Analisa BIN, Hoaks dan Ujaran Kebencian Berpotensi Terjadi di Wilayah PILKADA Serentak 2020

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 24 Oktober 2020 - 07:00 WIB

Wawan Purwanto
Wawan Purwanto

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Masyarakat-Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) kembali menggelar webinar untuk menyambut Pilkada serentak pada Desember 2020 Mendatang. Webinar yang dihadiri berbagai pihak secara virtual ini mengangkat tema "Antisipasi Kerawanan Kamtibmas dan Kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020"

Acara tersebut dibuka oleh Ketum PWI Pusat Atal S Depari didampingi Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo dengan nara sumber yang hadir ialah Wawan Purwanto (Deputi VII BIN), Fritz Edward Siregar (Bawaslu), Profesor Dr. Widodo Muktiyo (Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP)

Dari pihak BIN, Wawan Purwanto menjelaskan, info hoaks dan ujaran kebencian berpotensi membuat konflik di beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Karena itu, terkait pelanggaran di sisi media saat memberitakan Pilkada serentak. BIN mendorong undang-undang pers diterapkan secara tegas, pihaknya meminta Dewan Pers untuk bertindak dengan cepat.

“Terkait penyebaran hoaks dan disinformasi, perlu disadari potensi konflik di Pilkada akan cukup besar, sehingga bagi media yang terdaftar bisa memberi hak jawab tapi jika tidak terdafar maka pertanggungjawabannya menjadi bias. Ini menjadi persoalan meskipun tetap bisa dilakukan upaya hukum juga. Namun, ‘bola’ ada di Dewan Pers untuk memberi sanksi tegas,” ujarnya.

Demi penyelenggaraan pilkada yang sukses, BIN uga telah memetakan dan mengantisipasi daerah zona merah penyebaran Covid-19 saat pelaksanaan Pilkada. Pemetaan ini berguna untuk dilakukan protool kesehatan yang ketat demi menghindari lonjakan kasus Covid-19.

“Kami melakukan pemetaan ini seiring dengan permintaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk ikut mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan di 270 Kabupaten/Kota Provinsi,” jelas Wawan.

Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Sugeng mewakili Kapolda Irjen Pol Nico Afinta dan Direktur Lembaga Survei (Indodata) Danis Tri Saputra Wibono, Jumat (23/10) siang, di Sekertariat PWI Pusat Lantai 4 Gedung Dewan Pers.

Selama 20 hari kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari tanggal 26 September hingga 15 Oktober 2020. Bawaslu mengaku menemukan 53 kasus dugaan pelanggaran kampanye di Media-Sosial (Medsos).

Pelanggaran tersebut berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti produksi berita hoax, hasutan, dan ujaran kebencian. Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat daerah yang tidak netral di media internet.

“Pada pada 10 hari kedua kampanye, dari 6-15 Oktober, ada 375 kasus pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes). Angka tersebut bertambah 138 dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye, dari 26 September hingga 5 Oktober dengan jumlah pelanggaran Prokes 237 kasus,” ujar anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar,

Fritz menyebut Bawaslu menindaklanjuti berbagai pelanggaran itu dengan menerbitkan peringatan tertulis. Ada 233 surat peringatan tertulis pada periode kampanye 10 hari kedua. Jumlah itu meningkat sebanyak 163 surat dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye dengan 70 surat peringatan tertulis.

Lebih lanjut, Fritz mengungkapkan untuk menangkal berita bohong, pihaknya mengadakan kerja sama dengan beberapa platform media sosial seperti Facebook dan Instaram. Jika pelanggaran itu terjadi di salah satu platform pihaknya akan meminta diberi label berita bohong, atau ujaran kebencian, kemudian meminta dihapus.

Di sisi Kemenkominfo, Widodo Muktiyo mengatakan. Selama ini pihaknya juga kian intens melakukan patroli siber untuk menghindari disinformasi di media sosial. Bagi media yang menyebarkan info hoaks dan pelanggaran lainnya saat Pilkada serentak, pihaknya bekerjasama dengan Dewan Pers akan bertindak tegas, termasuk menghapus website dan akun.

“Kalau dari kominfo kami tergantung dewan pers apakah media itu terdaftar atau belum. Tetapi Dewan Pers kan memproses kalau ada aduan, nah itu yang barangkali perlu juga diperhatikan masyarakat jika merasa dirugikan. Kalau sudah jelas maka kami akan mentake down (menghapus) akun maupun website,” ujarnya. 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pelarangan ekspor sementara minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).

Senin, 16 Mei 2022 - 13:07 WIB

Tak Main-Main! Awasi Distribusi Minyak Goreng, Polri Gandeng Kemenperin dan Kemendag

Jakarta-Lakukan pengawasan dan pemantauan dalam pendistribusian serta penjualan minyak goreng, Polri membentuk satgas gabungan

 Artis Senior Reza Artamevia

Senin, 16 Mei 2022 - 13:00 WIB

Artis Senior Reza Artamevia Tampil Apik di Acara Navy Jazz Traffic Festival

Reza Artamevia penyanyi bersuara khas masuk daftar musisi yang paling ditunggu penampilannya di pentas Navy Jazz Traffic Festival (NJTF) 2022, Sabtu (14/5/2022), bertempat di Villa Navy Residence…

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Senin, 16 Mei 2022 - 12:46 WIB

Berorasi di Tengah Aksi Massa Buruh, Kompolnas Puji Sambutan Kapolri

Jakarta-Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat berorasi di tengah aksi massa buruh yang menggelar demonstrasi dalam rangka…

Menperin Agus (ist)

Senin, 16 Mei 2022 - 12:35 WIB

Menperin Agus Pacu Penyerapan Produk Industri Dalam Negeri

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, guna memacu kinerja perekonomian nasional, Presiden meminta kepada para menterinya untuk aktif memonitor belanja-belanja di setiap…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Senin, 16 Mei 2022 - 12:12 WIB

APKASINDO Gelar Keprihatinan Sampaikan Lima Pesan

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) akan mengerahkan petani di 22 Provinsi se-Indonesia untuk melakukan Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia yang dilakukan serentak…