INDUSTRY.co.id - Jakarta, Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan jasa pendidikan telah menjadi polemik dan ditentang oleh berbagai kalangan masyarakat.
Termasuk dari anggota Komisi XI DPR yakni Mukhamad Misbakhun.
Misbakhun menilai rencana tersebut sejatinya bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi yang berpihak pada rakyat kecil.
Tak hanya itu, Politikus Partai Golkar ini juga menyatakan bahwa rencana kebijakan tidak populer ini akan berdampak pada citra Presiden Jokowi.
"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu SMI ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun, dalam keterangan persnya pada Minggu (13/6/2021).
Selain itu, menurut Misbakhun, kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN maka akan juga langsung berpengaruh pada kualitas pangan rakyat.
"Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," tegasnya.
Menurut Misbakhun, seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membuat kebijakan mesti merujuk pada amanat konstitusi.
Dimana sejatinya, konsitusi mengamanatkan pangan, kesehatan dan pendidikan merupakan sektor yang harus dijaga oleh negara.
Atas rencana itu, Misbakhun pun memberikan sindirian kepada mantan Direktur Bank Dunia tersebut.
"Apakah Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) lelah mencintai negeri ini?," sindir nya.
"Beliau tidak boleh lelah mencintai negara ini dengan cara membuat kebijakan yang terkoneksi pada tujuan kita bernegara di konstitusi," sambungnya kemudian.
Dikatakan Misbakhun lebih lanjut, sudah sepatutnya Sri Mulyani memiliki solusi lain dan tidak menerapkan PPN sembako dan pendidikan.
Ia juga meminta agar Kemenkeu dapat segera menarik dan merevisi RUU KUP tersebut.
"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," pungkasnya.
