Jumat, 05 Juni 2026 - 18:38 WIB
Find and Follow Us
Global Markets
IHSG 5,594.77 -4.20%
S&P 500 7,584.31 +0.41%
NASDAQ 26,830.96 -0.09%
Dow Jones 51,561.93 +1.73%
FTSE 100 10,397.35 +0.36%
CAC 40 8,288.36 +0.53%
Nikkei 225 66,588.12 -1.31%
Hang Seng 24,961.95 -1.15%
Shanghai 4,027.74 -0.74%
KOSPI 8,160.59 -5.54%
STI 5,049.96 -0.35%
ASX 200 8,625.10 -0.70%
Sensex 74,243.34 -0.16%
Gold 4,488.70 +0.29%
Silver 72.79 -1.34%
Oil (WTI) 93.37 +0.35%
Brent 95.25 +0.23%
Copper 6.44 -1.15%
Gas Alam 3.31 -0.75%
Bitcoin 62,301.30 -2.35%
Ethereum 1,672.29 -5.50%
USD/IDR 18,015.00 +0.06%
EUR/USD 1.16 +0.28%
Advertisement

Latest Updates

- Advertisement -
10:25 WIB 28 April 2022
Duh! Harga Bahan Pokok Alami Kenaikan, Legislator: Kenaikan Harga Kurangi Kebahagiaan Rakyat

Jakarta-Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengamati, jelang lebaran kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran dan…

18:31 WIB 26 Juli 2021
PPKM Level 4 Diperpanjang, Heri Gunawan: Jangan Lupakan Hak Rakyat

Presiden Joko Widodo secara resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di…

19:40 WIB 06 Mei 2021
Ekonomi Minus dan Utang Tembus Rp6.445 Triliun! Hergun DPR Ingatkan Sri Mulyani, Begini Katanya...

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu telah mengumumkan…

14:11 WIB 02 Mei 2021
DPR: THR 100 Persen, Kado Terindah Dalam Peringatan May Day

Pemerintah memberlakukan kebijakan semua perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya sebesar…

19:05 WIB 16 April 2021
Hergun ke Pemerintah: Banyak Prasyarat Mengejar Pertumbuhan 5,3 Persen

Pemerintah sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 ini sebesar 5,3 persen. Bahkan, pada kuartal II tahun ini, Presiden…

19:28 WIB 17 Maret 2021
Dear Pak Erick Thohir, Hergun DPR Minta Pegadaian Tidak Ditarik Kedalam Holding BUMN Ultra Mikro, Ini Alasannya...

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun) meminta kepada Kementerian BUMN dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir untuk…

09:49 WIB 10 Januari 2021
LPEI Dapat Kucuran PMN Rp5 Triliun, Hergun: Jangan-jangan Ini untuk Menutupi Rugi Bersih Kemarin

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun dengan rincian…

16:28 WIB 15 Desember 2020
Bawa HP iPhone 12 dari Luar Negeri di Pungut Pajak Berlebih di Soetta, Komisi XI 'Geleng-geleng' Desak Sri Mulyani Tanggung Jawab!

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertanggung jawab atas terjadinya pungutan…

12:30 WIB 25 Mei 2020
Menkeu Banjir Kritik Soal Penempatan Dana Rp 87,59 triliun, Anggota DPR: Setelah Diteriakin, Baru Minta Rapat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkirim surat kepada DPR RI untuk mengonsultasikan kebijakannya yang belakangan…

19:40 WIB 20 Mei 2020
Legislator Gerindra Heri Gunawan Nilai Menkeu Sri Mulyani Kehilangan Arah

Mencermati penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal skema penempatan dana Pemerintah di bank-bank…

03:30 WIB 15 Mei 2020
Sebagai Regulator Industri Keuangan, Heri Gunawan DPR Anggap OJK Lemah dan Bertindak Sembrono

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan dinilai semakin lemah pengawasannya. Tugas pokoknya diantaranya…

10:34 WIB 10 Mei 2020
DPR Kecam Pengalihtugasan Penyangga Likuiditas Pada Himbara

Jakarta-Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai tidak tepat menugaskan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)…

14:50 WIB 07 Mei 2020
KSSK Lempar Tanggung Jawab ke Himbara, Heri Gunawan: OJK Lemah dan Tidak Jelas, Sebaiknya Perannya Dikembalikan ke BI

Pengawasannya yang selama ini dinilai lemah, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diserukan agar dikembalikan saja ke Bank…

03:20 WIB 07 Mei 2020
Didesak Tidak Korbankan Himbara Sebagai Penyangga Likuiditas, Heri Gunawan: Para Petinggi KKSK Khawatir dan Lempar Tanggung Jawab

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai, rencana Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) menunjuk Himpunan Bank Milik…

13:21 WIB 19 Januari 2017
PP 72/2016 Inkonstitusional dan Gunting Pengawasan DPR

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada…