Wow, Kabar Baik bagi UMKM, Pemerintah Siapkan Anggaran Mencapai Rp 15,36 Triliun, Setiap UMKM Mendapatkan Dana Rp 1,2 Juta

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 06 Mei 2021 - 17:03 WIB

Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah
Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah

INDUSTRY.co.id, Jakarta–Untuk membantu masyarakat mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi, pemerintah memiliki sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pemerintah kembali berencana memperluas cakupan BPUM menjadi kepada 12,8 juta pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 pada 2021.

Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 15,36 triliun dengan skema setiap UMKM mendapatkan dana Rp 1,2 juta. BPUM ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu.  Ir. Eddy Satriya M.A., Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, menjelaskan sejak diputuskan pada rapat 1 Maret lalu.

“Direncanakan akan 12,8 juta penerima yang merupakan kombinasi dari penerima manfaat lama dan baru,” terangnya dalam Dialog Produktifbertema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021yang diselenggarakan KPCPENdan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (5/5/2021).

Menurut Eddy, anggaran yang ada untuk saat ini baru akan menyentuh angka 9,8 juta penerima manfaat, yakni sebanyak Rp11,76 triliun. Saat ini KemenkopUKM sudah menyalurkan 8,6 juta penerima atau sebanyak Rp10,4 triliun (88%). Setelah menyentuh angka 9 juta, rencananya KemenkopUKM akan menambah lagi 3 juta penerima manfaat BPUM ini.

“BPUM ini memang memberikan efek luar biasa, hal ini dibuktikan oleh data BPS yang menunjukkan penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru, dan buruh informal naik 4,5 juta pekerja,” terang Iwan Faidi, Asisten Deputi Koperasi & UKM Kemenko Perekonomian.

Program BPUM ini berperan strategis agar UMKM dapat terus mempertahankan usahanya. Juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja.

“Selain BPUM, ada insentif lainnya seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum, penjaminan kredit modal kerja melalui imbal jasa penjaminan, PPh final bagi UMKMyang ditanggung pemerintah. Untuk 2021 dianggarkan Rp 181,9 triliun untuk insentif bagi UMKM Indonesia,” terang Iwan Faidi lebih lanjut.

“Pemerintah dalam hal ini KemenkopUKM dan Kemenko Perekonomian terus mendampingi UMKM termasuk dalam hal pembiayaan untuk naik kelas, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR), Super Mikro, sampai Mikro,” tutup Eddy.

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh,

mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kesadaran Patuhi Protokol Kesehatan

Jumat, 18 Juni 2021 - 07:00 WIB

Tekan Laju Penularan COVID-19 Lewat Kesadaran Patuhi Protokol Kesehatan

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, perlu dilakukan pendekatan secara pentahelix, yaitu melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan masyarakat. Satgas menekankan…

Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy

Jumat, 18 Juni 2021 - 06:53 WIB

Porang, Dulu Tak Dilirik Sekarang Banyak Dicari Orang

Porang menjadi salah satu komoditas super prioritas Kementerian Pertanian untuk meningkatkan nilai ekspor. Dalam skala luas, komoditas ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mulai…

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melihat buah Porang

Jumat, 18 Juni 2021 - 06:38 WIB

Penuhi 20 Persen Lebih Kebutuhan Porang Dunia, Teknologi Pangan Harus Dikembangkan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Menteri Pertanian Sayhrul Yasin Limpo mengunjungi Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

Menaker Ida Fauziyah

Jumat, 18 Juni 2021 - 06:30 WIB

Menaker Ida: Reformasi Birokrasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

Digitalisasi menjadi norma baru dan menjadi sangat penting bagi perusahaan modern maupun institusi Pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui…

Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.

Jumat, 18 Juni 2021 - 06:00 WIB

KASAL Laksamana Yudo Resmikan Lanal Saumlaki Tanimbar Maluku

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., meresmikan Dermaga Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Saumlaki dalam rangka mendukung pengamanan laut di Alur Laut Kepulauan…