Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Terancam Dapat Sanksi Dari OJK

Oleh : Herry Barus | Minggu, 15 Januari 2017 - 17:50 WIB

Asuransi Ilustrasi
Asuransi Ilustrasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta-PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terancam mendapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan dengan melanggar aturan.

Kabarnya, sekitar dua ratusan karyawan Manulife Indonesia di-PHK pada akhir Desember 2016. Langkah PHK tersebut tidak termuat dalam rencana bisnis tahunan sehingga menyalahi ketentuan dari regulator.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK, Dumoly F. Pardede menyatakan hingga saat ini OJK masih meminta penjelasan dari manajemen Manulife Indonesia terkait hal tersebut.

Jelas dia, OJK sebenarnya berharap tidak ada PHK di Manulife Indonesia. Pasalnya, kinerja Manulife Indonesia terbilang sangat baik atau dengan kata lain produktivitas SDM perusahaan sangat tinggi.

OJK juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap rencana bisnis Manulife Indonesia sepanjang 2016. Jika PHK tersebut, lanjut Dumoly, tidak terdaftar dalam rencana bisnis tahunan, maka Manulife Indonesia akan dikenakan sanksi.

"Kalau ada pelanggaran, maka akan ada sanksi," tegas dia, Sabtu (14/1/2017)

Manulife Indonesia belum mau terbuka soal jumlah karyawan yang di-PHK sebab menjadi rahasia perusahaan. Untuk alasan PHK, Manulife Indonesia beralasan pada akhir tahun lalu pihaknya melakukan restrukturisasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Pasal 68, ayat b, menyatakan perusahaan wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk recana bisnis (business plan) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu satu tahun dan tiga tahun.

Rencana bisnis itu antara lain meliput ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, rencana permodalan, rencana pengembangan produk dan pemasaran produk, serta rencana pengembangan organisasi dan SDM.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif, yakni peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, dan pencabutan izin usaha.(*/Hrb)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 22 September 2018 - 08:00 WIB

Utang Pemerintah Capai Rp4.363,19 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp4.363,19 triliun.

Hotel Dafam Teraskita, Jakarta. (Foto: IST)

Sabtu, 22 September 2018 - 07:30 WIB

Hotel Dafam Teraskita Tawarkan Kenyamanan Meeting & Stay Weekend

Hotel Dafam Teraskita Jakarta, hotel bisnis yang berlokasi di jantung kota Jakarta Timur menawarkan kenyamanan untuk berbagai pertemuan (meeting), gathering serta acara lainnya yang membutuhkan…

Transaksi melalui gesek EDC Bank BTN

Sabtu, 22 September 2018 - 07:00 WIB

Bank BTN KCP Pluit Diresmikan Jadi Kantor Cabang Penuh

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara yang akan mendorong kebutuhan pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau Bank BTN meningkatkan…

Jaksa Agung, HM Prasetyo

Sabtu, 22 September 2018 - 06:21 WIB

Kejagung Apresiasi OTT Dana Gempa Lombok

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memberikan apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang melakukan operasi tangkap tangan dana gempa Lombok dari anggota DPRD Kota Mataram…

DPRD Sumut (Foto Industry.co.id)

Sabtu, 22 September 2018 - 06:03 WIB

Anggota DPRD Sumut Terkait Korupsi Telah Kembalikan Uang Rp7,15 Miliar

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima dengan total Rp7,15 miliar terkait dengan kasus suap kepada DPRD Sumut.