Skema Pembiayaan Dua Proyek Infrastruktur Jadi Contoh

Oleh : Herry Barus | Rabu, 13 September 2017 - 09:17 WIB

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (dok INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan skema pembiayaan dua proyek infrastruktur, yakni Bandara Kertajati dan LRT Jabodebek, patut menjadi contoh yang baik dalam menggarap proyek infrastuktur di Indonesia.

Budi ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (12/9/2017) mengatakan skema pembiayaan di dua proyek tersebut tidak membebani anggaran Pemerintah Pusat sehingga layak dicontoh dalam proyek infrastruktur lainnya.

Untuk proyek pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majelangka, Jawa Barat, misalnya, skema pembiayaan ditanggung bersama pemerintah daerah dengan tambahan galangan dana dari investor melalui reksa dana penempatan terbatas (RDPT).

"Ini skema bisnis yang baik, menunjukkan bahwa pusat dan daerah bersama dan bisa menggalang investor secara bertahap. Skema ini bisa jadi model yang bisa kita buat di tempat lain," katanya.

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu juga menuturkan skema tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah lain untuk membangun infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN).

"Semua pemda mampu melakukan. Karena tidak mungkim pemerintah pusat menyelesaikan proyek-proyek di daerah," katanya.

Demikian pula halnya dengan proyek kereta ringan (LRT) Jabodebek di mana pemerintah tidak sepenuhnya membiayai, melainkan hanya membantu memperkuat ekuitas perseroan melalui penyertaan modal negara (PMN). Sisa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana akan disokong oleh pinjaman perbankan.

"Skema ini jadi dua skema yang baik, Kertajati dan LRT Jabodebek. Jadi ada dua skema pembiayaan yang cukup rumit tapi bisa diselesaikan, dan ini baik," tukasnya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga menyebut proyek LRT Jabodebek yang diklaim telah melalui sejumlah upaya efisiensi diharapkan bisa jadi contoh untuk proyek serupa di kota lain.

Efisiensi proyek transportasi massal itu dilakukan dengan berbagai cara agar pendapatan bisnisnya juga dapat ditingkatkan. Selain lebih efisien, Luhut mengklaim skema tersebut akan lebih menarik bagi pihak swasta untuk ikut berinvestasi di dalamnya.