Solid Mendukung Arahan Presiden Jokowi

Oleh : Moledoko | Kamis, 27 Mei 2021 - 10:20 WIB

Jendral Moeldoko
Jendral Moeldoko

INDUSTRY.co.id - Presiden Jokowi telah menyampaikan arahannya atas polemik alih status pegawai KPK untuk menjadi ASN. Pada pokoknya, pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar  pemberhentian dan terdapat peluang untuk perbaikan melalui pendidikan kedinasan, level individual maupun organisasi.

Terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden, Kementerian dan Lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakannya. Tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden. Untuk menjalankan arahan Presiden, diantaranya Menteri PanRB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, dan LAN telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK dan menyampaikan arahan Presiden tersebut dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya. KemenPanRB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Diketahui bahwa dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, jumlah peserta yang diusulkan untuk mengikuti asesmen sebanyak 1.357 peserta, yang hadir 1.349 peserta, dan yang tidak hadir 8 peserta. Dari hasil asesmen TWK yang dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 1.274 peserta, dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sejumlah 75 peserta. Dari 75 nama pegawai yang mengikuti TWK, telah dilakukan asesmen oleh KPK dan dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 24 peserta. Dengan kata lain, Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan untuk memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus TWK.

Bahwa Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK. Pemerintah memiliki kewenangan tertentu tetapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan internal di KPK. Karena itu, KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Posisi KSP, Kementerian dan lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden tetap dalam posisi mendukung pelaksanaan arahan Presiden sebagaimana tersebut di atas.

Jenderal TNI (Pur.) DR. Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

11 Bank Dukung Pembiayaan Jalan Tol Serang Panimbang

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:17 WIB

Ekonomi Kawasan Banten Bakal Tumbuh Pesat, 11 Bank Dukung Pembiayaan Jalan Tol Serang Panimbang

Jakarta– PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) sebagai entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menandatangani perjanjian kredit sindikasi dan line fasilitas pembiayaan sindikasi…

Ilustrasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Ist)

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:15 WIB

Perlunya Sosilasi Tuk Cegah Meningkatnya Kasus Kekerasan Gender Berbasis Online

Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 8,9 persen atau menjadi 171 juta jiwa pengguna membuat kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan cyber semakin tinggi. Diketahui selama…

Sambal tabur BonCabe Level 50 Max End yang merupakan produk teranyar PT Kobe Boga Utama. (Foto: Humas PT Kobe Boga Utama)

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:11 WIB

BonCabe level 50 Max End, Maximize to The End

Jakarta - Para penggemar mie instan dan berbagai makanan gorengan tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya sambal, apalagi sambal botol alias sambal yang dikemas dalam botol dan penggunaannya…

Candi Borobudur

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:00 WIB

Ketum IMI Pastikan The FIM MXGP World Championship 2021 Digelar di Kawasan Candi Borobudur

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan Indonesia akan dua kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan internasional bergengsi…

Maskapai Garuda Indonesia

Jumat, 18 Juni 2021 - 17:45 WIB

Gara-gara Tunda Bayar Kupon Bond 500 Juta Dolar, BEI Setop Perdagangan Saham Garuda (GIAA)

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan penghentian sementara perdagangan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.  Menurut BEI, penghentian tersebut dilakukan lantaran pemilik…