Kemenkeu Berkeinginan Tingkatkan Rasio Pajak untuk Pembangunan

Oleh : Herry Barus | Selasa, 31 Oktober 2017 - 08:37 WIB

Gedung Kementerian Keuangan (Foto : Kemenkeu)
Gedung Kementerian Keuangan (Foto : Kemenkeu)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkeinginan meningkatkan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan pengeluaran pembangunan yang diproyeksikan meningkat dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

"Kami inginkan rasio pajak bisa berbalik arah dari yang selama ini turun dalam lima tahun terakhir. Kami punya pengeluaran pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan transfer ke daerah yang ini semua sumbernya dari pajak," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara, usai Seminar Reformasi Pajak di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan kebutuhan pengeluaran pembangunan tersebut diproyeksikan meningkat tiga hingga empat tahun ke depan yang mencapai 15-16 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Harusnya penerimaan pajak bisa mendekati angka tersebut sehingga bisa membiayai pembangunan dari pajak yang kita kumpulkan," ucap Suahasil.

Rasio pajak dalam arti sempit, atau pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat tidak termasuk pendapatan selain pajak dan kontribusi sosial, tercatat mencapai 10-11 persen PDB selama 2013 hingga 2016.

Suahasil menyebutkan bahwa menumbuhkan rasio pajak tidak semudah menumbuhkan kebutuhan belanja. Peningkatan rasio pajak dapat berhasil didukung oleh langkah optimalisasi perpajakan, upaya peningkatan basis pajak terutama sektor-sektor besar yang dominan.

Perkembangan rasio pajak juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan faktor eksternal, seperti harga komoditas.

Suahasil mengatakan pemerintah saat ini berupaya melaksanakan reformasi di bidang sistem perpajakan yang mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Ia menjelaskan elemen dari perbaikan sistem perpajakan tersebut antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, bisnis proses, dan peraturan-peraturannya.

"Saat ini, pemerintah melakukan pembicaraan dengan DPR untuk revisi UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan). Pemerintah juga mendiskusikan RUU PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang juga bagian penerimaan negara. Semua kami arahkan supaya mendorong rasio pajak bisa naik," ucap Suahasil.

Hasil yang diharapkan dari reformasi sistem perpajakan antara lain adanya tambahan penerimaan pajak sebesar kurang lebih dua hingga tiga persen dalam lima tahun, atau rasio pajak dapat mencapai lebih dari 13 persen PDB. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ini perlengkapan rumah tangga

Jumat, 26 April 2024 - 10:21 WIB

Penjualan 2023 Melesat, Panca Anugrah Wisesa Buka Showroom Baru di PIK 2

PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV) sebagai emiten yang bergerak di bidang perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga sepanjang tahun 2023 sukses meraih lonjakan penjualan hingga…

Kerjasama di Hanover Messe

Jumat, 26 April 2024 - 10:14 WIB

Indonesia Jalin 13 Perjanjian Kerja Sama Industri Senilai Lebih dari Rp5 Triliun di Hannover Messe 2024

Keikutsertaan Indonesia dalam Hannover Messe 2024 bertujuan untuk mewujudkan kerja sama industri dan penanaman modal asing. Pada penyelenggaraan ajang pameran industri terkemuka dan berpengaruh…

J&T Express Kembali Hadirkan J&T Connect Run 2024, Tiket Telah Resmi Dijual

Jumat, 26 April 2024 - 09:59 WIB

J&T Express Kembali Hadirkan J&T Connect Run 2024, Tiket Telah Resmi Dijual

&T Express, perusahaan ekspedisi berskala global kembali menghadirkan J&T Connect Run setelah menuai kesuksesan di tahun pertamanya pada 2023 lalu. Masih mengusung tema "Run Together, Share…

[Kiri ke kanan] Royke Tobing - Direktur Cyber Intelligence PT Spentera, Haliwela - Direktur R & D PT Spentera, Marie Muhammad - Direktur Operasional Eksternal PT Spentera, Thomas Gregory - Direktur Operasi Internal PT Spentera

Jumat, 26 April 2024 - 09:50 WIB

Spentera Bantu Penguatan Keamanan Siber Pada Infrastruktur Informasi Vital Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber

Kejahatan siber merupakan masalah serius yang dapat menyerang baik individu maupun institusi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyebutkan bahwa terjadi peningkatan…

ASABRI mengikuti edukasi keterbukaan informasi publik

Jumat, 26 April 2024 - 09:45 WIB

ASABRI Komitmen Dukung Keterbukaan Informasi Publik

ASABRI bersama 5 BUMN Lainnya yaitu Indonesia Re, Indonesia Financial Group (IFG), Perum Bulog, Danareksa, dan MIND.ID, hadir dalam penyelenggaraan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik…