Munaslub Partai Hanura Kubu Sarifuddin Sudding akan Sia-Sia

Oleh : Herry Barus | Kamis, 18 Januari 2018 - 12:19 WIB

Sekjen Partai Hanura Syarifuddin Sudding. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Tridianto menilai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait restrukturisasi kepengurusan Hanura menegaskan legalitas partai tersebut di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (Oso).

"SK Menkumham menegaskan Partai Hanura di bawah kepemimpinan Pak Oso adalah sah dan legal sehingga rencana diselenggarakannya Munaslub oleh kubu Sarifuddin Sudding akan sia-sia," katanya di Jakarta, Kamis (18/1/2017)

Dia menilai legalitas kepemimpinan Oso tidak perlu diperdebatkan pascakeluarnya SK Menkumham tersebut sehingga para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura yang masih berada di kubu Sudding diminta untuk kembali ke jalan yang benar.

Tridianto meyakini para pengurus DPD dan DPC yang sempat bergabung ke kubu Sudding sudah mengetahui SK Menkumham tersebut sehingga diharapkan bisa kembali membesarkan partai di bawah kepemimpinan Oso.

"Kami berharap pengurus DPC dan DPD yang masih berada di kubu sebelah bisa kembali ke jalan yang benar. Saya yakin dia sudah tahu bahwa kubu Pak Oso sudah menang di jalur hukum," ujarnya.

Dia berharap internal partai tidak terus bergejolak dan meminta agar tidak ada Munaslub sehingga partai tetap solid demi menyambut Pemilu 2019.

Menurut dia, saat ini seluruh kader dan elemen partai harus fokus untuk konsolidasi pada pemenangan pilkada serta persiapan Pemilu 2019.

"Tidak perlu ada Munaslub, kalau mau Munas biasa yang dijadwalkan dua tahun lagi atau di 2020 dan sekarang fokus untuk konsolidasi dan pemenangan pilkada serta persiapan Pemilu 2019," katanya.

Konflik internal, menurut Tridianto, hanya membuang energi dan dirinya berharap para kader, baik kubu Sudding maupun OSO, kembali bersatu demi memenangkan Pemilu 2019.

Dia mengatakan kader partai yang ada di DPR fokus menjalankan tugasnya dan membina daerah pemilihannya (dapil) sementara yang belum menjadi anggota legislatif, membantu konsolidasi organisasi dan membina calon dapil.