INDUSTRY.co.id - Jakarta, Untuk menjaga profesionalisme dan memberikan pelayaanan maksimal kepada rakyat, ekonom senior Rizal Ramli menyatakan bila terjadi perubahan kedepan, dirinya menyatakan akan menyiapkan dana sebesar Rp30 triliun pertahun untuk membiayai parpol di Indonesia.
Hal tersebut menurutnya penting agar seluruh kebutuhan parpol nantinya bisa dibiayai oleh negara, seperti halnya yang terjadi di beberapa belahan negara di eropa.
"Sehabis perubahan, kita siapkan Budget 30 T per tahun. Jadi tidak perlu bandar/cukong, sehingga Legislatif dan Eksekutif ngabdi untuk rakyat, bukan cukong,” kata Rizal Ramli, seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari keterangannya di akun twitter @rizalramli pada Jumat malam (12/3/2021).
“Akibat pembiayaan partai oleh negara, bukan cukong,, negara2 Eropah, terutama Skandinivia, rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan sosial, pendidikan dan ekonomi, dan indek kebahagian lebih tinggi dari Amerika, yg pembiayaan politiknya menganut sistem bandar," sambungnya lagi.
Namun demikian, meski Amerika Serikat menerapkan sistem bandar, Rizal Ramli menilai penerapan hukum dinegara adidaya tersebut sangat tegas.
“Kita mencontoh sistem bandar ala Amerika, tetapi tidak ada `law enforcement` dan lembek terhadap korupsi. Amerika ada `rule of law` dan hukum berat pelaku korupsi," kata Rizal Ramli.
"Kita nyontek sistem bandar, tanpa `rule of law` dan lembek terhadap koruptor. Hasilnya ambyar dan amburadul. Rakyat dibuat miskin secara struktural,” sambungnya.
Untuk itu, nantinya jika ingin menerima pembiayaan negara sebesar Rp30 triliun pertahun, maka menurut Rizal Ramli, para partai politik harus setuju mengubah AD/ART agar terjadi demokratisasi internal partai.
"Kalau tetap mau jadi partai perusahaan keluarga, tidak boleh dibiayai oleh negara," tegasnya.
Selain itu layaknya sebuah perusahaan Tbk. parpol-parpol di Indonesia yang akan menerima amggaran dari negara harus diaudit dan mengumumkan laporan keuangannya di media setiap tahunnya.
"+ Partai diaudit & umumkan 2x setahun di media.," ungkapnya.
Gagasan tersebut, lantaran Ia beralasan, hingga hari ini, walaupun dibiayai sedikit oleh negara, anggaran yang ‘hilang’ di tingkat DPR, DPRD1 & 2 sangat besar.
"Tapi yang masuk kas partai hanya sebagian kecil, sisanya masuk kantong-kantong pribadi (ngakunya sih buat kas partai),” ujarnya.
Kemudian, hasil dari demokrasi 'kriminal' yang terjadi adalah di setiap level, terpilih pemimpin KW2-KW3 dan banyak yang maling pula lagi.
"Terbukti ratusan ketangkap KPK," paparnya.
"Mari kita ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi bersih & amanah dgn cara hapuskan threshold," tandas Rizal Ramli.
Perlu diketahui, dikutip dari keterangan Bappenas, saat ini anggaran dari Pemerintah untuk biaya partai politik di Indonesia dalam setahun kurang dari Rp6 triliun.