Terkait Full Day School, Pemerintah Harus Lakukan Uji Publik

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris meminta Pemerintah melakukan kajian matang dan uji publik komprehensif sebelum mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait "Full Day School" (FDS) sebagai pengganti Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Fahira dalam keterangan tertulis diterima Redaksi di Jakarta, Jumat (23/6/2017) mengatakan Komite III DPD yang mengawasi bidang pendidikan berpendapat, secara konseptual, FDS yang digagas salah satunya sebagai penguatan pendidikan karakter (PPK) memang bagus.

Namun, menurut dia, implementasinya sulit diterapkan karena fakta hasil reses Komite III DPD, kondisi sekolah tidak seluruhnya sama dan masih terdapat sekolah yang minim sarana prasarana. Selain itu, sebaran guru tidak merata dan terdapat persoalan pada kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang dapat berdampak pada kesuksesan penerapan FDS.

"Tantangan-tantangan ini harus ada kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif, karena jika tidak, kebijakan apapun di bidang pendidikan tidak akan optimal mengubah wajah pendidikan kita saat ini. Tidak boleh lagi terjadi sebuah kebijakan pendidikan yang membuat polemik dan kegaduhan di masyarakat. Artinya, apapun kebijakan atau regulasi di bidang pendidikan harus didahului dengan kajian yang matang dan melewati proses uji publik yang komprehensif," ujar dia.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komite III DPD ini mengungkapkan setidaknya ada tujuh hal yang menjadi tantangan penerapan FDS dalam rangka PPK yaitu perbedaan kondisi geografis daerah dengan berbagai keterbatasannya, keanekaragaman budaya, persebaran guru baik kualitas maupun kuantitas yang tidak merata khususnya di daerah pelosok, kepulauan dan perbatasan.

Selain itu, masalah kecukupan pembiayaan, keterbatasan sarana prasarana belajar dan infrastruktur khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), lemahnya sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan terbatasnya pendampingan orang tua dan komite sekolah.

Jika nanti Pepres pengganti Permen ini benar dikeluarkan, lanjut Fahira, berbagai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tersirat menyampaikan fakta tentang peran pemerintah daerah dalam pendidikan dan fakta bahwa karakteristik daerah berbeda-beda, harus menjadi salah satu parameter yang wajib diperhatikan dalam Perpres.

"Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama. Sisi geografi, finansial maupun dukungan sarana prasarana di daerah juga berbeda sehingga tidak dapat digeneralisasi penerapan FDS tanpa memperhatikan karakteristik wilayah. Nanti dalam perumusannya, Perpres wajib memperhatikan hal ini," ujar dia.