Bakamla Melecehkan TNI AL dan PSDKP?

Oleh : Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, ST, MH | Senin, 11 Oktober 2021 - 12:24 WIB

Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, ST, MH
Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, ST, MH

INDUSTRY.co.id - Demi untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemasukan tambahan, , Bakamla tega melechekan TNI AL. Pelecehan ini dilakukan dengan mengusulkan program pembentukan nelayan Nasional Indonesia.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengaku tengah mengusulkan program sejenis komponen cadangan (komcad) versi nelayan agar bisa ikut mengawal wilayah yang tengah bergejolak, seperti Laut Natuna Utara.

"Namanya Nelayan Nasional Indonesia (NNI)," ucap Kepala Bagian Humas Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita, saat ditanya soal Komcad di lingkungan kelautan, di Jakarta, Jumat (17/9).

"Ini diperlukan mereka hadir secara fisik di lokasi," ujar dia.

Nelayan-nelayan ini, kata dia, nantinya bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara sebagaimana komcad.

"Tujuannya juga sebagai information and gathering," ucapnya. "Tentu sambil cari ikan juga. Artinya, mereka dapat insentif, melaut, mengumpulkan informasi, sekaligus mengambil ikan. Kalau dapat [ikan] ya dijual, hasilnya buat mereka juga," urai dia.

Dari pernyataan oleh Humas Bakamla itu ada beberapa hal yang perlu mendapat tanggapan yaitu :

Pertama, Laut Natuna Utara tengah bergolak dan Nelayan diharapkan dapat mengawal wilayah itu.

Pertanyaannya adalah : Apa yang dimaksud dengan Laut Natuna Utara tengah bergolak ? Tidak ada yang bergolak di Laut Natuna Utara. Semua terkendali dengan baik. Semua kapal-kapal ikan yang menangkap ikan tanpa ijin di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) semuanya sudah ditangkap ole kapal-kapal TNI AL beserta kapal-kapal PSDKP ( Pengawas Sumber DAya Kelautan dan Perikanan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Untuk diketahui bahwa TNI AL dan PSDKP sudah memilik peralatan canggih untuk memonitor keberadaan kapal-kapal penangkap ikan illegal di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara). Sepengetahuan saya, setiap tahun setidaknya ada 5 KRI yang beroperasi. Belum lagi kapal-kapal dari PSDKP Kementrian Kelautan dan Perikanan selalu hadir disana.

 

Kondisi ini sepertinya tidak dimengerti oleh Bakamla atau pura-puran tidak mengerti. Sehingga mereka menyatakan bahwa ada ada pergolakan di ZEE Indonesia.

Dengan dasar adanya pergolakan inilah lalu Bakamla mengusulkan dibentuknya Nelayan Nasional Indonesia yang nantinya akan mengawal wilayah laut natuna Utara itu.

Hal ini jelas sangat tidak masuk akal. Bagaimana caranya Nelayan akan mengawal wilayah laut itu ? Apa kemampuan Nelayan-nelayan itu ? Kemana para nelayan ini harus melapor ?

Sehebat-hebatnya nelayan apa yang bisa mereka lalukan untuk mengawal wilayah ? Apa kewenangan para nelayan ini ? Tidak mungkinla nelayan bisa melaksanakn hal itu.

Para personili yang ada di Bakamla banyak yang berasal dari TNI AL. Mereka semuanya tahu, bahwa di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) sepanjang tahun ada KRI yang bertugas secara rutin. Lalu mengapa mereka membuat rancangan seperti itu ? Hal inilah yang perlu dicermati.Karena tidak menutup kemungkinan mereka sudah memiliki agenda yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan dari situasi yang mereka ciptakan itu.

Rancangan mereka menjadi semakin jelas dengan adanya pernyataan selanjutnya bahwa nelayan-nelayan itu nantinya akan bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara sebagaimana komcad. Bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi, dimana ada nelayan yang digaji pemerintah dan nelayan yang harus membanting tulang dengan usaha sendiri.
 

Sebelumnya pada tanggal 18 September 2021, Bakamla menyatakan bahwa di Laut Natuna Utara ada banyak kapal Nelayan Asing. Setelah ditindak lanjuti oleh TNI AL, ternyata itu hanya berita bohong. Pesawat Udara TNI AL yang patroli diwilayah itu menyatakan tidak ditemukan kapal-kapal seperti yang di laporkan oleh Bakamla. Lalu sekarang Bakamla menyatakan perlu untuk membentuk Nelayan Nasional Indonesia untuk mengawasi situasi dilaut Natuna Utara ini, lalu kemudian para Nelayan ini di gaji oleh pemerintah.

Fakta itu semua merupakan bukti bahwa Bakamla dengan sengaja melecehkan TNI AL, dengan maksud agar pembentukan nelayan Nasional Indonesia itu disetujui, dan Bakamla mendapatkan keuntungan dari keberadaan nelayan itu.

 

Untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa situasi di laut China Selatan atau di Laut Natuna Utara itu saat ini aman dan terkendali. Yang menyatakan situasi disana seakan-akan gawat hanyalah segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dengan situasi itu. Cobalah perhatikan, selama ini Bakamla selalu mempublikasikan bahwa di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan itu tidak aman. Padahal yang paling tahu dituasi diwilayah laut itu adalah TNI AL. Sikap Bakamla inilah sangat melecehkan TNI AL.

Patut dicurigai adanya adanya agenda lain dari Bakamla, seperti yang terjadi pada pembelian radar senilai 850 miliyard yang lalu, dimana pada akirnya terbongkar adanya kasus korupsi pada proses pengadaan radar itu. Untuk menjaga marwah TNI AL, sebaiknya Bakamla membatalkan rancangannya itu.

Penulis: Mantan Kabais Soleman B Ponto

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sosialisasi BP2MI di Indramayu, Warkop Digital Persiapkan CPMI Jadi Juragan

Jumat, 29 Maret 2024 - 19:29 WIB

Sosialisasi BP2MI di Indramayu, Warkop Digital Persiapkan CPMI Jadi Juragan

Jakarta-Pengelola usaha Warkop Digital memanfaatkan momentum pelaksanaan program sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang digelar Badan Perlindungan Pekerja…

Tzuyang

Jumat, 29 Maret 2024 - 18:42 WIB

Jadi Pilihan Youtuber Korea Mukbang, Langkah Awal Sambal Bakar Indonesia Go Internasional

YouTuber cantik asal Korea Selatan, Tzuyang, kembali melakukan aksi mukbang yang membuat heboh jagad dunia maya. Kali ini, perempuan berusia 26 tahun tersebut mukbang 28 menu di Sambal Bakar…

Dana uang tunai

Jumat, 29 Maret 2024 - 15:58 WIB

Cuan di Bulan Ramadan, BRI Bayarkan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membayarkan dividen tunai senilai Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham kepada Pemegang Saham pada 28 Maret 2024. Seperti diketahui, sesuai dengan…

Dok. Kemenperin

Jumat, 29 Maret 2024 - 15:05 WIB

Kemenperin Dorong Pelaku IKM Berperan Mengisi Potensi Pasar Kendaraan Listrik

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus mendukung percepatan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Salah satu upaya strategisnya adalah mendorong…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Jumat, 29 Maret 2024 - 14:56 WIB

Catat Kinerja Gemilang, Menperin Agus: Investasi Sektor Mamin Diminati Investor Nasional Dan Global

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor tersebut terhadap…