Adopsi e-KYC untuk akselerasi Inklusi Keuangan dan Potensi Penghematan di Sektor Keuangan

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Proses Know Your Customer (KYC) adalah salah satu tahapan yang penting dari setiap proses uji tuntas pelanggan baru saat pembukaan akun/rekening. Adopsi e-KYC berpotensi menjadi katalis inklusi keuangan di sejumlah negara berkembang. Sebagai contoh, di India, penggunaan e-KYC dengan memanfaatkan identitas nasional (ID) Aadhaar dalam proses onboarding dapat meningkatan akun keuangan dari 48 juta pada 2017 menjadi 138 juta pada 2018. Di saat yang sama, Aadhaar melaporkan penghematan biaya e-KYC bagi institusi keuangan dari USD 5 menjadi USD 0.7 per pelanggan .  

Demikian halnya di Indonesia, program ID Nasional juga memiliki cakupan yang luas di mana lebih dari 90% penduduk dewasa telah memiliki e-KTP yang didalamnya tersimpan data biometrik, yang dikelola secara aman oleh Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020) , menyatakan “Layanan e-KYC yang berbasis data KTP elektronik dapat mempermudah proses onboarding pelanggan oleh berbagai penyedia jasa, baik dari sector perbankan, kesehatan, asuransi, hingga fintech, yang bermanfaat mengoptimalkan pengalaman pelanggan dan meminimalisir risiko penipuan. Cukup menggunakan otentikasi biometrik seperti sidik jari (finger print) atau pengenal wajah (face recognition) untuk mengakses database, maka verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat.”

“E-KYC menjadi semakin relevan, khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana proses ini dapat mempermudah penyedia jasa untuk memverifikasi pelanggan tanpa perlu kontak fisik. Kemudahan ini mendorong semakin banyak penyedia jasa yang mengadopsi e-KYC untuk proses onboarding yang berdampak permintaan yang meningkat untuk mengakses database kependudukan di Dukcapil,” tambah Zudan.

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Dr. Erdiriyo, dalam sambutannya menyampaikan, “Dengan memaksimalkan potensi digital Indonesia yang sangat besar, kita dapat menggunakan momen transformasi digital untuk percepatan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini didukung dengan total populasi pengguna internet aktif sebesar 150 juta orang pada tahun 2019. Selain itu, digitalisasi KYC juga akan mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024.”

Penilaian ini disampaikan dalam webinar bertajuk “E-KYC, Solusi Digital untuk Akselerasi Keuangan Inklusif” yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan MSC Consulting Indonesia pada Selasa (01/12/2020).

Dalam webinar tersebut, MSC dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif juga meluncurkan hasil studi e-KYC yang mengkaji praktik customer due diligence (CDD) yang ada di Indonesia dan tantangan yang dihadapi para pelaku industri dalam mengadopsi e-KYC. Studi tersebut menilai secara rinci biaya yang diperlukan dalam keseluruhan proses KYC, mencakup akuisisi, verifikasi, aktivasi, dan penyimpanan data pelanggan.

“Berdasarkan hasil studi yang kami lakukan, adopsi e-KYC berkontribusi tidak hanya mengakselerasi inklusi keuangan, tetapi juga berpotensi menghemat hingga USD 3,9 miliar (IDR 57 triliun) di sektor fintech dalam sepuluh tahun ke depan,” ungkap Grace Retnowati, Country Director MSC Indonesia.

Menurut Grace, studi ini juga memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemangku kebijakan maupun penyedia jasa keuangan untuk dapat mengadvokasi penerapan e-KYC di Indonesia dengan memanfaatkan database ID Nasional. Diantaranya adalah pentingnya akses secara real-time terhadap informasi biometrik dan database ID Nasional yang dapat bermanfaat meningkat efisiensi waktu dan biaya untuk proses onboarding pelanggan yang harus ditanggung oleh semua penyedia jasa. Selain itu, diperlukan infrastruktur publik dan ekosistem kebijakan yang mendukung untuk mendorong adopsi e-KYC secara lebih luas.

“Diperlukan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung untuk memudahkan penyedia jasa dalam mengadopsi e-KYC dan mengakses database ID Nasional. Selain itu, standard operating procedure (SOP) yang jelas bagi penyedia jasa dalam mengakses database kependudukan guna memastikan perlindungan data pelanggan tetap terjaga juga sangatlah penting.” tambah Grace.

Juga hadir sebagai pembicara dalam webinar tersebut, perwakilan dari The Bill & Melinda Gates Foundation, Brooke Patterson selaku Program Officer untuk Indonesia, Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo, Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Otoritas Jasa Keuangan Heni Nugraheni, Vice President Bank Mandiri Briant Y Puribawa, serta Vice President Communication DANA yang juga mewakili (Asosiasi Fintech Indonesia) AFTECH Steve Saerang, dengan moderator I Gede Putra Arsana, Senior Financial Sector Specialist, World Bank.