Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Terancam Dapat Sanksi Dari OJK

Oleh : Herry Barus | Minggu, 15 Januari 2017 - 17:50 WIB

Asuransi Ilustrasi
Asuransi Ilustrasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta-PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terancam mendapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan dengan melanggar aturan.

Kabarnya, sekitar dua ratusan karyawan Manulife Indonesia di-PHK pada akhir Desember 2016. Langkah PHK tersebut tidak termuat dalam rencana bisnis tahunan sehingga menyalahi ketentuan dari regulator.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK, Dumoly F. Pardede menyatakan hingga saat ini OJK masih meminta penjelasan dari manajemen Manulife Indonesia terkait hal tersebut.

Jelas dia, OJK sebenarnya berharap tidak ada PHK di Manulife Indonesia. Pasalnya, kinerja Manulife Indonesia terbilang sangat baik atau dengan kata lain produktivitas SDM perusahaan sangat tinggi.

OJK juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap rencana bisnis Manulife Indonesia sepanjang 2016. Jika PHK tersebut, lanjut Dumoly, tidak terdaftar dalam rencana bisnis tahunan, maka Manulife Indonesia akan dikenakan sanksi.

"Kalau ada pelanggaran, maka akan ada sanksi," tegas dia, Sabtu (14/1/2017)

Manulife Indonesia belum mau terbuka soal jumlah karyawan yang di-PHK sebab menjadi rahasia perusahaan. Untuk alasan PHK, Manulife Indonesia beralasan pada akhir tahun lalu pihaknya melakukan restrukturisasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 68, ayat b, menyatakan perusahaan wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk recana bisnis (business plan) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu satu tahun dan tiga tahun.

Rencana bisnis itu antara lain meliput ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, rencana permodalan, rencana pengembangan produk dan pemasaran produk, serta rencana pengembangan organisasi dan SDM.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, yakni peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, dan pencabutan izin usaha.(*/Hrb)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Christian Rijanto, Co-Founder dan Creative Director bersama Seniman ultraviolet Rony "Rebellionik" Rahardian berfoto disamping BMW i8 di ajang WE THE FEST 2018 (Foto: Dok. BMW Indonesia)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 10:48 WIB

Instalasi BMW i8 Gemparkan Ajang WE THE FEST 2018

BMW turut serta dalam ajang festival musik, seni dan gaya hidup tahunan WE THE FEST dengan menampilkan BMW i8 hasil kolaborasi antara Christian Rijanto, Co-Founder dan Creative Director dari…

PT Omega Teknologi Indonesia (Omega Pos) menjajaki kerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dalam sistem pembayaran cashless yaitu melalui layanan digital T Money dan point of sales yang disediakan Omega Pos.

Sabtu, 21 Juli 2018 - 10:19 WIB

Hybrid Cloud Solusi Aman Transaksi Penjualan bagi UKM

PT Omega Teknologi Indonesia resmi meluncurkan Hybrid Cloud, sebagai fitur offline-online smart kasir yang aman bagi pelaku UKM

Dirjen IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih

Sabtu, 21 Juli 2018 - 10:17 WIB

Perkuat Daya Saing IKM Komponen Otomotif, Kemenperin Jalin Kerja Sama dengan JICA

Kementerian Perindustrian berupaya memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai daerah, salah satunya sektor pengecoran logam pembuatan komponen otomotif di Pasuruan,…

BKPM

Sabtu, 21 Juli 2018 - 09:57 WIB

Kemenko Perekonomian Dorong Transisi OSS kepada BKPM

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong percepatan transisi pengelolaan sistem pelayanan elektronik terpadu atau Online Single Submission (OSS) kepada Badan Koordinasi Penanaman…

Peluncuran Sistem Layanan Perizinan Terintegrasi Online Single Submission (OSS)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 09:54 WIB

Pemerintah Terus Pantau Pelaksanaan OSS

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memantau pelaksanaan sistem pelayanan elektronik terpadu atau Online Single Submission (OSS) yang baru berjalan selama 10 hari dan telah diminati…