INDUSTRY.co.id-Jakarta-Kementerian Sosial siap memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada penerima bantuan pemerintah atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perbaikan diharapkan dapat tetap sasaran sesuai kriteria yang dimaksud.
Staff Ahli Kemensos Andi Z.A Dulung mengatakan akan menyempurnakan data pengelolaan DTKS. Kemensos memperkirakan data DTKS akan mengalami peningkatan , yakni menjadi 60 % masyarakat dengan pendapatan terbawah.
"Perbaikan mencakup penyempurnaan kualitas DTKS dan perluasan cakupan DTKS," kata Andi dalam Webinar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) tentang Kebijakan dan Implementasi Bantuan Soial di saat Pandemi Covid 19 di Jakarta, Kamis ( 8/10/2020).
Menurut dia, Data DTKS terakhir,memuat 97,3 juta invidu atau setara 29 ,1 juta keluarga (27 juta rumah tangga). Validasi data ini berasal dari pemerintah daerah. Perbaikannya berjenjang dari tingkat RT/RW hingga provinsi.
“Pertanyaan ada orang sebetulnya kok makmur tetap dapat bantuan. Sementara ada orang yang miskin justru tidak mendapat bantuan. Ini yang kita namakan incclussion error dan enclussion error. Bisa jadi ketika bansos disalurkan ke penerima ternyata orangnya telah meninggal. Inilah petingnya perbaikan data DTKS ,” katanya.
Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) Yeka Hendra Fatika memberikan catatan adanya diskoneksi antara gencarnya bansos dengan penyerapan produksi hasil pertanian. Meski terdapat banyak kelemahan dalam penyalurannya, namun hal tersebut masih dapat dipahami karena tingginya dinamika kondisi dilapangan.
Katanya, program bansos masih sangat diperlukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin terutama yang terdapak Covid 19.Dia pun menghimbau Kemensos membentuk sistem informasi terpadu yang memudahkan masyarakat luas menyampaikan praktik penyaluran bansos .
