Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - TNI tetaplah TNI, fungsi dan tugasnya setia di asas hukum sebagai TNI. Tak lebih tak kurang. POLISI tetaplah POLISI, fungsi dan tugasnya setia pada asas hukum sbg POLISI. Tak kurang tak lebih. Pas. Kesetiaan pada asas hukum itu sudah diatur dan ditentukan serta ditetapkan oleh undang-undangnya masing-masing.

Salah satu ciri utama kedua institusi ini adalah bahwa dalam kontestasi politik pesta demokrasi, TNI dan POLRI tidak memilih dan tidak dipilih. Terang dan jelas aturan hukumnya. Setia pada asas hukum karena Indonesia negara hukum.

Pertanyaannya, dapatkah seorang TNI atau seorang Polisi mempunyai dan memiliki hak konstitusinya memilih atau dipilih sebagaimana masyarakat sipil? Tentu bisa dan juga boleh. Syaratnya ia harus mengakhiri masa jabatan kedinasannya itu. Ada banyak cara untuk itu. ALIH STATUS adalah salah satu cara yang disediakan regulasi kita. Kata “alih status” menyiratkan asas hukum adanya proses prosuderal yang harus dilewati yakni adanya permohonan dari yang bersangkutan dan disetujui oleh atasannya. Jadi status TNI atau Polisinya beralih menjadi tidak TNI dan tidak Polisi lagi, melainkan menjadi ASN (aparatur sipil negara) sesuai prosedural alih status yang dituju atau dimohonkan dan disetujui. Itulah proses hukum yang harus dipatuhi sebagai asas hukum bernegara, berbangsa dan berpemerintahan.

Tanri Bali, seorang yang cemerlang karirnya di TNI misalnya, ia sudah alih status, dari TNI menjadi PNS dengan menjadi jadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri, baru kemudian diangkat jadi Plt Gubernur di Sulawesi Selatan pada waktu itu. Terang dan jelas. Tak ada yg salah. Prosesnya taat asas hukum.

Setia Purwaka, seorang perwira TNI berbintang yg karirnya pun cemerlang, bisa jadi contoh kedua yang baik utk dijelaskan. Ia sebelumnya sudah alih status dari TNI menjadi PNS utk kemudian menjadi Irjend di Kementrian Informasi dan Teknologi. Setelah itu baru kemudian diangkat jadi Plt. Gubernur Jatim pada masa itu. Taat asas dalam proses hukum alihstatusnya. Tak ada Malasminiatrasi disitu.

Sebaliknya, total berbeda dengan M. Iriawan yang masih belum bisa terang dan belum benderang dijelaskan proses alih statusnya, apakah sdh beralih status dari seorang Polisi yang dikenal karirnya cemerlang berpangkat bintang menjadi PNS (baca:ANS). Karena itu, perlu dijelaskan agar masyarakat mendapatkan informasi yang cukup dan tidak salah. Masyarakat itu punya “right to know”.

Lalu, bagaimana dengan Carlo Brix Tewu, yang juga seorang Polisi berkarir cemerlang sebelum diangkat jadi Plt Gubernur Sulbar pada waktu itu?

Publik belum aware pada masa itu, sehingga kalaupun pada masa itu tidak gaduh di ruang publik, tentulah harus dikatakan itu juga tidak benar. Jangan karena pada waktu itu tidak ketahuan, lalu kesalahan yang sama diulang lagi. Pengulangan kesalahan serupa itu pelanggaran atas asas hukum, yg oleh Ombudsman disebut Maladministrasi yang berakibat dapat dijatuhi sanksi hukum. Sungguh tak elok, sungguh tak bijak.

Karena itu, pemerintahan Jokowi perlu menjelaskan ke publik agar menjadi benderang dilihat dari dalam dan terang ditengok dari luar; apakah alih status yang memang dipersyarakatkan regulasi sdh dipenuhi atau belum, sebelum menjabat Plt Gubernur ?

Mari taat asas hukum dalam penyelenggaraan pemerihtahan. Itu syarat pemerintahan yang demokratis dan good governance dalam bingkai negara hukum.

DPR RI sebagai lembaga negara yang punya hak konstitusional mengawasi patut dan pantas bertanya soal ini. Menggunkan Hak Angket adalah sarana hukum yg tersedia secara konstitusional utk membut terang dan benderang apa yg dipertanyakan publik soal Plt Gubernur Jawa Barat hanya dalam hitungan hari jelang pesta demokrasi Pilkada2018.<>  

HINCA IP PANDJAITAN XIII Sekjend DPP Partai Demokrat

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 19 September 2018 - 09:42 WIB

PANI-DIGI Resmi Diperdagangkan di BEI

Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan pencatatan saham perdana dua perusahaan yakni PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) dan PT Arkadia Digital Media Tbk (DIGI) Direktur Penilaian Perusahaan…

Salyadi Saputra, Direktur Utama Pefindo (Kompas.com)

Rabu, 19 September 2018 - 09:39 WIB

Pefindo Perkirakan Penerbitan Obligasi Capai Rp140 Triliun

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan penerbitan obligasi pada 2018 mencapai Rp140 triliun atau turun 13,04 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp161,36 triliun.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 September 2018 - 09:10 WIB

Banggar DPR Setujui Asumsi Kurs Rp14.500

Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI menyetujui asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2019 sebesar Rp14.500 per dolar AS, atau lebih tinggi dari asumsi awal yang disepakati dalam Komisi XI sebesar…

PT. Bank Negara Indonesia (BNI)

Rabu, 19 September 2018 - 09:06 WIB

BNI Pertahankan Keunggulan Layanan Trade Finance

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk kedelapan kalinya sejak 2010 kembali menerima pengakuan sebagai bank yang memiliki layanan "trade finance" terbaik, hingga dinobatkan sebagai "The…

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto (Foto: Dok. Kadin Indonesia)

Rabu, 19 September 2018 - 09:05 WIB

Rupiah Melemah, Industri Pelayaran Tertekan

Penguatan nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah menekan kinerja sektor logistik, termasuk industri pelayaran. Pasalnya, sektor ini lebih banyak melakukan transaksi dan pembayaran…