Presiden Jokowi Minta Korut Patuhi Resolusi PBB

Oleh : Herry Barus | Selasa, 14 November 2017 - 16:30 WIB

Presiden Jokowi saat mengikuti agenda KTT ke-20 ASEAN-JEPANG di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Senin (13/11)
Presiden Jokowi saat mengikuti agenda KTT ke-20 ASEAN-JEPANG di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Senin (13/11)

INDUSTRY.co.id - Manila- Presiden RI Joko Widodo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three yang salah satunya membahas isu Semenanjung Korea meminta Korea Utara untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk kegiatan denuklirisasi.

KTT ke-20 ASEAN Plus Three (APT) dilaksanakan di Philippine International Convention Center (PICC) di Manila, Filipina pada Selasa.

Menurut Presiden Jokowi, ASEAN Plus Three adalah bentuk kerja sama di kawasan yang sangat penting dan strategis, baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi.

ASEAN Plus Three (ASEAN+3) terdiri dari 10 negara anggota ASEAN ditambah Jepang, China, dan Korea Selatan.

Acara KTT ke-20 ASEAN Plus Three berlangsung di sela-sela penyelenggaraan KTT ASEAN ke-31 dan dihadiri oleh kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN serta Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri China Li Keqiang.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa stabilitas dan kesejahteraan rakyat di kawasan akan sangat tergantung pada cara mengelola ASEAN Plus Three dan hubungan di antara 13 negara.

"Dari segi politik dan keamanan kita paham betul adanya titik-titik yang rentan ketegangan, antara lain di Semenanjung Korea. Posisi Indonesia dan posisi ASEAN sudah sangat jelas terhadap situasi Semenanjung Korea," ucap Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan Korea Utara perlu segera menghentikan uji coba dan mematuhi seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

"Dari sisi hubungan ekonomi nilai strategis hubungan ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, dan China tidak perlu dipertanyakan lagi," kata dia.

Untuk lebih memantapkan kemitraan ekonomi tersebut, ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan, dan China perlu menyelesaikan segera perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Selain itu, pemerintah Indonesia memandang penting penghilangan atau pengurangan hambatan-hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif.

"Dengan menjaga komitmen politik maupun komitmen ekonomi APT, kita akan melihat Asia Timur dan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN Plus Three akan mengeluarkan dua dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila tentang Peringatan 20 Tahun Kerja Sama ASEAN Plus Three dan Pernyataan Bersama Pemimpin ASEAN Plus Three tentang Kerja Sama Ketahanan Pangan.

Kedua dokumen tersebut mewakili visi dan prioritas kerja sama ASEAN Plus Three (APT) dan keinginan bersama negara-negara APT untuk kepentingan rakyat.

Para pemimpin ASEAN Plus Three berkeinginan untuk mencapai pembangunan sebuah komunitas yang lebih luas, yakni Komunitas Ekonomi Asia Timur, dengan memperkuat dasar kerja sama regional.

Dalam KTT tersebut, para pemimpin ASEAN, Jepang, China, dan Korsel akan meninjau kerja sama ASEAN Plus Three (APT) dan membahas arah masa depan kerja sama itu sehubungan dengan Rencana Kerja APT 2018-2022 yang belum lama ini diadopsi oleh negara anggota APT.

Selain itu, para Pemimpin APT juga akan bertukar pandangan mengenai beberapa isu regional dan internasional yang berkaitan dengan hubungan perdagangan dan investasi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta masalah-masalah terkait kesejahteraan masyarakat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank Mandiri Syariah (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 Januari 2018 - 22:14 WIB

Bank Mandiri Syariah Berharap Dapat Ruang Besar Untuk Biayai Infrastruktur

Jakarta-Bank Mandiri Syariah mengharapkan diberikan ruang yang cukup lebar untuk terlibat pada pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang digagas pemerintah.

Menperin Airlangga Hartarto beserta Dirjen IKTA Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono saat mengunjungi pabrik mainan PT Mattel Indonesia (Foto: Humas)

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:55 WIB

Menperin: SNI Wajib Mainan Hanya Untuk Korporasi, Bukan Personal

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan, SNI wajib mainan berlaku untuk korporasi yang akan melakukan penjualan atau distribusi di Indonesia.

Asisten Deputi Bidang Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Willem Halomoan Pasaribu dalam acara Sosialisasi Program KUR perdana tahun 2018 di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/1/2018).

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:43 WIB

Pemerintah Tetapkan Pagu Anggaran Subsidi KUR 2018 senilai Rp 13.66 T

Pada tahun 2018 ini, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menegah untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Target alokasi penyaluran KUR bertambah…

baznaz pecahkan rekor muri

Selasa, 23 Januari 2018 - 20:38 WIB

Disaksikan BAZNAS, Infak PNS "5 Menit Rp 622 Juta" Pecahkan Rekor Muri

Disaksikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menorehkan "tinta emas" di Museum Rekor Indonesia (Muri). Pemecahan rekor yang telah ditandatangani…

Presiden Jokowi bersama Panglima TNI dan Kapolri (Foto Setkab)

Selasa, 23 Januari 2018 - 20:15 WIB

Rapim TNI/ Polri Dukung Kebijakan Pemerintah

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan rapat pimpinan (Rapim) TNI/Polri 2018 yang digelar guna memantapkan profesionalitas dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah.