Pentingnya Penerapan Business Judgement Rule dan Administrasi Keuangan Negara dalam Tata Kelola BUMN

Oleh : Wiyanto | Kamis, 16 September 2021 - 13:31 WIB

Webinar business judgement rule
Webinar business judgement rule

INDUSTRY.co.id-Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai badan usahan milik negara, BUMN memiliki peran ganda yakni sebagai agent of development sekaligus sebagai business entity.

Dimana, BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain sebagai entitas perusahaan, BUMN juga wajib memperoleh keuntungan (profit oriented).

Akan tetapi, dalam menjalankan usahanya BUMN dan Anak Perususahaan BUMN dapat saja mengalami kerugian. Kondisi ini akan menjadi suatu permasalahan apabila dihadapkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUMN itu sendiri. Terutama jika kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian keuangan negara, bukan sebagai entitas bisnis. Berdasarkan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), pengurus dan pegawai BUMN dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas dugaan tindak pidana korupsi karena menyebabkan kerugian keuangan negara. “Hal inilah yang menjadi kekhawatiran direksi BUMN dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam mengelola, mengatur dan mengambil keputusan terkait dengan bisnis yang dijalankan BUMN sehari-hari,” ungkap Aldi Andhika Jusuf, S.H., M.H., Partner K&K Advocates.

Aldi menjelaskan, terkait dengan pertanggungjawaban direksi tersebut, terdapat suatu doktrin dalam tatanan hukum Indonesia yang dikenal dengan doktrin Business Judgement Rule (BJR), dimana doktrin Business Judgement Rule ini menjadi pilar yang penting bagi perlindungan direksi dalam pengambilan keputusan. Doktrin tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan pengambilan keputusan dan/atau karena kerugian perseroan.

Mencermati hal itu, K&K Advocates menilai pelaku bisnis di lingkungan BUMN wajib memiliki pemahaman secara komprehensif terkait dengan penerapan BJR, serta administrasi keuangan negara agar potensi terjadinya kerugian pada perusahaan yang berdampak pada dugaan korupsi dapat diminimalisasikan.

Untuk itu, K&K Advocates terdorong untuk menggelar Webinar bertajuk ‘Penerapan Business Judgement Rule dan Administrasi Keuangan Negara dalam Tata Kelola BUMN’ pada hari ini, Kamis, 16 September 2021. Berbicara dalam webinar tersebut, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menegaskan bahwa BUMN konsepnya adalah kepemilikan (privat) dan bukan penguasaan, sehingga negara berkedudukan sebagai pemegang saham atau sebagai pemilik modal, bukan berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan publik atau pengelola keuangan negara pada umumnya.

Oleh sebab itu, penyertaan modal negara dilakukan pemisahan, dengan maksud agar tata kelola dan tata tanggung jawab termasuk hak dan kewajibannya berpisah dan berpindah kepada BUMN, tidak kepada negara atau APBN. "Sebagai pemegang saham, negara tidak sedang mengelola keuangan publik untuk mencapai tujuan bernegara layaknya kementerian atau lembaga, tetapi sedang berbisnis, sehingga penilaiannya bukan authority judgement, tetapi business judgement," jelas Dian seraya menegaskan demikian halnya terhadap Anak Usaha BUMN, negara tidak mempunyai hak mengelolanya, karena hak negara sebagai badan hukum publik hanya mendirikan BUMN.

Jika negara menginginkan Anak Perusahaan tunduk pada ketentuan mengenai pengurus dan pertangungjawabannya, Negara harus mempunyai saham langsung, dan tidak dapat langsung ikut campur melalui tangan publiknya, karena menyalahi asas contrarius actus. Dian juga menyoroti terkait ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang berpotensi terjadi dalam BUMN yakni terpenuhinya unsur merugikan negara, sehingga keputusan bisnis, kebijakan korporat, dan tindakan usaha yang dianggap keliru merupakan kerugian negara.

Sementara Wardaya, S.H., M.H, Partner K&K Advocates menjelaskan, Business Judgement Rule (BJR) merupakan peraturan yang membebaskan manajemen dari tanggung jawab dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam kekuasaan korporasi dan wewenang manajemen, dimana terdapat dasar yang masuk akal untuk menunjukkan bahwa transaksi dilakukan dengan hati-hati dan itikad baik.

"Doktrin BJR bertujuan melindungi direksi selama dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Prinsip BJR pun tersirat dalam Pasal 97 ayat 2 UU PT, yakni prinsip kehati-hatian dan Itikad baik. Lalu dalam Pasal 5 ayat 3 UU BUMN menegaskan soal prinsip BJR dalam unsur GCG (good corproate governance)," urai Wardaya.

Dia menambahkan, UU PT juga mengatur bahwa Direksi dapat dilindungi apabila kebijakan yang diambilnya dipandang tepat walaupun kemungkinan perseroan mengalami kerugian. Lalu dalam Pasal 11 UU BUMN juga sudah ditegaskan bahwa terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam UU PT. “Hal tersebut berakibat bahwa prinsip-prinsip yang berlaku untuk perseroan terbatas, berlaku juga untuk BUMN," pungkas Wardaya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sejumlah Taruna Akmil dan AAL Dalami Ilmu Kepemimpinan di Yonif Raider 300 Bjw

Rabu, 06 Juli 2022 - 05:00 WIB

Sejumlah Taruna Akmil dan AAL Dalami Ilmu Kepemimpinan di Yonif Raider 300 Bjw

Taruna Akademi Militer (Akmil) dan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) mendalami materi kepemimpinan saat melakukan kunjungan ke Mako Batalyon Infanteri Raider 300/Bjw, yang berlokasi di Kabupaten…

Presiden Jokowi

Rabu, 06 Juli 2022 - 04:49 WIB

Presiden Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Semarang

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Peterongan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Selasa, 5 Juli 2022. Tiba sekira pukul 12.30 WIB, kehadiran Presiden…

Asops Kasad Mayjen TNI Ainurrahman Periksa Kesiapan Operasi Yonif Raider 514 Kostrad

Rabu, 06 Juli 2022 - 04:30 WIB

Asops Kasad Mayjen TNI Ainurrahman Periksa Kesiapan Operasi Yonif Raider 514 Kostrad

Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Mayjen TNI Ainurrahman didampingi oleh Asisten Operasi Kaskostrad, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun, Irdivif 2 Kostrad Brigjen TNI Bahram, Danbrigif…

Satgas Pamtas Yonif 12KC Bantu Warga Distrik Senggi Papua Panen Padi

Rabu, 06 Juli 2022 - 04:00 WIB

Satgas Pamtas Yonif 12KC Bantu Warga Distrik Senggi Papua Panen Padi

Mendukung ketahanan pangan di perbatasan, Satgas Pamtas Yonif 126/KC Pos Batom membantu masyarakat memanen padi di Kampung Batom, Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Mata uang Rupiah (Foto Ist)

Selasa, 05 Juli 2022 - 23:40 WIB

Satgas BLBI Diharapkan Optimalkan Hak Tagih

Pengamat Kebijakan Publik, Lutfi Hakim menyatakan, akuntabilitas kerja satgas adalah hak publik, hal itu lantaran baillout bank-bank jaman itu merupakan tanggungan negara yang dampaknya masih…