Bakamla Melecehkan TNI AL dan PSDKP?

Oleh : Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, ST, MH | Senin, 11 Oktober 2021 - 12:24 WIB

Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, ST, MH
Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, ST, MH

INDUSTRY.co.id - Demi untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemasukan tambahan, , Bakamla tega melechekan TNI AL. Pelecehan ini dilakukan dengan mengusulkan program pembentukan nelayan Nasional Indonesia.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengaku tengah mengusulkan program sejenis komponen cadangan (komcad) versi nelayan agar bisa ikut mengawal wilayah yang tengah bergejolak, seperti Laut Natuna Utara.

"Namanya Nelayan Nasional Indonesia (NNI)," ucap Kepala Bagian Humas Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita, saat ditanya soal Komcad di lingkungan kelautan, di Jakarta, Jumat (17/9).

"Ini diperlukan mereka hadir secara fisik di lokasi," ujar dia.

Nelayan-nelayan ini, kata dia, nantinya bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara sebagaimana komcad.

"Tujuannya juga sebagai information and gathering," ucapnya. "Tentu sambil cari ikan juga. Artinya, mereka dapat insentif, melaut, mengumpulkan informasi, sekaligus mengambil ikan. Kalau dapat [ikan] ya dijual, hasilnya buat mereka juga," urai dia.

Dari pernyataan oleh Humas Bakamla itu ada beberapa hal yang perlu mendapat tanggapan yaitu :

Pertama, Laut Natuna Utara tengah bergolak dan Nelayan diharapkan dapat mengawal wilayah itu.

Pertanyaannya adalah : Apa yang dimaksud dengan Laut Natuna Utara tengah bergolak ? Tidak ada yang bergolak di Laut Natuna Utara. Semua terkendali dengan baik. Semua kapal-kapal ikan yang menangkap ikan tanpa ijin di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) semuanya sudah ditangkap ole kapal-kapal TNI AL beserta kapal-kapal PSDKP ( Pengawas Sumber DAya Kelautan dan Perikanan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Untuk diketahui bahwa TNI AL dan PSDKP sudah memilik peralatan canggih untuk memonitor keberadaan kapal-kapal penangkap ikan illegal di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara). Sepengetahuan saya, setiap tahun setidaknya ada 5 KRI yang beroperasi. Belum lagi kapal-kapal dari PSDKP Kementrian Kelautan dan Perikanan selalu hadir disana.

 

Kondisi ini sepertinya tidak dimengerti oleh Bakamla atau pura-puran tidak mengerti. Sehingga mereka menyatakan bahwa ada ada pergolakan di ZEE Indonesia.

Dengan dasar adanya pergolakan inilah lalu Bakamla mengusulkan dibentuknya Nelayan Nasional Indonesia yang nantinya akan mengawal wilayah laut natuna Utara itu.

Hal ini jelas sangat tidak masuk akal. Bagaimana caranya Nelayan akan mengawal wilayah laut itu ? Apa kemampuan Nelayan-nelayan itu ? Kemana para nelayan ini harus melapor ?

Sehebat-hebatnya nelayan apa yang bisa mereka lalukan untuk mengawal wilayah ? Apa kewenangan para nelayan ini ? Tidak mungkinla nelayan bisa melaksanakn hal itu.

Para personili yang ada di Bakamla banyak yang berasal dari TNI AL. Mereka semuanya tahu, bahwa di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) sepanjang tahun ada KRI yang bertugas secara rutin. Lalu mengapa mereka membuat rancangan seperti itu ? Hal inilah yang perlu dicermati.Karena tidak menutup kemungkinan mereka sudah memiliki agenda yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan dari situasi yang mereka ciptakan itu.

Rancangan mereka menjadi semakin jelas dengan adanya pernyataan selanjutnya bahwa nelayan-nelayan itu nantinya akan bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara sebagaimana komcad. Bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi, dimana ada nelayan yang digaji pemerintah dan nelayan yang harus membanting tulang dengan usaha sendiri.
 

