Menkeu Banjir Kritik Soal Penempatan Dana Rp 87,59 triliun, Anggota DPR: Setelah Diteriakin, Baru Minta Rapat

Oleh : Candra Mata | Senin, 25 Mei 2020 - 12:30 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkirim surat kepada DPR RI untuk mengonsultasikan kebijakannya yang belakangan banyak dikritik kalangan legislator di Parlemen, terutama Komisi XI DPR RI. 

Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Menurutnya setelah dibanjiri kritik tajam atas kebijakannya menempatkan dana Pemerintah sebesar Rp 87,59 triliun di bank-bank penyangga likuiditas tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan Komisi Ekonomi, akhirnya Menkeu minta segera digelar rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual.

Permintaan rapat bersama Komisi XI DPR RI tersebut direspon Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto pada 20 Mei 2020, dengan meminta izin kepada Ketua DPR RI yang direncanakan pada Selasa, 26 Mei 2020 mendatang.

"Surat itu diteken oleh Sri Mulyani dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Gubernur BI, Ketua Dewan Komsioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS," ungkap politisi Partai Gerindra itu melalui keterangan tertulis via Whatsapp yang diterima redaksi Industry.co.id Senin (25/5). 

Sementara surat dari Ketua Komisi XI DPR RI juga sudah dilayangkan dengan meminta izin Pimpinan DPR untuk menggelar rapat di masa reses, mengingat pentingnya rapat tersebut. 

Seperti diketahui sebelumnya, ujarnya, sudah ada kesimpulan rapat tanggal 6 Mei 2020 lalu yang berisi Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS akan berkonsultasi dengan DPR RI soal program penyelamatan ekonomian nasional dan prakiraan kebutuhan pembiayaan untuk penyelamatan perekonomian nasional, beserta sumber pembiayaan dan pembagian risiko dan beban.

“Beberapa hari terakhir, kebijakan Sri Mulyani menuai kritik dewan. Pertama, terkait defisit APBN 2020 yang dipatok Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB yang berubah karena mengacu Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dinaikkan menjadi Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB. Belakangan diubah lagi jadi Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen dari PDB," papar Hergun. 

Berikutnya, lanjut Hergun, menteri keuangan terbaik sedunia itu dianggap ngawur dan tidak konsisten dalam menyusun skema penempatan dana Pemerintah di bank-bank penyangga likuiditas dalam negeri atau bank jangkar sebesar Rp 87,59 triliun. 

Skema yang Menkeu sampaikan, penempatan dana Pemerintah itu bukan penyangga untuk membantu likuiditas bank.

"Namun, dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa bank pelaksana atau bank yang melakukan restrukturisasi kredit/kekurangan likuiditas, menyampaikan proposal penempatan dana kepada bank peserta atau bank jangkar berdasarkan restrukturisasi yang dilakukan, jumlah dana yang dibutuhkan, dan seterusnya," ungkapnya lagi.

Hergun menyerukan agar Menkeu berkonsultasi langsung dengan Komisi XI DPR RI dalam setiap pengambilan keputusan krusial menyangkut perekonomian nasional, bukan bicara ke media.

"Setelah diteriakin, baru minta rapat. Ini negara demokrasi, ada tataran antara eskekutif, legislatif, dan yudikatif. Semoga dukungan politik DPR kepada Pemerintah tidak disalahartikan oleh Menkeu. Belajarlah menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat," pungkas Hergun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Yayasan Dharma Pertiwi Resmikan Daycare dan PAUD Holistik Integratif

Sabtu, 18 September 2021 - 19:33 WIB

Yayasan Dharma Pertiwi Resmikan Daycare dan PAUD Holistik Integratif

Yayasan Dharma Pertiwi mengadakan acara peresmian Daycare dan PAUD Holistik Integratif Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi yang berlokasi di lingkungan Mabes TNI, Jumat (17/9/2021).

Ilustrasi Bermain internet (altselection.com)

Sabtu, 18 September 2021 - 18:25 WIB

Bangun Kualitas Diri dengan Jejak Digital Positif dan Terapkan Etika

Transformasi digital mengalami percepatan, terlebih dengan kondisi pandemi Covid-19 yang memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi di dunia digital. Mulai dari mencari informasi, bekerja,…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Sabtu, 18 September 2021 - 18:00 WIB

Ketua MPR RI Harap Dunia Usaha di Bali Bisa Segera Bangkit

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap perekonomian di Bali bisa kembali bergerak seiring penurunan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 ke level 3 di Pulau Bali.…

Ilustrasi Pelecehan Seksual Secara Online (Ist)

Sabtu, 18 September 2021 - 17:55 WIB

Jangan Takut Melapor! Pentingnya Kenali 5 Bentuk Pelecehan Seksual di Ruang DigitalĀ 

Interaksi sosial masyarakat yang beralih ke ruang digital berkat adanya internet, membuat tindak kekerasan seksual pun berpindah ke ranah online.

Orangtua Ajarkan Anak Tentang Internet (Ist)

Sabtu, 18 September 2021 - 17:10 WIB

Peran Orangtua Memberi Ajaran Agar Anak Aman Berinternet

Internet dan media sosial seperti mata pisau, di satu sisi memiliki manfaat positif namun sisi lainnya ada dampak negatif yang bisa melukai penggunanya. Terlebih untuk anak-anak, peran orangtua…