Pemerintah Harus Komprehensif, Tingkatkan Industri Tekstil Nasional

Oleh : Ridwan | Jumat, 05 Mei 2017 - 14:21 WIB

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat (Kanan) bersama Kedubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. (Fadli/ INDUSTRY.co.id)
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat (Kanan) bersama Kedubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. (Fadli/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Tingginya produk tekstil impor di Tanah Air, membuat produsen tekstil dalam negeri sulit untuk berjaya di negeri sendiri.

Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perdagangan sedang berusaha semaksimal mungkin bagaimana pembatasan impor bisa disaring.

"Pemerintah harus bisa menyaring impor itu benar-benar yang dibutuhkan, bukan impor yang harus bersaing secara frontal dengan produksi dalam negeri," ungkap Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat saat dihubungi INDUSTRY.co.id  di Jakarta (5/5/2017).

Ade menambahkan, saat ini ekspor tekstil kita memang tumbuh sekitar 3 persen lebih di kuartal I-2017.

"Ini suatu pertanda bahwa ekspor kita lebih baik, tetapi untuk di dalam negeri sendiri kita kurang begitu bersinar karena kalah bersaing dengan produk-produk murah dari impor," terang Ade.

Sebelumnya Kementerian Perindustrian telah mengusulkan adanya dua pelabuhan resmi yang dikhususkan untuk melakukan impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal ini guna menekan angka impor tekstil ilegal. Pelabuhan resmi yang diusulkan menjadi pelabuhan resmi impor tekstil yaitu Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bitung.

"Pemerintah harus melihat lokasi industrinya ada dimana. Saat ini industri tekstil banyak tersebar di pulau Jawa, sedangkan pelabuhan yang ditunjuk berada di pulau Sumatera tentunya bahan baku jadi tidak jalan nantinya," tegasnya.

Harapan saya, tentunya barang-barang konsumsi impor harus langsung dibatasi masuknya, sehingga ketergantungan impor ataupun persaingan barang impor dan barang dalam negeri bisa terjaga.

Menurut Ade, pemerintah harus komprehensif dari hulu sampai hilir, dari mulai masalah listrik, logistik, hingga masalah keterkaitan hulu menengah sama hilir. Tentunya ini diperlukan untuk meningkatkan semuanya.

"Kami akan terbuka untuk diskusi lebih lanjut dengan pemerintahan terkait, guna meningkatkan industri tekstil dalam negeri," tutup Ade.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Indosat Ooredoo Terus Dorong Munculnya Talenta Digital Indonesia

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:45 WIB

622 Karyawan Indosat yang di PHK Setuju Dapat Pesangon 70 Kali Gaji

Sekitar 622 karyawan yang setuju dikenai PHK mendapatkan pesangon hingga 70 bulan gaji, sedangkan yang masa kerjanya paling sebentar, yaitu di bawah satu tahun, mendapatkan 14 bulan gaji. Secara…

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:30 WIB

Propaktani Kunci Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kementerian Pertanian (kementan) terus mendorong terbentuknya klaster - klaster pertanian di daerah. Program ini selaras dengan jargon ProPaktani, kepanjangan dari Program Pengembangan Kawasan…

Para Narasumber FGD: Rangkaian Kebaikan Alam yang Melindungi untuk Jaga Kesehatan & Lindungi Diri Secara Menyeluruh dari BETADINE

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:14 WIB

Jangan Membersihkan Miss V dengan Sabun! Ini Saran Dokter

Jakarta- Educator & Trainer Mundipharma Indonesia, dr. Mery Sulastri mengatakan, menjaga kebersihan diri dapat dimulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu mandi dan cuci tangan secara teratur…

Ketum HKI Sanny Iskandar yang juga WKU Kadin Indonesia

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:01 WIB

Ditopang RUU Cipta Kerja, Kawasan Industri Bakal Makin Gesit Tarik Investasi

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan industri memiliki peran penting dalam menarik investasi…

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:00 WIB

Pemkab Banggai Sulteng Terima Penghargaan SAKIP dari Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, merupakan satu dari enam daerah di wilayah III yang memperoleh predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2019.