DPR: Ditjen Aptika Kemenkominfo Tidak Optimal dan Harus Dievaluasi

Oleh : Herry Barus | Jumat, 30 Juli 2021 - 10:30 WIB

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Nico Siahaan
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Nico Siahaan

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Era baru perkembangan teknologi yang berevolusi secara terus menerus, membuat teknologi khususnya berbasis digital dan internet menjadi bagian kehidupan modern yang tidak bisa dipisahkan.

Sudah tidak terhitung kemudahan demi kemudahan yang diberikan dengan pemanfaatan teknologi digital dan internet, dari kebutuhan informasi, hiburan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengaksesan dan penyimpanan data vital kini tidak lagi dilakukan secara manual atau paper based. Namun ada bahaya yang mengancam di balik berbagai layanan yang didapatkan dari penggunaan setiap hari baik langsung dari gadget, pihak pemroses informasi, hingga jaringan serta database yang digunakan dan menyimpan data-data pribadi.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Nico Siahaan mengatakan, sejak 2020 telah ditemukan sembilan kasus kebocoran data besar baik data di e-commerce seperti tokopedia, bhinneka, dan bukalapak, hingga data-data vital yang bocor dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), data pasien Covid-19, data peserta BPJS, hingga yang terbaru data nasabah BRI yang bocor dan dijual secara online.

"Kami menerima banyak aduan kecemasan masyarakat atas keamanan penggunaan teknologi berbasis internet dan keamanan data-data yang mereka upload atau titipkan ke pemroses data baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu kami harap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo khususnya Ditjen Aptika yang memiliki fungsi pelaksanaan bidang keamanan informasi untuk memberikan penjelasan kepada publik bagaimana kebocoran data bisa terjadi? Apakah Ditjen Aptika yang dipimpin Pak Samuel Abrijani sudah melakukan fungsinya dengan baik? Kami mohon untuk dilakukan evaluasi yang mendalam supaya hal-hal yang sangat merugikan masyarakat dan merusak citra Pemerintah seperti ini jangan sampai terjadi lagi," ujar Nico, dalam keterangannya (29/7/2021).

Untuk itu, Nico berharap, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo RI yang memiliki fungsi pelaksanaan bidang keamanan informasi untuk memberikan penjelasan kepada publik, bagaimana kebocoran data bisa terjadi. Nico berharap pemerintah bisa serius mencari solusi ini karena data merupakan hal yang sangat penting di tengah revolusi industri saat ini.

"Beberapa waktu lalu, Komisi I DPR RI dan Kementerian Kominfo melakukan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) namun mengalami deadlock terkait Otoritas Pelindung Data Pribadi. DPR menghendaki supaya otoritas dilakukan oleh badan independen dibawah naungan presiden. Ini hal serius yang harus segera dicarikan solusinya," ucapnya.

Selain itu, DPR ingin agar RUU PDP memuat pembentukan lembaga independen yang mengawasi pelanggaran data pribadi di bawah naungan presiden, sedangkan kementerian bersikeras menempatkan lembaga otoritas itu ada di bawah kementerian. DPR menilai, lembaga independen diperlukan dan sangat strategis fungsinya untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai standar.

"Untuk memastikan kewenangannya kuat dan mampu berjalan secara independen, kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya bisa berjalan secara optimal," ungkapnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Yayasan Dharma Pertiwi Resmikan Daycare dan PAUD Holistik Integratif

Sabtu, 18 September 2021 - 19:33 WIB

Yayasan Dharma Pertiwi Resmikan Daycare dan PAUD Holistik Integratif

Yayasan Dharma Pertiwi mengadakan acara peresmian Daycare dan PAUD Holistik Integratif Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi yang berlokasi di lingkungan Mabes TNI, Jumat (17/9/2021).

Ilustrasi Bermain internet (altselection.com)

Sabtu, 18 September 2021 - 18:25 WIB

Bangun Kualitas Diri dengan Jejak Digital Positif dan Terapkan Etika

Transformasi digital mengalami percepatan, terlebih dengan kondisi pandemi Covid-19 yang memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi di dunia digital. Mulai dari mencari informasi, bekerja,…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Sabtu, 18 September 2021 - 18:00 WIB

Ketua MPR RI Harap Dunia Usaha di Bali Bisa Segera Bangkit

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap perekonomian di Bali bisa kembali bergerak seiring penurunan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 ke level 3 di Pulau Bali.…

Ilustrasi Pelecehan Seksual Secara Online (Ist)

Sabtu, 18 September 2021 - 17:55 WIB

Jangan Takut Melapor! Pentingnya Kenali 5 Bentuk Pelecehan Seksual di Ruang DigitalĀ 

Interaksi sosial masyarakat yang beralih ke ruang digital berkat adanya internet, membuat tindak kekerasan seksual pun berpindah ke ranah online.

Orangtua Ajarkan Anak Tentang Internet (Ist)

Sabtu, 18 September 2021 - 17:10 WIB

Peran Orangtua Memberi Ajaran Agar Anak Aman Berinternet

Internet dan media sosial seperti mata pisau, di satu sisi memiliki manfaat positif namun sisi lainnya ada dampak negatif yang bisa melukai penggunanya. Terlebih untuk anak-anak, peran orangtua…