INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Nasir Djamil mengatakan usulan hak angket DPR RI terhadap kinerja KPK jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh dapat membuktikan apakah KPK benar-benar berjalan sesuai alurnya.
"Kalau mencermati perjalanan KPK dari tahun ke tahun, secara pribadi saya melihat KPK mengalami turbulensi dan disinyalir ada upaya pengendalian dari kekuatan tertentu," kata Nasir Djamil pada diskusi "Ke mana Hak Angket Berujung" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (18/5/2017)
Menurut Nasir Djamil, disinyalir ada kekuatan tertentu yang berupaya mengendalikan KPK sehingga kerja KPK dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK secara tebang pilih.
Nasir menilai, usulan hak angket ini jika dilakukan secara sungguh-sungguh mungkin dapat menyelamatkan KPK dari tekanan kekuatan "pembajak" yang berupaya mengendalikannya.
"Usulan hak angket ini dari perspektif positif harus digunakan secara baik," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI menjelaskan, kalau mencermati "roadmap" atau peta jalan KPK periode 2011-2023, akan melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara secara komphrehensif.
Melalui "roadmap" tersebut, katanya, KPK akan membentuk sistem integrasi nasional dalam pemberantasan korupsi.
Menurut Nasir, persoalan usulan hak angket ini, sebaiknya dilakukan komunikasi secara terbuka antara DPR RI dan KPK, sehingga dengan adanya transparansi maka tidak ada salah persepsi.
"Kalau usulan hak angket ini ditindaklanjuti dan terbentuk Pansus hak angket, saya mengingatkan agar penyelidikannya tidak hanya aspek hukum, tapi juga aspek ekonomi, dan sosialnya," katanya.
Nasir menegaskan, pandangan yang disampaikannya adalah pandangan pribadi, sedangkan FPKS memiliki sikap tegas menolak usulan hak angket
