Menkeu Banjir Kritik Soal Penempatan Dana Rp 87,59 triliun, Anggota DPR: Setelah Diteriakin, Baru Minta Rapat

Oleh : Candra Mata | Senin, 25 Mei 2020 - 12:30 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkirim surat kepada DPR RI untuk mengonsultasikan kebijakannya yang belakangan banyak dikritik kalangan legislator di Parlemen, terutama Komisi XI DPR RI. 

Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Menurutnya setelah dibanjiri kritik tajam atas kebijakannya menempatkan dana Pemerintah sebesar Rp 87,59 triliun di bank-bank penyangga likuiditas tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan Komisi Ekonomi, akhirnya Menkeu minta segera digelar rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual.

Permintaan rapat bersama Komisi XI DPR RI tersebut direspon Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto pada 20 Mei 2020, dengan meminta izin kepada Ketua DPR RI yang direncanakan pada Selasa, 26 Mei 2020 mendatang.

"Surat itu diteken oleh Sri Mulyani dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Gubernur BI, Ketua Dewan Komsioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS," ungkap politisi Partai Gerindra itu melalui keterangan tertulis via Whatsapp yang diterima redaksi Industry.co.id Senin (25/5). 

Sementara surat dari Ketua Komisi XI DPR RI juga sudah dilayangkan dengan meminta izin Pimpinan DPR untuk menggelar rapat di masa reses, mengingat pentingnya rapat tersebut. 

Seperti diketahui sebelumnya, ujarnya, sudah ada kesimpulan rapat tanggal 6 Mei 2020 lalu yang berisi Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS akan berkonsultasi dengan DPR RI soal program penyelamatan ekonomian nasional dan prakiraan kebutuhan pembiayaan untuk penyelamatan perekonomian nasional, beserta sumber pembiayaan dan pembagian risiko dan beban.

“Beberapa hari terakhir, kebijakan Sri Mulyani menuai kritik dewan. Pertama, terkait defisit APBN 2020 yang dipatok Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB yang berubah karena mengacu Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dinaikkan menjadi Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB. Belakangan diubah lagi jadi Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen dari PDB," papar Hergun. 

Berikutnya, lanjut Hergun, menteri keuangan terbaik sedunia itu dianggap ngawur dan tidak konsisten dalam menyusun skema penempatan dana Pemerintah di bank-bank penyangga likuiditas dalam negeri atau bank jangkar sebesar Rp 87,59 triliun. 

Skema yang Menkeu sampaikan, penempatan dana Pemerintah itu bukan penyangga untuk membantu likuiditas bank.

"Namun, dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa bank pelaksana atau bank yang melakukan restrukturisasi kredit/kekurangan likuiditas, menyampaikan proposal penempatan dana kepada bank peserta atau bank jangkar berdasarkan restrukturisasi yang dilakukan, jumlah dana yang dibutuhkan, dan seterusnya," ungkapnya lagi.

Hergun menyerukan agar Menkeu berkonsultasi langsung dengan Komisi XI DPR RI dalam setiap pengambilan keputusan krusial menyangkut perekonomian nasional, bukan bicara ke media.

"Setelah diteriakin, baru minta rapat. Ini negara demokrasi, ada tataran antara eskekutif, legislatif, dan yudikatif. Semoga dukungan politik DPR kepada Pemerintah tidak disalahartikan oleh Menkeu. Belajarlah menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat," pungkas Hergun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO),

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:16 WIB

Layanan Spesialisasi Dorong Pertumbuhan Kinerja SILO

PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO), anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) di sektor layanan kesehatan, berkomitmen untuk terus mengembangkan industri kesehatan di Indonesia melalui…

BUMN Berhasil Kurangi 21% Impor Amonium Nitrat melalui Pengoperasian PT KAN

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:09 WIB

Dorong Hilirisasi, BUMN Berhasil Kurangi 21% Impor Amonium Nitrat melalui Pengoperasian PT KAN

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan PabrikAmonium Nitrat BUMN pertama di Indonesia, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) di Bontang, Kalimantan…

TIKI Raih Penghargaan Indonesia TOP Digital PR Award 2024 Kategori Jasa Pengiriman

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:48 WIB

TIKI Raih Penghargaan untuk Jasa Pengiriman

PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), perusahaan jasa pengiriman terkemuka di Indonesia dengan rekam jejak lebih dari 53 tahun di Indonesia, meraih penghargaan Indonesia TOP Digital PR Award 2024…

Garuda indonesia

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:26 WIB

Maskapai GIA Group Menang Ditingkat Banding Atas Gugatan Greyflag Entities

Langkah perbaikan kinerja usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melalui payung hukum restrukturisasi terus diperkuat pasca Pengadilan Tingkat Banding Paris menolak permohonan banding yang…

IT Active Watch Curve WR01

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:13 WIB

IT Perkenalkan Produk Smartwatch Bidik Penggemar Gaya Hidup Aktif

Erajaya Active Lifestyle (ERAL) melalui private label IT (Immersive Tech) memperkenalkan IT Active Watch Curve WR01, produk perdana dari kategori smartwatch.