INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah kembali membuka Program Kartu Prakerja Gelombang 18 yang ditargetkan bagi 800.000 penerima dari seluruh Indonesia.
Menurutnya, kuota Program Kartu Prakerja per provinsi akan dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya.
"Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional," ujar Menko Airlangga seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari keterangannya pada Kamis (19/8/2021).
Airlangga memastikan, program ini inklusif dan akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha.
"Namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPRD," tegasnya.
Berikut adalah skema bantuan Program Kartu Prakerja Semester 2 tahun 2021:
1. Bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000.
2. Dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2.400.000 yang akan diberikan sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan.
3. Dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150.000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei.
4. Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang)
5. Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.
Kemudian, pendaftaran Program Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan melalui situs resmi Program Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id dengan update informasi bisa diikuti di Instagram @prakerja.go.id.
Untuk menjamin melindungi masyarakat dari penipuan yang mengatasnamakan Program Kartu Prakerja, Menko Airlangga menyatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan keamanan sistem sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik.
"Saat ini Pemerintah juga sedang mempersiapkan Program Kartu Prakerja yang dapat diikuti secara offline," ungkapnya.
Selain itu, lembaga vokasi yang ada juga ke depannya akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan Program Kartu Prakerja.
Menurut Airlangga, peningkatan kualitas ini terus dilakukan tidak hanya untuk kualitas SDM tetapi juga diharapkan bisa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat.
"Melihat besarnya dampak baik yang terus dirasakan oleh masyarakat dan jumlah peminat yang mendaftar, Pemerintah meyakini bahwa Program Kartu Prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar," tandasnya.