Sebelumnya pada tanggal 18 September 2021, Bakamla menyatakan bahwa di Laut Natuna Utara ada banyak kapal Nelayan Asing. Setelah ditindak lanjuti oleh TNI AL, ternyata itu hanya berita bohong. Pesawat Udara TNI AL yang patroli diwilayah itu menyatakan tidak ditemukan kapal-kapal seperti yang di laporkan oleh Bakamla. Lalu sekarang Bakamla menyatakan perlu untuk membentuk Nelayan Nasional Indonesia untuk mengawasi situasi dilaut Natuna Utara ini, lalu kemudian para Nelayan ini di gaji oleh pemerintah.

Fakta itu semua merupakan bukti bahwa Bakamla dengan sengaja melecehkan TNI AL, dengan maksud agar pembentukan nelayan Nasional Indonesia itu disetujui, dan Bakamla mendapatkan keuntungan dari keberadaan nelayan itu.

 

Untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa situasi di laut China Selatan atau di Laut Natuna Utara itu saat ini aman dan terkendali. Yang menyatakan situasi disana seakan-akan gawat hanyalah segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dengan situasi itu. Cobalah perhatikan, selama ini Bakamla selalu mempublikasikan bahwa di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan itu tidak aman. Padahal yang paling tahu dituasi diwilayah laut itu adalah TNI AL. Sikap Bakamla inilah sangat melecehkan TNI AL.

Patut dicurigai adanya adanya agenda lain dari Bakamla, seperti yang terjadi pada pembelian radar senilai 850 miliyard yang lalu, dimana pada akirnya terbongkar adanya kasus korupsi pada proses pengadaan radar itu. Untuk menjaga marwah TNI AL, sebaiknya Bakamla membatalkan rancangannya itu.

Penulis: Mantan Kabais Soleman B Ponto

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Anugerah KIP 2021 Klasifikasi Badan Publik Informatif

Selasa, 26 Oktober 2021 - 22:00 WIB

KemenKopUKM Raih Anugerah KIP 2021 Klasifikasi Badan Publik Informatif

Kementerian Koperasi dan UKM berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 untuk klasifikasi Badan Publik Informatif dengan kategori penilaian tertinggi.

OMAI Stimuno

Selasa, 26 Oktober 2021 - 21:46 WIB

Sukses Pasarkan OMAI Stimuno ke Mancanegara, Dexa Medica Sabet Penghargaan Primaniyarta 2021

Berkontribusi meningkatkan ekspor salah satu produk farmasi Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) yakni STIMUNO ke pasar nontradisional, Dexa Group melalui PT Dexa Medica meraih penghargaan Primaniyarta…

Ketua Umum PII Heru Dewanto

Selasa, 26 Oktober 2021 - 21:30 WIB

Persatuan Insinyur Indonesia Bantu 50 Mahasiswa dan Lulusan Program Vokasi Asal Indonesia Bekerja di Hungaria

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), membantu 50 orang yang terdiri dari mahasiswa dan lulusan program vokasi asal Indonesia…

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin

Selasa, 26 Oktober 2021 - 20:02 WIB

Legislator Golkar Minta Pemerintah Genjot Vaksinasi Covid-19 di Daerah Luar Jawa-Bali

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah mempercepat vaksinasi di luar Jawa-Bali, mengingat sampai saat ini, baru 5 provinsi yang capaian vaksinasinya di atas nasional

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara peresmian pabrik gula PT Prima Alam Gemilang (PAG) di Bombana, Sulawesi Tenggara

Selasa, 26 Oktober 2021 - 19:45 WIB

Menperin Agus: Industri Manufaktur Sukses Jadi Penopang Utama Ekonomi RI

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa sektor industri manufaktur Indonesia selama tujuh tahun pemerintahan Joko Widodo tetap memainkan peranan penting…