INDUSTRY.co.id - Jakarta, Komisi IX DPR RI mengumpulkan data mengenai program Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Usaha (BSU), dana terungkap kecenderungan bahwa program Kartu Prakerja berpotensi munculkan moral hazard.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani dalam rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Bupati Badung di Kantor Bupati Badung, Bali, beberapa waktu lalu.
“(Anggaran) Rp20 triliun okelah kalau yang kemudian disampaikan kepada peserta 2,4 juta. (Besaran) Rp600 ribu kali 4 bulan kita masih bisa menerima. Tetapi kalau kemudian pelatihannya dari biaya Rp5-100 ribu dikalikan dari berapa (peserta) yang akan menerima pelatihan itu, tentu ini menjadi satu potensi moral hazard,” ujar Netty merinci angka keluar dan yang diterima penerima manfaat Kartu Prakerja, sebagaimana dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Senin (29/3/2021).
Diungkapkannya lebih lanjut, awalnya Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang akan memberikan sinyal pengikatan kapasitas kompetensi para pencari kerja.
“Jadi entah itu rescuing atau obscuring. Tapi kan ternyata kalau kita perhatikan bahwa tidak ada kejelasan, dari posko pendampingan itu hanya bisa mengklaim data peserta,” tambahnya.
Selain itu, Netty menegaskan bahwa output yang didapat penerima manfaat Kartu Prakerja juga belum jelas efektivitasnya.
“Tapi seperti apa output-nya, efektivitasnya, apakah betul setelah mendapatkan pelatihan mereka bisa bangkit dari keterpurukan dampak pandemi itu juga tidak bisa diukur. Padahal kalau kita bicara angkanya itu sangat fantastis,” paparnya.
Dikatakan politisi Fraksi PKS ini, program Kartu Prakerja memang sedari awal sudah menuai polemik.
"Judulnya Kartu Prakerja, namun pelaksananya bukan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Netty.
Untuk itu, Ia menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar program Kartu Prakerja dapat segera di evaluasi secara menyeluruh.